Aspirasimediarakyat.com — Program makan bergizi gratis yang sejatinya menjadi penyelamat anak-anak bangsa justru berubah menjadi arena pesta pora garong berdasi. Sebanyak 5.000 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan fiktif alias tidak beroperasi. Fakta ini mencuat dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (15/9/2025).
Anggota DPR RI, Nurhadi, tanpa tedeng aling-aling menyebut ribuan dapur itu hanya ilusi di atas kertas. Ia menegaskan bahwa ada oknum-oknum biadab yang memanfaatkan celah sistem untuk meraup keuntungan haram dari megaproyek pemenuhan gizi rakyat. “Ya, sekitar 5.000 titik itu ternyata tidak ada progres pembangunan,” kata Nurhadi dengan nada geram.
Bagaimana mungkin program sebesar ini, dengan anggaran raksasa, justru disulap jadi ladang bancakan para setan keparat yang menyaru sebagai pengelola proyek? Dapur yang seharusnya mengepul untuk memberi makan anak sekolah, ternyata hanya jadi catatan fiktif di atas kertas.
Nurhadi menegaskan, BGN memikul tanggung jawab yang sangat besar. Namun kenyataannya, dapur-dapur siluman ini justru menjadi bukti bahwa uang rakyat dicaplok habis-habisan oleh maling kelas kakap. BGN yang digelontorkan anggaran besar, justru terjebak dalam jebakan para pengumpul harta haram.
“Bahkan, hasil pemulihan sistem di BGN membongkar bahwa proyek ini sengaja dimainkan. Ribuan titik diberi kesempatan 45 hari untuk membangun dapur, tetapi nihil progres. Celakanya, proyek tetap bergulir seolah-olah tidak ada yang salah. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi perampokan uang rakyat dengan seragam birokrasi.”
Legislator asal Blitar itu menyebut jelas, praktik ini berpotensi merugikan mitra-mitra jujur yang sejak awal berkomitmen penuh membangun proyek. Mereka justru tersingkir oleh kongkalikong garong berdasi yang memonopoli permainan.
Ironis, program yang dimaksudkan menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa justru jadi bancakan para kapitalis busuk. Nurhadi mengingatkan agar BPK RI segera turun tangan untuk membongkar hitung-hitungan kerugian negara. Sebab, ini bukan hanya soal 5.000 dapur fiktif, tapi soal mental setan keparat yang mempermainkan perut rakyat kecil.
Di sisi lain, Nurhadi mendesak agar fungsi pengawasan BGN diperkuat. Ia menyoroti anggaran Rp700 miliar untuk Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang semestinya dimaksimalkan untuk mengawasi jalannya dapur MBG. “Kalau tidak, semua akan terus jadi bancakan,” ujarnya.
Sementara itu, publik juga dikejutkan oleh temuan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Ketua TTI, Nasruddin Bahar, menyebut program MBG berubah jadi ajang bisnis busuk yang dimainkan konglomerasi berkedok yayasan. “Yayasan hanya jadi bendera, yang bermain sebenarnya adalah pemilik modal,” ungkapnya.
Modusnya sederhana, fee disisihkan Rp2.000 per porsi untuk yayasan, sisanya digerus para investor rakus. Kontrak lima tahun dengan nilai fantastis itu membuat dapur MBG jadi mesin pencetak uang, bukan alat pemenuhan gizi rakyat.
Lebih kejam lagi, tanah-tanah pemerintah daerah hanya dijadikan lahan pinjam pakai untuk memperbanyak titik penyaluran. Alhasil, proyek yang sejatinya membela anak sekolah miskin justru menjadi mesin perampokan terstruktur.
Pertanyaan besar pun menggantung: apakah negara rela masa depan anak-anak bangsa dipertaruhkan demi perut busuk maling berdasi? Jika benar ribuan dapur itu fiktif, berapa banyak anak-anak yang gagal mendapat asupan gizi layak?
Program MBG seharusnya jadi bukti hadirnya negara di tengah rakyat kecil. Namun kenyataan yang terkuak justru memperlihatkan wajah rakus garong yang bersembunyi di balik jargon pembangunan.
Publik pun menilai ini bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan kriminalitas keji yang melanggar amanat konstitusi. Anak-anak yang mestinya diselamatkan justru dijadikan korban perampokan terorganisir.
Ironi ini menampar wajah pemerintah. Di satu sisi, mereka mengumbar jargon pemenuhan gizi, di sisi lain, membiarkan ribuan dapur fiktif melenggang tanpa kontrol ketat.
Jika ini dibiarkan, bangsa ini sedang dipimpin oleh para garong berdasi yang lebih sibuk menimbun harta ketimbang menyelamatkan masa depan rakyat.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas penegak hukum. Apakah KPK, BPK, dan aparat lainnya berani mengusut sampai ke akar, atau justru tunduk pada tekanan setan keparat yang menguasai proyek ini?
Kasus 5.000 dapur fiktif ini bukan sekadar angka, melainkan potret suram betapa rakusnya kelompok kriminal berdasi menjarah uang rakyat.
