Aspirasimediarakyat.com — Polemik sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka setelah PDI Perjuangan memaparkan bahwa alokasi Rp223 triliun untuk Badan Gizi Nasional dalam APBN 2026 berasal dari pos anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun yang merupakan mandatory spending 20 persen, sehingga memantik perdebatan serius mengenai transparansi fiskal, kepatuhan terhadap Undang-Undang, serta implikasinya terhadap rasa keadilan bagi guru, dosen, dan ekosistem pendidikan nasional secara keseluruhan.
Isu ini mencuat menyusul pernyataan sejumlah pejabat negara yang menyebut pendanaan MBG berasal dari efisiensi kementerian dan lembaga, bukan dari anggaran pendidikan. Narasi tersebut memicu kebingungan di tengah kader partai hingga masyarakat luas yang mencoba memahami struktur APBN 2026 secara utuh.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati, menyampaikan klarifikasi dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta. Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun adalah amanat konstitusi yang wajib dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.
Menurut Esti, dalam lampiran APBN yang dituangkan melalui Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, tercantum secara eksplisit bahwa Rp223,5 triliun dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk program MBG melalui Badan Gizi Nasional. “Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Kami merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data,” ujarnya.
Penegasan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya Penjelasan Pasal 22, yang menyebut pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk Program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam Perpres tersebut, alokasi untuk Badan Gizi Nasional tercatat mencapai Rp223.558.960.490.000. Angka ini menjadi dasar argumentasi bahwa MBG memang berada dalam klaster belanja pendidikan, bukan murni hasil efisiensi administratif kementerian/lembaga.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menilai penting bagi publik untuk merujuk langsung pada produk hukum yang berlaku. Ia menepis klaim bahwa anggaran MBG sepenuhnya lahir dari efisiensi, seraya menyatakan bahwa penghormatan terhadap Undang-Undang dan Perpres adalah bentuk penghormatan terhadap tata kelola negara.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, turut menyoroti aspek keadilan dalam implementasi kebijakan tersebut. Ia menekankan bahwa pengambilan sebagian anggaran pendidikan untuk MBG harus dicermati secara serius, terutama dalam konteks kesejahteraan tenaga pendidik.
Bonnie mengangkat polemik pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang langsung menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara banyak guru yang telah mengabdi puluhan tahun belum memperoleh status serupa. Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Gowa, di mana seorang guru diangkat sebagai PPPK sehari sebelum pensiun.
Ia juga menyebut kasus serupa yang dialami seorang guru bernama Sunarsih di Jawa Tengah, yang diangkat menjelang masa pensiun. Fakta-fakta tersebut memantik diskursus tentang rasa keadilan dalam distribusi kebijakan dan prioritas anggaran.
Bonnie menambahkan bahwa hampir 40 persen dosen di berbagai perguruan tinggi, terutama swasta, menerima gaji di bawah Rp3 juta per bulan. Bahkan tunjangan dosen dengan jabatan lektor kepala disebut hanya sekitar Rp900 ribu dan tidak mengalami perubahan signifikan selama hampir 25 tahun.
Komisi X DPR RI, melalui Denni Cagur, menyatakan komitmennya agar anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan nasional. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dalam pos pendidikan harus menyentuh sektor yang memperkuat fondasi pembelajaran.
Di tengah perdebatan ini, muncul pertanyaan mendasar tentang desain kebijakan publik: apakah integrasi program gizi ke dalam anggaran pendidikan telah melalui kajian dampak fiskal dan sosial yang komprehensif, serta apakah mekanisme pengawasannya menjamin tidak tergerusnya hak-hak tenaga pendidik?
“Anggaran pendidikan bukan sekadar angka statistik dalam lembar APBN, melainkan fondasi masa depan generasi yang tidak boleh diperlakukan seperti pos cadangan yang bisa digeser tanpa sensitivitas terhadap rasa keadilan. Ketika guru yang mengabdi puluhan tahun masih bergaji minim sementara kebijakan baru melaju cepat, publik berhak mempertanyakan prioritas negara dengan suara lantang.”
Secara normatif, penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG memang memiliki dasar hukum. Namun, dalam perspektif tata kelola, transparansi komunikasi publik menjadi krusial agar tidak terjadi distorsi informasi yang memicu ketidakpercayaan.
Kritik terhadap sumber pendanaan MBG bukan berarti penolakan terhadap substansi program gizi bagi peserta didik. Banyak kalangan sepakat bahwa pemenuhan gizi adalah bagian dari investasi sumber daya manusia, tetapi tetap menuntut keseimbangan dengan pemenuhan hak tenaga pendidik.
Jika mandatory spending 20 persen pendidikan menjadi arena tarik-menarik kepentingan tanpa perencanaan matang, maka yang terancam bukan hanya postur anggaran, melainkan kredibilitas komitmen negara terhadap amanat konstitusi. Ketidakadilan dalam distribusi anggaran adalah bentuk pengabaian terhadap jerih payah pendidik yang selama ini menopang sistem pendidikan dengan pengorbanan sunyi.
Diskursus ini menuntut pemerintah membuka ruang dialog berbasis data dan regulasi, agar masyarakat memahami konstruksi hukum dan fiskal secara utuh. Pengawasan DPR, partisipasi publik, serta audit yang akuntabel menjadi instrumen penting menjaga integritas kebijakan.
Transparansi dan kejelasan sumber pendanaan MBG menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, betapapun progresif tujuannya, tetap selaras dengan rasa keadilan, keberlanjutan fiskal, serta kesejahteraan guru dan dosen sebagai pilar utama pendidikan nasional.
