Aspirasimediarakyat.com — Sektor pariwisata Malaysia tengah menghadapi tekanan berlapis akibat lonjakan biaya operasional yang dipicu kenaikan harga energi global dan gangguan geopolitik, menciptakan situasi di mana harga paket wisata berpotensi melonjak hingga 50 persen, sekaligus menguji ketahanan industri yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional di tengah bayang-bayang pembatalan massal dan melemahnya permintaan lintas negara.
Kenaikan harga paket wisata ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari konflik di kawasan Asia Barat yang mengganggu jalur perjalanan internasional serta memicu lonjakan harga bahan bakar global. Efek berantai dari dinamika geopolitik tersebut menjalar cepat ke sektor pariwisata yang sangat sensitif terhadap stabilitas energi dan mobilitas manusia.
Presiden Malaysian Inbound Tourism Association (MITA), Mint Leong, menegaskan bahwa tekanan terhadap industri tidak hanya bersifat sementara, tetapi berpotensi semakin membesar jika konflik terus berlarut. Ia menyebut kenaikan harga paket wisata dalam kisaran 30 hingga 50 persen menjadi skenario yang realistis dalam kondisi saat ini.
“Jika situasi (di Asia Barat) terus berlanjut, harga paket wisata bisa naik 30 hingga 50 persen,” ujarnya, menggambarkan betapa rapuhnya struktur biaya industri pariwisata terhadap fluktuasi eksternal yang sulit dikendalikan.
Lonjakan biaya diesel menjadi salah satu faktor paling dominan dalam peningkatan biaya operasional. Industri pariwisata, khususnya sektor transportasi darat, memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar tersebut, sehingga setiap kenaikan harga langsung berdampak pada struktur biaya secara keseluruhan.
Mint Leong menjelaskan bahwa kenaikan harga diesel dan gangguan penerbangan telah secara cepat diterjemahkan ke dalam harga paket wisata, bahkan memaksa banyak pelaku usaha menanggung kerugian atas kontrak yang telah disepakati sebelumnya dengan harga tetap.
Dampak awal krisis ini mulai terasa sejak awal Maret, bertepatan dengan pecahnya konflik yang melibatkan Iran. Dalam waktu singkat, industri pariwisata Malaysia harus menghadapi gelombang pembatalan yang signifikan, mencerminkan tingginya sensitivitas wisatawan terhadap isu keamanan dan stabilitas global.
Pada pekan pertama konflik saja, sekitar 2.800 paket wisata dilaporkan dibatalkan. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 5.000 dalam kurun waktu satu bulan terakhir, menunjukkan eskalasi dampak yang tidak dapat diabaikan.
Sebagian besar gangguan ini berkaitan dengan pembatalan penerbangan di pusat transit utama Timur Tengah seperti Dubai, Abu Dhabi, Doha, dan Muscat. Kota-kota ini selama ini berfungsi sebagai simpul strategis yang menghubungkan berbagai kawasan dunia dengan Asia, sehingga gangguan di titik tersebut berdampak luas.
Operator pariwisata yang mengandalkan pasar wisatawan Timur Tengah menjadi pihak yang paling terdampak. Mint Leong menyebut bahwa penghentian penerbangan dari sejumlah negara membuat arus wisatawan tersendat, memaksa pelaku usaha untuk mencari pasar alternatif seperti India dan China.
Namun, pergeseran pasar ini tidak serta-merta menjadi solusi instan. Wisatawan dari berbagai negara juga menghadapi dilema akibat kenaikan biaya perjalanan, sehingga keputusan untuk bepergian menjadi semakin selektif dan penuh pertimbangan ekonomi.
Selain pembatalan, lonjakan harga diesel menciptakan tekanan yang lebih dalam terhadap biaya operasional. Sebelumnya, biaya sewa bus wisata berkisar antara RM1.040 hingga RM1.205 per hari dengan harga diesel RM3,04 per liter, namun kini melonjak menjadi RM1.900 hingga RM2.200 per hari seiring kenaikan harga diesel menjadi RM5,52 per liter.
Kenaikan hampir 83 persen tersebut tidak hanya menggerus margin keuntungan, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur biaya yang sulit diserap oleh pelaku usaha. “Harga bisa naik lebih jauh jika biaya bahan bakar terus mengikuti harga minyak global,” kata Mint Leong.
Kondisi ini diperparah oleh sistem kontrak dalam industri pariwisata yang umumnya ditetapkan jauh hari sebelum pelaksanaan perjalanan. Dengan harga yang telah dikunci sebelumnya, pelaku usaha tidak memiliki ruang untuk menyesuaikan tarif secara langsung kepada konsumen.
