Aspirasimediarakyat.com — Lanskap pariwisata Indonesia menjelang 2026 memperlihatkan pergeseran struktural yang tajam ketika dominasi Bali sebagai magnet utama wisata domestik mulai tergerus oleh faktor harga, kejenuhan pasar, dan perubahan perilaku konsumen, sementara kota-kota besar serta destinasi alternatif justru menguat, memunculkan pertanyaan serius tentang arah kebijakan pariwisata nasional, strategi industri perhotelan, serta keadilan akses rekreasi bagi masyarakat luas di tengah komersialisasi destinasi unggulan.
Perubahan ini tercermin dari data riset properti dan perhotelan yang menunjukkan adanya anomali antara lonjakan wisatawan mancanegara ke Bali dan penurunan minat wisatawan domestik ke pulau tersebut. Fenomena tersebut menandai babak baru industri pariwisata yang tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada romantisme destinasi tunggal.
Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menjelaskan bahwa pergeseran ini bukan disebabkan oleh menurunnya daya tarik alam Bali, melainkan oleh faktor rasional wisatawan domestik yang semakin sensitif terhadap harga. Kenaikan tarif kamar hotel dinilai tidak lagi sebanding dengan pengalaman yang diterima sebagian besar wisatawan lokal.
Menurut Ferry, strategi hotel di Bali dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengarah pada pasar internasional dengan daya beli tinggi. “Wisatawan domestik kini semakin selektif dan membandingkan nilai antara biaya dan pengalaman, terutama ketika harga akomodasi di Bali terus meningkat,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).
Kondisi tersebut membuat destinasi lain di dalam negeri seperti Yogyakarta, kawasan Bromo–Ijen di Jawa Timur, hingga pilihan wisata luar negeri dengan biaya kompetitif menjadi alternatif yang lebih masuk akal bagi keluarga Indonesia. Aksesibilitas dan efisiensi anggaran menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan berwisata.
Fenomena ini menjadi alarm bagi industri perhotelan nasional bahwa ketergantungan pada satu destinasi unggulan menyimpan risiko sistemik. Ketika pasar domestik melemah, ketahanan industri diuji oleh kemampuan adaptasi, bukan oleh reputasi masa lalu.
Di tengah dinamika tersebut, Jakarta justru tampil mengejutkan dengan performa okupansi hotel yang relatif stabil. Daya tarik ibu kota mengalami pergeseran dari semata pusat bisnis menjadi pusat leisure berbasis hiburan, konser internasional, dan wisata belanja berskala besar.
Arus wisatawan asing dari kawasan Asia Pasifik, khususnya China dan Malaysia, mendominasi kunjungan ke Jakarta sepanjang 2025. Peningkatan konektivitas udara serta agenda hiburan global memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi urban yang menawarkan pengalaman berbeda dari wisata alam.
“Perubahan preferensi ini menunjukkan bahwa wisatawan modern tidak hanya mencari keindahan geografis, tetapi juga kemudahan akses, variasi aktivitas, dan pengalaman sosial yang terkurasi. Industri pariwisata dituntut membaca pola ini secara jernih dan berbasis data.”
Sementara itu, Surabaya mulai mengukuhkan perannya sebagai gerbang wisata baru bagi pasar mancanegara yang lebih spesifik. Bandara Juanda menjadi simpul penting yang menghubungkan wisatawan regional dengan destinasi alam dan budaya Jawa Timur.
Wisatawan dari China, Malaysia, dan Singapura tidak lagi menjadikan Surabaya semata tujuan bisnis atau pendidikan, melainkan titik awal menuju kawasan wisata alam ikonik. Pola ini memperlihatkan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Bali.
Ketimpangan harga akomodasi yang menyingkirkan wisatawan domestik dari destinasi unggulan adalah ironi pembangunan pariwisata yang membiarkan rekreasi berubah menjadi barang mewah dan menjauh dari hak publik untuk menikmati kekayaan negeri sendiri.
Dalam konteks hukum dan kebijakan, kondisi ini menuntut evaluasi serius terhadap prinsip keberlanjutan dan pemerataan pariwisata. Regulasi nasional menekankan pengembangan destinasi yang inklusif, namun praktik pasar sering kali bergerak lebih cepat daripada kerangka kebijakan.
Ketika sektor pariwisata dibiarkan dikendalikan semata oleh logika keuntungan jangka pendek, masyarakat lokal dan wisatawan domestik berpotensi menjadi korban dari sistem yang timpang dan tidak berpihak pada kepentingan bersama.
Hotel-hotel di Jakarta dan Surabaya kini mulai mengalihkan strategi dengan membidik pasar offline event, komunitas, serta kegiatan non-korporasi. Ketergantungan pada segmen pemerintah dan MICE dinilai tidak lagi cukup menopang stabilitas okupansi.
Di Bali sendiri, sektor wedding internasional, terutama dari India, muncul sebagai sumber pendapatan baru di tengah melemahnya pasar domestik. Model ini menunjukkan adaptasi, namun sekaligus menegaskan jarak yang semakin lebar antara destinasi dan publik lokal.
Transformasi pariwisata nasional ini memperlihatkan bahwa wajah industri tidak lagi berpusat pada satu titik koordinat. Diversifikasi destinasi membuka peluang pemerataan ekonomi, tetapi juga memaksa daerah unggulan melakukan refleksi mendalam.
Ferry menegaskan bahwa wisatawan telah menyampaikan sikapnya melalui pilihan rasional. Industri properti dan perhotelan, menurutnya, harus merespons dengan strategi harga yang lebih fleksibel, inovasi pengalaman, dan pendekatan yang berkelanjutan agar pariwisata tetap menjadi ruang bersama, bukan panggung eksklusif.
