Aspirasimediarakyat.com — Dalam hiruk pikuk isu pemotongan anggaran yang menyeret wacana riset nasional ke pusaran kecemasan publik, muncul satu narasi keras yang memecut perhatian: jangan sampai para pengambil kebijakan berubah menjadi “penjagal akal bangsa”, memotong denyut inovasi hanya demi merapikan angka-angka di atas kertas. Tuduhan itulah yang belakangan menggantung di ruang publik—dan kini ditepis telak oleh pemerintah.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menegaskan bahwa kabar pemangkasan dana riset tidak hanya keliru, melainkan berlawanan dengan fakta. Ia menyampaikan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dana riset justru melonjak drastis.
Menurut Stella, anggaran riset tidak tersentuh kebijakan efisiensi, tetapi justru diperkuat untuk menggenjot kualitas penelitian nasional. “Dana riset meningkat 218 persen, 218 persen! Tidak ada satu rupiah pun yang dipotong,” ujarnya saat menghadiri Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Ia menambahkan, kabar pemotongan dana adalah informasi keliru yang tidak berdiri pada data resmi pemerintah. Karena itu, ia meminta publik untuk merujuk pada dokumen anggaran yang telah disahkan bersama lembaga terkait.
Stella kemudian menekankan paradigma baru riset yang kini sedang dibangun. Ia menyebut pendekatan “Diktisaintek Berdampak”, yaitu riset yang tidak hanya fokus pada publikasi akademik, tetapi pada kontribusi konkret terhadap pembangunan nasional.
“Tidak akan ada pertumbuhan ekonomi tanpa inovasi teknologi,” tegas Stella, menempatkan riset sebagai pilar strategis dalam agenda pembangunan jangka panjang.
“Selain peningkatan dramatis pada dana riset, pemerintah menyatakan bahwa arah penelitian nasional harus selaras dengan prioritas negara: ketahanan pangan, energi, air, serta hilirisasi industri. Semua itu, menurut Stella, merupakan fondasi bagi transformasi ekonomi Indonesia di era kompetisi global.”
Ia juga memotivasi kalangan peneliti untuk melihat publikasi sebagai kontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi. “Publikasi Ibu dan Bapak adalah kontribusi nyata untuk bangsa,” ujarnya.
Namun, di balik semangat besar itu, masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Stella membeberkan bahwa pemerintah tengah memperjuangkan agar peneliti bisa menerima insentif riset langsung dari APBN, tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
Sampai saat ini, katanya, skema insentif langsung tersebut belum sepenuhnya diizinkan. “Belum setengah dari dana kami yang berasal dari APBN murni dapat kami berikan langsung kepada peneliti,” ungkapnya.
Jika kebijakan insentif tidak segera diperbaiki, riset Indonesia akan terus berjalan pincang. Tanpa penghargaan yang sepadan, peneliti—yang selama ini menjadi ujung tombak inovasi—akan kesulitan menunjukkan kinerja terbaiknya.
Pada titik inilah tensi persoalan kembali mencuat. Sebab, bagaimana mungkin negara bermimpi menjadi raksasa inovasi bila para penelitinya masih harus berjuang menghadapi prosedur panjang yang melelahkan? Ini adalah paradoks yang menyakitkan: anggaran meningkat, namun insentif terhambat, dan aparat birokrasi terkadang berubah menjadi “tembok dingin” yang menghalangi kemajuan riset bangsa.
Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan perubahan regulasi agar ekosistem riset semakin ramah bagi para akademisi dan ilmuwan. Stella mengatakan, perjuangan reformasi insentif akan terus dilanjutkan bersama kementerian terkait.
Urgensi riset bagi pembangunan SDM nasional pun turut ia soroti. Riset, menurutnya, adalah mesin penggerak masyarakat kritis, solutif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Riset juga menjadi landasan utama inovasi teknologi yang akan menentukan daya saing industri, layanan kesehatan, hingga tata kelola lingkungan. Tanpa riset, negara akan terjebak dalam stagnasi teknologi.
Potensi lokal Indonesia pun disebut sebagai bahan baku riset yang sangat besar. Jika dimanfaatkan melalui penelitian mendalam, Indonesia bisa berdiri mandiri tanpa ketergantungan pada teknologi asing.
Selain itu, dunia pendidikan dan dunia industri perlu dijembatani melalui riset terapan, agar lulusan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja era digital.
Riset yang kuat juga menjadi fondasi kebijakan publik berbasis bukti. Pemerintah, menurut Stella, tidak boleh mengambil keputusan strategis hanya berdasarkan asumsi, melainkan berdasar riset mendalam.
Pada akhirnya, budaya riset yang kokoh akan meningkatkan reputasi internasional para ilmuwan Indonesia. Pengakuan global terhadap riset nasional akan membuka peluang kerja sama internasional dan investasi riset yang lebih besar.
Di tengah optimisme dan pekerjaan rumah yang masih panjang, publik berharap bahwa anggaran yang melonjak hingga 218 persen benar-benar digunakan untuk memperkuat ekosistem penelitian, bukan sekadar angka di atas kertas. Sebab bila dana besar ini tidak tepat sasaran, maka yang tersisa hanyalah kemewahan anggaran tanpa hasil yang berdampak. Dan itu, bagi rakyat, sama saja dengan membiarkan tikus-tikus anggaran berkeliaran, merampas masa depan bangsa yang sedang digantungkan pada riset dan inovasi.
