Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah derasnya arus transformasi digital yang membuat data menjadi “minyak baru” abad ini, pemerintah Indonesia menghadapi ujian kepercayaan publik setelah mencuat kekhawatiran soal dugaan penyerahan data pribadi warga kepada Amerika Serikat, isu yang langsung dibantah tegas Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid sebagai bentuk salah tafsir atas kerja sama perdagangan digital lintas negara yang justru diklaim tetap tunduk penuh pada hukum nasional Indonesia.
Isu ini bermula dari polemik publik yang berkembang cepat di ruang digital setelah muncul narasi bahwa pemerintah Indonesia disebut membuka akses data pribadi masyarakat kepada pemerintah Amerika Serikat.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Dalam era digital modern, data pribadi telah menjadi aset strategis yang nilainya melampaui sekadar angka statistik; ia menyangkut privasi, keamanan, bahkan kedaulatan negara.
Karena itu, setiap isu yang berkaitan dengan transfer data lintas batas langsung menyentuh sensitivitas publik, terutama setelah sejumlah kasus kebocoran data besar pernah mengguncang kepercayaan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.
Menjawab keresahan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid memberikan klarifikasi terbuka dalam rapat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan penyerahan data pribadi penduduk Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat sebagaimana ramai dipersepsikan publik.
Menurut Meutya, kerja sama yang dibicarakan kedua negara berada dalam konteks digital trade atau perdagangan digital, yakni pengaturan arus data untuk mendukung aktivitas ekonomi digital lintas negara.
“Penting untuk disampaikan bahwa lingkup pada artikel 3.2 secara spesifik mengatur tata kelola aliran data untuk aktivitas ekosistem digital atau digital trade,” ujar Meutya.
Penegasan itu penting karena dalam perdebatan publik, istilah “transfer data” kerap disalahartikan seolah identik dengan “penyerahan data”, padahal secara hukum dan teknis keduanya memiliki makna yang sangat berbeda.
“Transfer data lintas batas dalam perdagangan digital lazim terjadi di hampir semua negara modern, terutama untuk mendukung layanan cloud computing, transaksi e-commerce, pembayaran digital, hingga operasional aplikasi lintas negara.”
Namun, Meutya menegaskan, seluruh mekanisme itu tetap harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi pagar hukum utama Indonesia dalam menjaga hak privasi warga negara.
“Ini tetap mengikuti dan patuh pada undang-undang yang berlaku di Indonesia,” kata Meutya, menekankan bahwa hukum nasional tetap menjadi kunci pengendali.
Pernyataan itu sekaligus menjawab kegelisahan publik yang sebelumnya dipicu oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai kesepakatan transfer data lintas batas dalam skema Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Dalam konteks tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa yang diatur adalah mekanisme pertukaran data untuk kepentingan sistem bisnis digital global, bukan pembukaan bebas data pribadi masyarakat kepada pihak asing.
Secara teknis, skema seperti ini justru menjadi bagian dari tata kelola ekonomi digital modern, di mana arus data harus berjalan agar investasi, inovasi, dan perdagangan digital dapat tumbuh secara kompetitif.
Meski demikian, kritik publik menunjukkan satu hal penting: kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data belum sepenuhnya pulih.
Itu sebabnya, transparansi komunikasi pemerintah menjadi elemen yang tak kalah penting dibanding isi kebijakan itu sendiri. Dalam isu sensitif seperti data pribadi, ruang kosong informasi sering kali lebih cepat diisi oleh spekulasi.
Pemerintah memang berhak mendorong integrasi ekonomi digital global, tetapi rakyat juga berhak mendapat kepastian bahwa identitas digital mereka tidak diperdagangkan secara sembarangan.
Di era ketika jejak digital seseorang bisa membuka hampir seluruh aspek kehidupannya, menjaga data pribadi bukan sekadar urusan teknis birokrasi, melainkan bentuk penghormatan negara terhadap martabat warganya sendiri.
Momentum polemik ini semestinya menjadi pengingat bahwa membangun ekonomi digital tidak cukup hanya dengan infrastruktur dan regulasi, tetapi juga dengan membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan jaminan bahwa kedaulatan data Indonesia tidak berubah menjadi komoditas yang dinegosiasikan di meja diplomasi global, sebab bagi rakyat, rasa aman atas data pribadi adalah fondasi utama dari masa depan digital yang berkeadilan.
Editor: Kalturo
