aspirasimediarakyat.com – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, melontarkan kritik tajam terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat-Sabtu, 14-15 Maret 2025. Ia mempertanyakan mengapa pembahasan tersebut dilakukan di hotel mewah tanpa melibatkan akademisi, organisasi masyarakat (ormas), media, atau lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang relevan. “Kenapa DPR-Pemerintah bahas RUU TNI diam-diam di hotel mewah? Kenapa tidak undang akademisi, ormas, media, NGO terkait isu TNI?” tulis Saiful di media sosial X miliknya, Sabtu, 15 Maret 2025.
Saiful Mujani mengizinkan pernyataannya dikutip oleh Tempo. Menurutnya, pembahasan revisi UU TNI ini secara substantif menyimpang dari amanat reformasi. Ia menegaskan bahwa reformasi bertujuan menjadikan TNI lebih profesional dalam pertahanan negara, bukan memperluas peran tentara di wilayah sipil. “Ini melanggar amanat reformasi. Ini kemunduran kita bernegara,” tegas Saiful.
Ia menambahkan bahwa reformasi seharusnya membatasi atau bahkan menghilangkan peran TNI di wilayah sipil agar pertahanan negara dapat dikelola secara lebih profesional. Menurutnya, pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi publik adalah pelanggaran prosedur. “Kami akan persoalkan di Mahkamah Konstitusi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya,” ujarnya.
Saiful juga menilai tidak ada urgensi untuk segera mengesahkan RUU TNI. Ia mencurigai adanya upaya untuk menambah jabatan sipil bagi perwira TNI yang menganggur sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Jadi, bukan soal bangsa, tetapi desk job para perwira TNI yang nganggur,” katanya.
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, memberikan tanggapan atas kritik tersebut. Ia menyatakan bahwa rapat di hotel sudah menjadi kebiasaan legislator Senayan. “Dari dulu. Coba kamu cek,” ujar Utut saat ditemui di sela-sela rapat di Hotel Fairmont, Sabtu, 15 Maret 2025. Ia juga menyebutkan bahwa pembahasan undang-undang lainnya, seperti UU Kejaksaan di Hotel Sheraton dan UU Pelindungan Data Pribadi di InterContinental, juga dilakukan di hotel mewah. “Kok, enggak kamu kritik,” tambahnya.
Namun, Utut enggan menanggapi pertanyaan terkait kebijakan efisiensi anggaran. “Itu kan pendapatmu,” ujarnya singkat. Adapun rapat di Hotel Fairmont tersebut membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI secara tertutup.
Koalisi Masyarakat Sipil turut mengkritik langkah DPR dan pemerintah yang mempercepat pembahasan RUU TNI di hotel mewah. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, menyebut langkah ini sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. “Ini menunjukkan bahwa retorika pemotongan anggaran hanyalah gimik, omong kosong belaka, dan tidak memiliki kepekaan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dimas menambahkan bahwa pembahasan RUU TNI seharusnya dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Ia menilai langkah DPR dan pemerintah ini mencerminkan kurangnya komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Kritik terhadap pembahasan RUU TNI ini juga mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyimpangan substansi undang-undang. Banyak pihak yang khawatir bahwa revisi UU TNI ini akan memperluas peran tentara di wilayah sipil, yang bertentangan dengan semangat reformasi.
Saiful Mujani menegaskan bahwa pembahasan RUU TNI harus dilakukan secara terbuka untuk menghindari penyimpangan substansi. Ia juga mengingatkan bahwa partisipasi publik adalah elemen penting dalam proses legislasi. “Tanpa melibatkan publik, pembahasan ini tidak hanya melanggar prosedur, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat juga mempertanyakan alasan di balik pemilihan hotel mewah sebagai lokasi pembahasan RUU TNI. Banyak yang menilai langkah ini tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sering digaungkan pemerintah.
Kritik terhadap pembahasan RUU TNI ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Masyarakat berharap DPR dan pemerintah dapat mendengarkan aspirasi publik dan memastikan bahwa revisi UU TNI tidak menyimpang dari amanat reformasi.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, DPR dan pemerintah diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas untuk membahas RUU TNI. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi.
Kontroversi ini juga menjadi pelajaran bagi pemerintah dan DPR untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Masyarakat berharap agar pembahasan RUU TNI ini tidak hanya menjadi ajang formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang mendukung profesionalisme TNI dan memperkuat pertahanan negara. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan revisi UU TNI dapat menjadi langkah maju dalam pembangunan bangsa.
