Aspirasimediarakyat.com — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai perang sebagai realitas tak terpisahkan dari sejarah manusia sekaligus keputusan strategis Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk isu Palestina mencerminkan pendekatan ganda antara kesiapan pertahanan dan diplomasi global, yang menempatkan Indonesia pada posisi kompleks dalam menjaga kedaulatan nasional sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas internasional.
Pandangan tersebut disampaikan Presiden dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang kemudian disiarkan secara luas. Forum itu menjadi ruang refleksi atas dinamika global yang semakin tidak menentu.
Presiden menilai bahwa perang bukan sekadar kemungkinan, melainkan bagian dari siklus panjang sejarah yang sulit dihindari. Ia menekankan bahwa dorongan dominasi merupakan karakter inheren dalam relasi manusia dan negara.
Menurutnya, konflik kerap berakar pada perebutan sumber daya, wilayah strategis, hingga akses terhadap kebutuhan vital seperti air dan pangan, yang dalam praktiknya terus menjadi pemicu ketegangan antarnegara.
Dalam konteks tersebut, Presiden menegaskan bahwa perang bersifat destruktif dan harus dihindari. Namun, ia mengingatkan bahwa mengabaikan kesiapan menghadapi konflik justru dapat membawa risiko yang lebih besar bagi kelangsungan negara.
Ia mengkritik pandangan yang terlalu idealis tanpa disertai kesiapan strategis. Menurutnya, negara yang tidak mempersiapkan diri justru berpotensi menjadi pihak yang rentan dalam konstelasi global.
Presiden kemudian mengutip pemikiran sejarawan Yunani Thucydides yang menyatakan bahwa yang kuat akan bertindak sesuai kehendaknya, sementara yang lemah akan menanggung konsekuensinya, sebagai refleksi realitas hubungan internasional.
Selain itu, ia juga merujuk pada prinsip klasik dari Vegetius, yaitu “Si vis pacem, para bellum”, yang menegaskan bahwa keinginan untuk damai harus diiringi kesiapan menghadapi perang.
Pandangan tersebut, menurut Presiden, masih relevan dan menjadi dasar bagi banyak negara dalam membangun kekuatan pertahanan sebagai instrumen pencegahan konflik.
Dalam mengilustrasikan kesiapan jangka panjang, Presiden menyoroti Iran sebagai contoh negara yang mampu bertahan di tengah tekanan global, termasuk embargo dan sanksi berkepanjangan selama puluhan tahun.
Ia menilai bahwa ketahanan Iran tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses persiapan panjang yang memungkinkan negara tersebut tetap bertahan dan merespons dinamika konflik.
Namun, di balik narasi kesiapan militer, Presiden juga menekankan pentingnya jalur diplomasi sebagai instrumen utama dalam menciptakan stabilitas global yang berkelanjutan.
Dalam konteks itu, Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum internasional yang diharapkan dapat mendorong penyelesaian konflik, khususnya terkait kemerdekaan Palestina.
Keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui proses diplomasi intensif yang dimulai sejak pidato Presiden pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2025.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina serta mendorong penerapan solusi dua negara sebagai jalan damai yang realistis.
Beberapa waktu setelahnya, Presiden bersama pemimpin negara mayoritas Muslim dalam kelompok delapan negara melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas rencana perdamaian di Gaza.
Dalam pertemuan itu, utusan khusus AS Steve Witkoff memaparkan proposal 21 poin yang mencakup peluang bagi Palestina untuk menjadi negara mandiri serta upaya dialog antara Israel dan Palestina.
Presiden menilai bahwa sebagian poin dalam proposal tersebut sejalan dengan prinsip yang selama ini dipegang Indonesia, sehingga mendorong keputusan untuk memberikan dukungan secara terbatas dan strategis.
Pilihan untuk bergabung dalam BoP dipandang sebagai langkah pragmatis agar Indonesia dapat memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan internasional dari dalam, dibandingkan berada di luar struktur tersebut.
“Keputusan kebijakan luar negeri yang menyentuh isu sensitif seperti konflik global harus selalu berorientasi pada kepentingan kemanusiaan dan keadilan, bukan sekadar kalkulasi geopolitik semata.”
Keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tidak boleh kehilangan pijakan moral dalam memperjuangkan hak-hak bangsa yang masih berada dalam tekanan konflik berkepanjangan.
Presiden juga menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP bersifat dinamis, di mana pemerintah tidak akan ragu untuk keluar apabila forum tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional maupun perjuangan Palestina.
Sikap ini menunjukkan adanya keseimbangan antara komitmen diplomatik dan prinsip kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Rangkaian pernyataan dan langkah strategis tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia berupaya menavigasi realitas global yang kompleks melalui kombinasi kesiapan pertahanan dan diplomasi aktif, sembari tetap menjaga posisi sebagai negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih menghadapi konflik.
