Aspirasimediarakyat.com – Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang menyebut “semua tanah milik negara, rakyat hanya mengelola” sempat memicu perdebatan luas. Ungkapan tersebut, yang disampaikan pada Minggu (10/8), memancing beragam tafsir di ruang publik, terutama di media sosial.
Nusron menyadari bahwa redaksi ucapannya memunculkan kesan keliru. Dalam penjelasan resmi yang diunggah di akun Instagram @kementerian.atrbpn pada Selasa (12/8), ia menyampaikan permohonan maaf. “Ada statement saya sebagai menteri ATR yang menimbulkan mispersepsi sehingga menimbulkan pemahaman yang liar di kalangan masyarakat, terutama netizen. Karena itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini,” ujar Nusron.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menegasikan hak milik warga negara atas tanah. Ia menegaskan, sistem hukum agraria di Indonesia telah diatur jelas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang mengakui hak milik perorangan.
Politisi Partai Golkar itu meluruskan, negara bukanlah pemilik mutlak seluruh tanah, melainkan pihak yang mengatur hubungan hukum antara warga sebagai pemilik tanah dengan objek tanah itu sendiri. “Hubungan hukum tersebut dibuktikan melalui sertifikat yang diterbitkan negara. Itulah maksud sebenarnya dari pernyataan saya,” kata Nusron.
Dalam perspektif hukum agraria, negara berperan sebagai regulator dan pengelola sumber daya agraria, bukan sebagai pemegang hak milik secara fisik atas semua lahan. Hak menguasai dari negara diatur dalam Pasal 2 UUPA, yang memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah.
Penjelasan ini, menurut Nusron, penting untuk menghindari kesalahpahaman bahwa pemerintah hendak mengambil alih lahan milik rakyat. “Bukan berarti rakyat sama sekali tidak memiliki tanah. Yang benar adalah negara mengatur hubungan hukum itu demi kepastian dan keadilan,” ujarnya.
Klarifikasi ini menjadi sorotan mengingat isu agraria di Indonesia kerap sensitif. Banyak warga menaruh curiga terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertanahan, terutama terkait konflik lahan, tumpang tindih sertifikat, dan proyek strategis nasional.
Pengamat hukum agraria menilai, kontroversi ini seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas literasi publik mengenai hukum tanah. Status hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai memiliki perbedaan mendasar, namun sering kali dipersepsikan keliru oleh masyarakat awam.
Dalam praktiknya, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN merupakan bukti sah kepemilikan atau hak penguasaan, yang dilindungi undang-undang. Sertifikat ini bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen hukum yang memberi kepastian bagi pemegang hak.
Namun, negara tetap memiliki kewenangan untuk mencabut atau mengubah status hak atas tanah dalam kondisi tertentu, seperti untuk kepentingan umum, sepanjang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 18 UUPA dan berbagai regulasi turunannya.
Kontroversi pernyataan Nusron mengingatkan publik bahwa bahasa yang digunakan pejabat publik perlu presisi. Istilah “negara memiliki tanah” tanpa penjelasan konteks hukum berpotensi memicu persepsi keliru, apalagi di tengah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap kebijakan agraria.
Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam menjaga kejelasan hukum pertanahan. Misinya bukan hanya mengadministrasikan sertifikat, tetapi juga memastikan tata kelola tanah mendukung keadilan sosial sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Dalam situasi ini, permintaan maaf Nusron dinilai tepat, namun publik juga menunggu langkah konkret kementeriannya untuk memperkuat sosialisasi hukum agraria. Edukasi publik mengenai hak dan kewajiban pemilik tanah harus menjadi prioritas agar kesalahpahaman tidak berulang.
Selain itu, transparansi data pertanahan juga menjadi kunci. Digitalisasi layanan BPN diharapkan dapat meminimalisasi tumpang tindih hak dan mengurangi potensi sengketa. Sistem yang terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Nusron mengakhiri klarifikasinya dengan menegaskan kembali komitmen Kementerian ATR/BPN untuk melindungi hak-hak rakyat. “Demikian penjelasan kami. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya,” ujarnya.
Isu ini juga menjadi refleksi bahwa kebijakan publik, khususnya di bidang pertanahan, tidak hanya berurusan dengan hukum, tetapi juga persepsi dan komunikasi. Keduanya harus berjalan seiring untuk menjaga stabilitas sosial.
Meski polemik telah dijelaskan, jejak digital pernyataan awal Nusron tetap menjadi bahan perbincangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa di era media sosial, klarifikasi sering kali datang terlambat dibanding kecepatan viralnya sebuah ucapan.
Kini, publik berharap kementerian dapat mengambil pelajaran dari kasus ini untuk memperkuat akurasi komunikasi dan membangun kesadaran hukum agraria yang lebih luas. Sebab, di balik setiap kata, terdapat implikasi hukum dan sosial yang nyata.
Dengan langkah proaktif, Kementerian ATR/BPN dapat meminimalkan gesekan, memastikan kepastian hukum, dan membangun rasa aman bagi setiap warga negara atas hak tanah yang mereka miliki.
