aspirasimediarakyat.com – Polemik seputar pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang dan pagar sepanjang 8 kilometer di perairan Kabupaten Bekasi semakin memanas. Hingga kini, belum diketahui secara pasti siapa pemilik pagar laut tersebut.
Anggota DPD Alfiansyah Komeng melempar canda perihal pagar laut misterius ini. Mulanya, anggota DPD asal Banten, Ali Alwi, menyebut bahwa yang memasang pagar laut itu adalah orang yang serakah. “Jadi kalau orang serakah itu dia bagaimana penguasaan fisik itu dilakukan dulu. Awalnya pagarnya pagar bambu, tapi lihat nanti sebentar lagi jadi pagar beton,” ujar Alwi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Alwi curiga pagar laut itu tidak dibuat secara mandiri oleh warga. Apalagi, seperti di Tangerang saja, pagar laut itu panjangnya mencapai 30 kilometer lebih. “Mau direklamasi atau mau di-apa kita enggak tahu. Yang jelas ini adalah keserakahan, tapi nanti kalau sudah terlalu serakah nanti kayak Los Angeles hehehe,” katanya.
Lalu, Komeng yang ada di samping Alwi ditanya hal serupa perihal pagar laut misterius tersebut. Komeng berseloroh seharusnya ada kerja sama dengan perusahaan teralis. “Itu harusnya ada kerja sama dengan perusahaan teralis. Jadi enak semuanya kerja, yang mager dapat duit, yang dipager juga dapat duit,” kata Komeng disambut tawa anggota DPD lain.
Polemik seputar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang membentang di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, kian memanas. Hingga kini, belum diketahui secara pasti siapa pemilik pagar laut di Tangerang itu. Pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 dengan tegas membantah keterlibatan mereka dalam pembangunan struktur bambu tersebut. Sementara itu, Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Tangerang mengeklaim pagar itu dibangun lewat swadaya masyarakat setempat.
Kini, pagar laut misterius kembali ditemukan di perairan Kabupaten Bekasi. Pagar sepanjang 8 kilometer ini menambah daftar panjang misteri pagar laut di Indonesia. Hingga saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih berupaya mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut.
Anggota DPR mendesak pemerintah untuk segera membuka misteri pagar laut ini dan akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan penjelasan. “Kami mendesak pemerintah untuk segera mengungkap siapa di balik pembangunan pagar laut ini. Ini adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan,” ujar salah satu anggota DPR.
Polemik ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan hukum dari pembangunan pagar laut tanpa izin. Masyarakat dan pihak berwenang menantikan hasil penyelidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil.
