Aspirasimediarakyat.com — Gugatan dua advokat ke Mahkamah Konstitusi untuk melarang keluarga presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden memantik respons beragam dari tokoh nasional, mempertemukan perdebatan konstitusional tentang kesetaraan kesempatan, tudingan nepotisme, serta tafsir atas prinsip negara hukum demokratis yang menjadi fondasi sistem politik Indonesia.
Setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Anies Baswedan memberikan tanggapan lebih panjang terkait esensi gugatan tersebut. Perbedaan sikap itu mencerminkan dua pendekatan: kehati-hatian prosedural dan refleksi substantif atas kualitas demokrasi.
Jokowi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan konstitusional yang sama untuk mengajukan uji materi terhadap undang-undang. “Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK, mengenai apa pun yang berkaitan dengan undang-undang,” ujarnya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (27/2/2026).
Ia menyatakan akan menunggu proses persidangan dan menghormati putusan MK. “Kita tunggu saja proses di MK. Nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati,” ucapnya, menekankan pentingnya kepatuhan pada mekanisme konstitusional.
Sementara itu, Anies Baswedan, mantan calon presiden pada Pilpres 2024, menyinggung persoalan politik dinasti yang menurutnya masih banyak terjadi di Indonesia. Dalam acara syukuran HUT ke-1 Ormas Gerakan Rakyat, Jumat (27/2/2026), ia menekankan bahwa pemerintahan seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok keluarga atau golongan tertentu.
“Saya melihat penting sekali supaya di Indonesia ini pemerintah daerah, pemerintah pusat bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk kelompok keluarga dan bukan bekerja untuk kelompok-kelompok tertentu saja,” ujar Anies.
Ia menegaskan bahwa demokrasi memiliki patokan dasar berupa kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara. Karena itu, setiap putusan MK diharapkan memperkuat prinsip tersebut. “Demokrasi itu memiliki patokan-patokan dasar. Kita berharap demokrasi di Indonesia memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Jadi ketika MK membuat keputusan, maka keputusan-keputusan itu harus membuat demokrasi kita makin setara,” katanya.
Anies juga mengingatkan dinamika regulasi pada 2014–2015, ketika sempat ada aturan yang melarang kerabat petahana maju dalam Pilkada. Aturan tersebut kemudian dibatalkan melalui putusan MK setelah diuji materi.
“Salah satu keputusan yang penting menurut saya adalah ketika 2015 dulu, sesungguhnya sudah ada undang-undang yang melarang Pilkada diikuti oleh sanak saudara. Lalu oleh MK undang-undang itu diuji materinya sehingga dibatalkan,” tutur Anies, seraya menambahkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir publik dapat menilai dampaknya dan mempertimbangkan apakah sudah saatnya aturan tersebut dikoreksi kembali.
Gugatan yang kini diperiksa MK diajukan oleh dua advokat, Raden Nuh dan Dian Amalia, terhadap Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 81/PUU-XXIV/2026.
Dalam permohonannya, keduanya meminta agar keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Mereka menilai pasal tersebut tidak memuat pagar konflik kepentingan yang memadai.
“Pemilu yang konstitusional menurut JURDIL dan level playing field. Nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang mengutamakan keluarga/kroni di atas kepentingan umum,” tulis para pemohon dalam kesimpulan gugatan.
Menurut mereka, Pasal 169 UU Pemilu berpotensi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta harus dirancang kompatibel dengan Pasal 28I ayat (2) melalui Pasal 28J ayat (2). Mereka berargumen bahwa tanpa larangan eksplisit, ketentuan tersebut membuka peluang nepotisme dan tekanan kekuasaan.
Pemohon menyatakan pasal itu memungkinkan presiden yang sedang menjabat mengusung anak, adik, atau kerabat dekat sebagai calon presiden atau wakil presiden, padahal presiden merupakan penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pemilu. Kondisi demikian dinilai berpotensi mengaburkan objektivitas hukum.
“Ketika kepala negara menjadi aktor politik sekaligus pengendali struktur kekuasaan administratif, lalu anggota keluarganya turut berkontestasi dalam arena yang sama tanpa pagar konflik kepentingan yang tegas, publik dipaksa bergulat dengan pertanyaan mendasar tentang kesetaraan akses, netralitas institusi, dan apakah hukum berdiri sebagai wasit yang adil atau sekadar teks normatif yang lentur mengikuti arus kekuasaan; demokrasi yang sehat menuntut lapangan bermain yang setara, bukan sekadar formalitas prosedural yang tampak rapi di atas kertas namun menyisakan kegamangan dalam praktik.”
Nepotisme dalam ruang kekuasaan adalah pengingkaran terhadap semangat meritokrasi dan keadilan sosial. Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sirkulasi elite dalam lingkaran keluarga yang sempit.
Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan pesimistis gugatan tersebut akan dikabulkan MK. Ia menilai persoalan legal standing atau kedudukan hukum pemohon berpotensi menjadi hambatan utama.
Menurut Andreas, legal standing mensyaratkan adanya kepentingan hukum langsung atau kerugian konstitusional yang nyata dialami pemohon. Tanpa itu, permohonan bisa dinyatakan tidak dapat diterima.
“Saya khawatir gugatannya ditolak karena legal standing. Tetapi soal gugatan itu adalah hak warga negara. Silakan saja,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa idealnya gugatan diajukan oleh pihak yang benar-benar dirugikan oleh ketentuan tersebut, seperti kandidat yang akan berkontestasi.
Perdebatan ini bukan semata soal siapa boleh mencalonkan diri, melainkan tentang desain institusi demokrasi dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan dalam sistem presidensial. MK kini berada pada posisi strategis untuk menafsirkan batas antara hak politik individual dan kebutuhan menjaga integritas proses elektoral.
Bagi rakyat, isu ini menyentuh jantung demokrasi: apakah kekuasaan akan terus berputar dalam orbit keluarga tertentu ataukah sistem benar-benar membuka ruang setara bagi setiap warga negara tanpa bayang-bayang privilese; ketika konstitusi diuji, yang dipertaruhkan bukan sekadar satu pasal undang-undang, melainkan kepercayaan publik bahwa hukum berdiri tegak di atas semua kepentingan.
