Aspirasimediarakyat.com — Anjloknya nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA pada 2025 menjadi sinyal keras bahwa sistem pendidikan nasional sedang menghadapi persoalan mendasar yang tidak bisa lagi ditutup dengan retorika kebijakan, karena data asesmen menunjukkan lemahnya penguasaan literasi, numerasi, dan nalar kritis siswa, sekaligus memperlihatkan adanya celah serius antara tuntutan kurikulum, kesiapan guru, dan ekosistem pembelajaran yang seharusnya menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas pendidikan bermutu.
Fenomena jebloknya nilai TKA ini langsung mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang menilai persoalan tersebut bukan sekadar kegagalan siswa menjawab soal, melainkan cerminan akumulasi masalah sistemik dari hulu hingga hilir dunia pendidikan nasional.
Menurut Lalu, pembenahan harus dimulai dari hulu dengan memperkuat kualitas guru, memastikan konsistensi kurikulum, serta memperbaiki pembelajaran sains dan matematika yang selama ini menjadi fondasi utama kemampuan berpikir logis dan analitis siswa.
“Tantangan di hulu harus dibenahi, seperti penguatan kualitas guru, konsistensi kurikulum, pembelajaran sains dan matematika, serta ekosistem sekolah yang mendukung,” ujar Lalu kepada Kompas.com, Sabtu (27/12/2025).
Ia menegaskan, tanpa fondasi kuat di sisi pengajar dan sistem pembelajaran, berbagai evaluasi dan asesmen hanya akan berulang menjadi catatan kegagalan, bukan alat perbaikan yang nyata.
Di sisi hilir, Lalu juga menekankan pentingnya kebijakan yang membuka akses belajar seluas-luasnya bagi siswa, terutama melalui skema beasiswa dan dukungan pendidikan lanjutan yang selaras dengan visi pembangunan sumber daya manusia.
Ia menyebut visi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong keunggulan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) sebagai arah strategis jangka panjang, namun mengingatkan bahwa visi tersebut tidak akan berdampak jika tidak ditopang kebijakan konkret di lapangan.
“Visi itu adalah arah jangka panjang yang strategis, tetapi tetap harus ditopang oleh berbagai kebijakan, misalnya kebijakan beasiswa yang memudahkan akses dan lain-lain di hilir,” jelasnya.
Lebih jauh, Lalu menilai anjloknya nilai TKA merupakan sinyal adanya kendala struktural serius, terutama pada lemahnya penguasaan konsep dasar dan kemampuan bernalar yang seharusnya sudah tertanam sejak pendidikan dasar.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas pembelajaran yang belum merata, perubahan kurikulum yang belum sepenuhnya dipahami oleh guru dan siswa, serta kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antarwilayah.
“Jika asesmen menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi sementara fondasi literasi dan numerasi masih lemah, maka hasil yang kurang memuaskan tentu menjadi konsekuensi yang logis,” tegas Lalu.
“Ketimpangan ini memperlihatkan ironi besar ketika sistem menuntut lompatan berpikir abstrak, sementara anak-anak didik masih terseok pada dasar membaca, berhitung, dan memahami logika sederhana, seolah pendidikan dipaksa berlari maraton tanpa pernah diberi kesempatan belajar berjalan dengan benar.”
Dalam konteks ini, pendidikan berubah menjadi arena seleksi yang kejam, bukan ruang pembebasan, karena kegagalan struktural dibiarkan menumpuk dan dibebankan sepenuhnya kepada peserta didik yang sejatinya adalah korban dari kebijakan yang tidak konsisten.
Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga menyoroti persoalan serupa dengan menekankan bahwa perbaikan harus difokuskan pada jenjang pendidikan dasar sebagai akar dari rendahnya capaian akademik di tingkat SMA.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyatakan bahwa nilai TKA SMA yang jeblok menunjukkan kemampuan siswa masih berada pada level dasar, khususnya dalam matematika dan penalaran logis.
“Solusinya perbaikannya adalah dengan melakukan perbaikan di level dasar atau sekolah dasar karena capaian yang rendah ini juga membuktikan bahwa tingkat kemampuan matematik anak-anak kita ini juga masih di level yang dasar,” kata Iman kepada Kompas.com, Rabu (24/12/2025).
Selain itu, P2G menilai peningkatan kompetensi guru menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda, mengingat guru merupakan aktor utama dalam mentransformasikan kurikulum menjadi proses belajar yang bermakna.
Iman menekankan bahwa peningkatan kapasitas guru harus berjalan seiring dengan jaminan kesejahteraan, karena tuntutan profesionalisme tidak akan efektif tanpa dukungan ekonomi yang layak.
“Solusinya menurut kami adalah peningkatan kapasitas guru dan saya kira ini sudah sangat mendesak. Syarat peningkatan kapasitas guru tentu saja adalah jaminan kesejahteraan, itu saya kira sangat penting bagi semua profesi,” ujarnya.
Jika negara terus membiarkan kualitas guru dan fondasi pendidikan dasar rapuh, maka sistem ini tidak lebih dari mesin penggiling masa depan yang perlahan mengorbankan hak anak-anak untuk tumbuh sebagai manusia merdeka dan berpengetahuan.
Rendahnya nilai TKA seharusnya menjadi momentum refleksi bersama bahwa pendidikan bukan sekadar angka, peringkat, atau slogan reformasi, melainkan tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keadilan belajar bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Persoalan ini menuntut keberanian negara untuk membenahi regulasi, memastikan konsistensi kebijakan, serta menempatkan kepentingan peserta didik dan guru sebagai pusat dari setiap keputusan pendidikan, agar sistem tidak terus mengulang kegagalan yang sama dengan wajah kebijakan yang berbeda.
