Aspirasimediarakyat.com — Perubahan lanskap dunia kerja yang bergerak secepat algoritma dan seleksi industri yang kian ketat kembali menempatkan pendidikan vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan, dalam pusaran evaluasi nasional, ketika data menunjukkan sekitar 1,63 juta lulusan SMK belum terserap kerja, memunculkan pertanyaan serius mengenai keselarasan antara pilihan jurusan, kompetensi lulusan, kebutuhan riil pasar tenaga kerja, serta efektivitas kebijakan negara dalam merancang sistem pendidikan berbasis kebutuhan ekonomi daerah dan transformasi industri jangka panjang.
Perubahan struktur ekonomi digital, otomasi, serta pergeseran pola produksi global membuat sekolah vokasi tak lagi bisa berjalan dengan logika lama. SMK yang sejak awal dirancang sebagai jembatan cepat menuju dunia kerja kini menghadapi kenyataan pahit: jembatan itu padat, sementara dermaga industri tidak bertambah signifikan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, mengungkapkan sekitar 1,63 juta lulusan SMK hingga kini belum memperoleh pekerjaan. Angka tersebut menjadi alarm keras bagi percepatan transformasi pendidikan vokasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.
Menurut Leontinus, tantangan serapan tenaga kerja tidak bisa dilepaskan dari dinamika industri yang berubah cepat. Transformasi kurikulum, kemitraan industri, serta penguatan pelatihan berbasis kompetensi dinilai mendesak agar lulusan memiliki daya saing nyata.
Namun, persoalan ini tidak sesederhana narasi “kompetensi tidak sesuai kebutuhan industri.” Pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas, menilai rendahnya serapan lulusan SMK tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai kegagalan kurikulum.
Ia menyebut struktur pasar kerja Indonesia memang terbatas dibandingkan jumlah lulusan yang dihasilkan setiap tahun. “Bisa saja persoalannya bukan pada kompetensi, melainkan karena jumlah lulusan SMK jauh lebih banyak dibandingkan lapangan kerja yang tersedia,” ujarnya.
Pernyataan tersebut membuka ruang refleksi bahwa persoalan supply dan demand tenaga kerja belum sepenuhnya dipetakan secara presisi. Tanpa data komprehensif berbasis wilayah dan sektor, kebijakan vokasi berpotensi berjalan di ruang gelap.
Realitas di lapangan menunjukkan sejumlah jurusan SMK tetap menjadi favorit calon peserta didik, meski tingkat serapan kerjanya tidak seragam. Jurusan teknologi informasi, misalnya, dibuka secara masif di berbagai daerah, tanpa selalu ditopang ekosistem industri digital yang kuat.
Fenomena ini, menurut Darmaningtyas, mencerminkan kecenderungan pembukaan jurusan mengikuti tren minat masyarakat, bukan kebutuhan ekonomi lokal. Ketika satu jurusan ramai peminat, sekolah-sekolah lain ikut membuka program serupa tanpa kajian mendalam.
Ironinya, di daerah berbasis pertanian atau perkebunan, jurusan yang relevan dengan karakter ekonomi setempat justru kurang diminati atau kalah populer dibandingkan jurusan berbasis teknologi yang belum tentu memiliki pasar kerja memadai di wilayah tersebut.
Jika pendidikan vokasi diibaratkan kompas ekonomi, maka jarum penunjuknya tidak boleh berputar mengikuti tren semata, sebab membuka jurusan tanpa peta kebutuhan wilayah ibarat membangun kapal megah di tengah sawah, tampak modern tetapi tak pernah benar-benar berlayar menuju pelabuhan kerja yang nyata, sementara ribuan lulusan berdiri di tepi dermaga harapan yang kosong, menunggu peluang yang tak kunjung datang.
“Ketimpangan antara jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan kerja tidak boleh terus dibiarkan menjadi siklus tahunan yang dianggap wajar. Pendidikan vokasi yang kehilangan orientasi kebutuhan riil adalah bentuk pemborosan sumber daya manusia yang tidak bisa ditoleransi.”
Darmaningtyas menegaskan idealnya penataan jurusan SMK disesuaikan dengan karakter ekonomi daerah. “Kalau daerahnya perkebunan, ya yang dibuka SMK Perkebunan. Kalau daerah pertanian, SMK Pertanian. Jangan di daerah pertanian malah membuka jurusan yang tidak ada lapangan kerjanya,” katanya.
Pendekatan berbasis wilayah dinilai lebih rasional dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah. Sinkronisasi antara dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, pelaku industri, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar perencanaan pendidikan selaras dengan kebutuhan riil.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Direktorat Jenderal SMK di bawah Kementerian Pendidikan disebut terus melakukan kajian terhadap relevansi program studi. Evaluasi dan fleksibilitas membuka atau menutup program keahlian dinilai mulai menunjukkan perbaikan tata kelola.
Reformasi vokasi juga perlu menyentuh aspek regulasi, termasuk penguatan sistem informasi pasar kerja nasional, insentif bagi industri yang bermitra dengan SMK, serta skema magang terstruktur. Tanpa dukungan regulatif yang jelas, link and match hanya menjadi slogan administratif.
Peningkatan kualitas guru, pembaruan peralatan praktik, serta integrasi teknologi industri 4.0 juga menjadi faktor penting. Dunia kerja kini menuntut literasi digital, problem solving, dan adaptasi teknologi yang tidak cukup diajarkan secara teoritis.
Setiap kebijakan pendidikan vokasi harus berbasis data dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang transparan agar tidak menciptakan generasi terampil yang kehilangan ruang kerja. Transformasi SMK bukan sekadar memperbarui kurikulum, melainkan menyusun ulang ekosistem pendidikan dan industri secara terpadu, sehingga lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi peluang kerja yang realistis dan martabat profesional yang terjaga dalam struktur ekonomi nasional.
