Aspirasimediarakyat.com — Upaya memperluas akses listrik berbasis energi baru terbarukan kembali mendapat momentum setelah penandatanganan kerja sama pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, sebuah langkah yang tidak hanya menandai percepatan agenda transisi energi nasional tetapi juga memperlihatkan bagaimana kolaborasi pemerintah, badan usaha negara, dan lembaga filantropi berupaya memecah hambatan geografis yang selama ini membuat sebagian masyarakat di wilayah terpencil hidup dalam keterbatasan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumenep untuk mengoperasikan dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas masing-masing 1 megawatt peak yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai berkapasitas 4 megawatt hour.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, dan disaksikan langsung oleh Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, yang menilai inisiatif ini sebagai bentuk konkret kolaborasi lintas sektor dalam memperluas akses energi bersih di Indonesia.
Menurut Rosan, proyek ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan program dedieselisasi, yakni menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan.
Program dedieselisasi dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang selama ini menjadi tulang punggung pembangkit listrik di berbagai wilayah terpencil.
Rosan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar dan pemerintah menargetkan pemanfaatan PLTS hingga mencapai kapasitas sekitar 100 gigawatt dalam beberapa tahun ke depan.
Ia menambahkan bahwa penggantian pembangkit diesel dengan PLTS tidak hanya akan meningkatkan kemandirian energi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang.
“Banyak pemakaian diesel akan diganti oleh PLTS ini sehingga akan menimbulkan dampak positif, terutama dalam hal swasembada energi ke depannya,” ujarnya.
Proyek pemanfaatan PLTS ini juga akan menjadi proyek percontohan yang diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep.
Rosan menyebutkan bahwa instalasi dua unit PLTS tersebut diproyeksikan dapat memberikan penerangan kepada sekitar dua ribu kepala keluarga yang tinggal di wilayah terpencil.
Wilayah yang akan merasakan manfaat langsung dari proyek ini adalah Dusun Gili Labak di Desa Kombang, Kecamatan Talango, serta Desa Pagerungan Kecil di Kecamatan Sapeken.
Selama ini masyarakat di Dusun Gili Labak mengandalkan genset pribadi untuk menyalakan lampu dan peralatan elektronik di rumah mereka, kondisi yang menggambarkan realitas ketimpangan infrastruktur energi antara wilayah perkotaan dan daerah kepulauan.
Sementara itu di Desa Pagerungan Kecil, suplai listrik yang ada saat ini hanya mengandalkan PLTS milik PLN berkapasitas 50 kilowatt peak setelah dua unit pembangkit diesel milik Badan Usaha Milik Desa dengan kapasitas total 600 kilovolt ampere tidak lagi beroperasi.
Kesenjangan akses energi yang dialami wilayah-wilayah kepulauan tersebut menunjukkan betapa kompleksnya tantangan pembangunan infrastruktur listrik di negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki ribuan pulau dengan kondisi geografis yang beragam.
“Energi yang seharusnya menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara tidak boleh berubah menjadi kemewahan yang hanya mudah dinikmati oleh wilayah yang dekat dengan pusat pembangunan. Ketimpangan akses listrik adalah cermin ketidakadilan pembangunan yang harus segera diputus rantainya melalui kebijakan yang berpihak pada pemerataan.”
Secara teknis, hibah yang diberikan mencakup dua unit PLTS berkapasitas masing-masing 1 megawatt peak yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai berkapasitas 4 megawatt hour.
Dengan dukungan teknologi penyimpanan energi tersebut, instalasi PLTS diproyeksikan mampu menyediakan listrik selama 24 jam penuh bagi masyarakat di dua wilayah tersebut.
Selain meningkatkan keandalan pasokan listrik, sistem ini juga diperkirakan dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak hingga sekitar 1,1 juta liter setiap tahun.
Kepala Yayasan Torang IWIP Berbakti, Wahyu Budhi Santoso, menjelaskan bahwa hibah PLTS tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaganya dalam mendukung program pemerintah untuk memperluas akses energi di berbagai wilayah Indonesia.
Ia berharap setelah penandatanganan kesepakatan kerja sama, implementasi proyek dapat berjalan lancar sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki karakter wilayah kepulauan dengan total 126 pulau, di mana 48 pulau di antaranya berpenghuni dan menghadapi tantangan geografis yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur listrik.
Menurutnya, peningkatan rasio elektrifikasi menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat di wilayah kepulauan dapat menikmati layanan listrik yang lebih stabil.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menilai kerja sama ini sebagai momentum penting bagi percepatan pemanfaatan energi surya dalam program dedieselisasi nasional.
Ia menegaskan bahwa percepatan transisi energi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
“Kami siap menindaklanjuti kerja sama ini agar pemanfaatan PLTS hibah tersebut dapat segera terealisasi dan menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat di dua wilayah Kabupaten Sumenep,” kata Darmawan.
Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi surya di wilayah kepulauan tidak hanya berbicara tentang teknologi atau investasi energi, tetapi juga tentang upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat yang selama ini hidup jauh dari pusat kekuatan ekonomi dan infrastruktur negara, sehingga setiap rumah yang kini dapat menikmati cahaya listrik pada malam hari menjadi simbol nyata bahwa pembangunan nasional harus mampu menjangkau seluruh rakyat tanpa terkecuali.
