aspirasimediarakyat.com – Pagar laut di Tangerang, yang terbuat dari bambu dengan tinggi sekitar 6 meter dan membentang sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten, kini tengah menjadi pusat perhatian. Meski ada temuan pagar laut lain di Bekasi dan seberang Pulau C, Pantai Indah Kapuk (PIK), pagar laut Tangerang yang paling mencuat ke permukaan karena berbagai masalah dan dugaan pelanggaran hukum.
Sejak awal, tidak ada kejelasan mengenai pembangunan dan keberadaan pagar laut ini. Namun, polemik semakin memanas setelah terungkap bahwa area pagar laut di Tangerang memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan sertifikat Hak Milik (SHM). Tak tanggung-tanggung, sertifikat HGB di area pagar laut ini berjumlah 263 bidang, sementara SHM sebanyak 17 bidang. Sertifikat tersebut dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur (IAM) sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) sebanyak 20 bidang, dan perorangan sebanyak 9 bidang. Sementara, SHM dimiliki oleh Surhat Haq.
Pertanyaan besar muncul: Bagaimana mungkin sertifikat HGB dan SHM bisa diterbitkan untuk wilayah yang berada di perairan? Ini jelas-jelas melanggar hukum dan prosedur yang berlaku! HGB adalah hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri, dan kawasan perairan perlu mengalami reklamasi untuk dapat memiliki HGB. Akhirnya, penerbitan sertifikat ini dibatalkan karena cacat prosedur dan material.
Dugaan Korupsi dan Langkah KPK
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, tidak tinggal diam. Ia melaporkan dua menteri ke KPK terkait dugaan menandatangani surat keputusan penerbitan SHGB dan SHM di wilayah pagar laut Tangerang. Menurut berbagai sumber, keduanya adalah mantan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Hadi Tjahjanto. Boyamin menduga adanya kepalsuan catatan dan ketidaksesuaian prosedur dalam penerbitan SHGB dan SHM.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyidikan oleh pihak-pihak tertentu. KPK akan memantau perkembangan kasus ini dan meminta Ombudsman untuk menyampaikan laporan jika menemukan indikasi korupsi di balik penerbitan sertifikat pagar laut Tangerang.
Ahli Hukum Desak Penindakan
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menyarankan agar kasus pagar laut di Tangerang segera dinyatakan sebagai kasus pidana. Menurutnya, dampak dari penerbitan sertifikat ilegal ini sangat merusak, mulai dari penyerobotan alam hingga dugaan kolusi dan korupsi.
Dengan segala fakta yang terungkap, publik menantikan hasil pemeriksaan lebih lanjut dan berharap agar tindakan yang diambil dapat memberikan keadilan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penguasaan lahan di kawasan tersebut. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan polemik ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