“Pelanggan sudah menandatangani kontrak sejak lama. Karena perjalanan tidak bisa dibatalkan mendadak, operator harus menanggung biaya tambahan dan tetap menjalankan paket tersebut meski merugi,” ujarnya, menggambarkan tekanan finansial yang nyata.
Kebijakan pemerintah yang menghapus subsidi diesel untuk bus wisata, van, dan kapal feri sejak 2024 semakin mempersempit ruang gerak pelaku usaha. Tanpa bantalan subsidi, sektor transportasi pariwisata menjadi sangat rentan terhadap volatilitas harga energi global.
MITA telah melakukan penyesuaian tarif transportasi, namun organisasi tersebut memperingatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, sebagian pelaku usaha berpotensi menghentikan operasional karena tekanan biaya yang tidak tertahankan.
Upaya komunikasi dengan pemerintah pun terus dilakukan. MITA, yang memiliki sekitar 1.000 anggota, telah beberapa kali mengajukan dialog dengan Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya, termasuk rencana pertemuan dengan Menteri Pariwisata Tiong King Sing.
Di tengah tekanan tersebut, pelaku industri mencoba beradaptasi dengan berbagai strategi, seperti mengalihkan jalur perjalanan melalui China serta memperkuat kerja sama dengan maskapai regional untuk menjaga arus wisatawan tetap berjalan.
“Kami berkoordinasi dengan maskapai regional, termasuk maskapai China, untuk menjadikan China sebagai gerbang utama bagi wisatawan yang masuk ke Malaysia,” ujar Mint Leong, menandakan adanya upaya diversifikasi jalur distribusi wisata.
Secara makro, sektor pariwisata Malaysia sebenarnya menunjukkan kinerja positif pada 2025 dengan 42,2 juta kunjungan wisatawan dan pendapatan mencapai RM110,6 miliar. Target ambisius pun dipasang untuk 2026 melalui program Visit Malaysia dengan 47 juta kunjungan dan pendapatan RM147,1 miliar.
“Namun, dinamika global yang tidak menentu menghadirkan tantangan serius terhadap pencapaian target tersebut. Tekanan biaya yang meningkat dan permintaan yang melemah berpotensi menggerus momentum pemulihan pascapandemi.”
Presiden Malaysian Association of Tour and Travel Agents, Nigel Wong, mengingatkan bahwa kombinasi kenaikan biaya dan penurunan permintaan mulai menekan arus kas pelaku industri secara signifikan. Ia menilai potensi krisis likuiditas menjadi ancaman nyata jika kondisi ini terus berlanjut.
“Biaya terus meningkat, dan seluruh pemangku kepentingan—mulai dari agen perjalanan, penyedia transportasi hingga hotel dan pelaku F&B—kesulitan menghadapi volatilitas harga,” ujarnya.
Ketergantungan terhadap pemesanan awal dari wisatawan jarak jauh seperti Eropa, Amerika Utara, dan Timur Tengah memperbesar risiko finansial. Penundaan atau pembatalan perjalanan menciptakan celah pendapatan yang sulit ditutup dalam jangka pendek.
Di sisi lain, persoalan struktural dalam industri turut memperburuk situasi. Presiden Malaysia Budget and Business Hotel Association, Sri Ganesh Michiel, menyoroti adanya celah regulasi pada akomodasi jangka pendek yang menciptakan persaingan tidak seimbang.
Ia menyebut penyedia akomodasi yang tidak diatur mampu menawarkan harga sangat rendah hingga RM70 per malam di Kuala Lumpur, menekan hotel konvensional yang sudah menghadapi permintaan yang melemah. “Kami tidak bisa bersaing di level tersebut tanpa mengorbankan kualitas layanan,” ujarnya.
Sri Ganesh menambahkan bahwa tekanan ini tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berpotensi merusak reputasi pariwisata nasional jika tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat dan terukur.
Ia mengingatkan bahwa membangun kembali kepercayaan wisatawan membutuhkan waktu panjang, sebagaimana terlihat dalam pengalaman historis pascainsiden global yang memukul sektor pariwisata.
Seluruh dinamika ini memperlihatkan bahwa sektor pariwisata tidak hanya membutuhkan strategi adaptif dari pelaku usaha, tetapi juga respons kebijakan yang responsif, terukur, dan berkeadilan, agar stabilitas industri tetap terjaga, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah tidak terabaikan, serta kepentingan publik sebagai penerima manfaat ekonomi dari sektor ini tetap menjadi pusat orientasi dalam setiap keputusan yang diambil.
