Aspirasimediarakyat.com — Rencana perombakan total jajaran direksi Bank Himpunan Milik Negara mengemuka sebagai sinyal keras arah baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola BUMN strategis, terutama sektor perbankan, yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menjalankan mandat konstitusional untuk memperluas akses keadilan ekonomi, memperkuat usaha kecil, serta menahan dominasi pembiayaan yang cenderung mengalir ke kelompok usaha besar dengan risiko sistemik bagi kepentingan publik.
Isu tersebut mencuat ke ruang publik setelah pemerintah menilai struktur kepemimpinan Bank Himbara belum mampu menjawab ketimpangan pembiayaan nasional. Kredit perbankan negara dinilai lebih akomodatif terhadap konglomerasi ketimbang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang justru menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Keterangan resmi disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berada di kawasan Bogor pada Sabtu, 31 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMN yang dianggap masih rapuh secara struktural.
Sjafrie menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal perbankan negara yang bersumber dari pucuk pimpinan. Menurutnya, persoalan bukan semata teknis, melainkan menyangkut orientasi kebijakan yang keliru sejak tahap perencanaan hingga penyaluran kredit.
Ia secara terbuka mengkritik praktik Bank Himbara yang dinilai lebih disiplin menertibkan pengusaha besar untuk mendapatkan kredit, sementara pelaku usaha kecil justru menghadapi birokrasi berlapis dan syarat yang memberatkan.
“Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden memutuskan untuk mengganti semua direksinya. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN,” ujar Sjafrie.
Pemerintah, kata dia, tidak sekadar melakukan pergantian personal, tetapi juga mengubah metode rekrutmen melalui skema talent scouting. Pendekatan ini diarahkan untuk mencari figur-figur baru yang tidak terjebak dalam sirkulasi elit lama.
Fokus rekrutmen tidak lagi bertumpu pada loyalitas kekuasaan, melainkan pada integritas, kapasitas intelektual, dan rekam jejak profesional yang terbukti berpihak pada kepentingan nasional.
“Kita cari yang punya kemampuan intelektual dan praktisi, tapi yang terpenting: dia cinta Tanah Air. Kita butuh generasi muda yang cerdas, militan, dan kredibel untuk menjaga perahu ekonomi Indonesia,” lanjut Sjafrie.
“Dalam konteks yang lebih luas, perombakan direksi perbankan negara ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketimpangan ekonomi nasional yang semakin mencolok. Sjafrie mengungkapkan data bahwa kekayaan alam Indonesia saat ini hanya dinikmati oleh sekitar sepuluh pengusaha besar.”
Ia menyebut dominasi tersebut berlangsung dalam balutan formalitas hukum, namun menyisakan praktik ekonomi yang merugikan negara secara sistemik. Kebocoran anggaran akibat aktivitas ilegal dan manipulatif disebut mencapai angka fantastis Rp5.770 triliun.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum kerap diperlakukan sekadar ornamen legalitas, sementara substansi keadilan ekonomi dibiarkan bocor seperti ember retak yang terus menguras sumber daya publik tanpa pertanggungjawaban memadai.
Ketika kekayaan alam dikuasai segelintir pihak dan perbankan negara ikut memperkuat konsentrasi modal, maka yang tersisa bagi rakyat hanyalah janji pembangunan yang tak kunjung berwujud dan akses ekonomi yang makin menyempit.
“Ada pengusaha-pengusaha tampil legal tapi tindakannya ilegal. Kedaulatan kita saat ini terancam oleh kedaulatan ekonomi,” tegas Sjafrie.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Sjafrie memastikan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal dan penyelundupan komoditas strategis akan dilakukan tanpa kompromi, termasuk pada sektor timah dan sawit yang telah lama menjadi sumber kebocoran negara.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak akan memberi ruang aman bagi praktik ekonomi kotor yang merusak kedaulatan negara dan mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan segelintir elite.
Kebijakan perombakan direksi Bank Himbara dengan demikian bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan ujian nyata apakah negara berani memulihkan fungsi BUMN sebagai instrumen keadilan sosial, bukan mesin akumulasi modal yang menjauh dari mandat rakyat.
