Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah perdebatan mengenai efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai salah satu program prioritas nasional, puluhan aktivis masyarakat sipil memilih menggunakan bunyi klakson kendaraan di persimpangan ibu kota sebagai simbol sederhana namun keras untuk mengukur denyut dukungan publik, menghadirkan ironi bahwa sebuah kebijakan bernilai triliunan rupiah justru diuji oleh respons spontan warga di jalan raya yang sehari-hari bergulat dengan tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup.
Gelombang kritik terhadap Program MBG kembali mencuat setelah sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6). Aksi tersebut berlangsung dengan membawa berbagai poster bernada protes terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih hanya menyampaikan orasi, para peserta aksi memilih metode yang lebih komunikatif dengan mengajak pengguna jalan membunyikan klakson apabila merasa kecewa terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Ajakan tersebut dituangkan dalam spanduk bertuliskan, “Bunyikan Klakson jika muak dengan program MBG.”
Respons yang muncul berlangsung spontan. Sejumlah pengendara yang berhenti di lampu merah Kebon Sirih membunyikan klakson secara bersahutan, menciptakan suasana yang bagi para pengunjuk rasa dianggap sebagai bentuk ekspresi simbolik dari keresahan sebagian masyarakat terhadap arah kebijakan publik tersebut.
Fenomena itu memperlihatkan bagaimana ruang kritik terhadap program pemerintah kini tidak hanya berlangsung melalui forum akademik atau parlemen, tetapi juga merambah ruang-ruang publik dengan simbol yang mudah dipahami dan melibatkan partisipasi warga secara langsung.
Perwakilan MBG Watch dari Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan bahwa ajakan membunyikan klakson bukan sekadar aksi teatrikal, melainkan upaya membaca sejauh mana dukungan masyarakat terhadap program yang selama ini diklaim memperoleh penerimaan luas.
Menurut Agus, pihaknya ingin mengetahui apakah narasi mengenai tingginya tingkat kepuasan publik terhadap MBG benar-benar sejalan dengan kondisi di lapangan. Ia menilai pemerintah selama ini sering menyampaikan bahwa program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima manfaat.
“Melalui aksi sederhana di persimpangan jalan yang mempertemukan suara mesin kendaraan dengan suara kritik warga, para pengunjuk rasa mencoba menghadirkan cermin sosial yang memantulkan pertanyaan lebih besar mengenai apakah legitimasi sebuah kebijakan cukup dibangun melalui klaim birokrasi atau justru harus diuji secara terbuka melalui respons masyarakat yang merasakan langsung dampaknya.”
“Kami pengen tahu begitu sebetulnya sampai seberapa besar dukungan publik. Sampai sejauh ini kan selalu dibilang kalau Badan Gizi Nasional selalu mengklaim, bahkan Pak Prabowo selalu mengatakan, Makan Bergizi Gratis itu bermanfaat dan selalu disukai sama banyak penerima manfaat,” ujar Agus kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa ajakan membunyikan klakson dimaksudkan sebagai simbol bahwa kelompok yang mengkritik MBG tidak merasa berdiri sendiri. Menurutnya, jika banyak warga merespons, maka hal tersebut menjadi indikator adanya ruang diskusi yang lebih luas mengenai efektivitas program tersebut.
Agus bahkan menyampaikan secara lugas bahwa masyarakat yang merasa jenuh atau kecewa dipersilakan mengekspresikan sikap melalui bunyi klakson sebagai bentuk solidaritas publik terhadap gerakan yang mereka lakukan.
Di sisi lain, para peserta aksi juga membagikan makanan gratis kepada pengguna jalan. Langkah tersebut sengaja dilakukan untuk menunjukkan bahwa aksi sosial dapat berlangsung tanpa menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana disampaikan langsung oleh penyelenggara.
“Ini makanan tidak memakai APBN, kita bagikan gratis cuma-cuma,” kata Agus dalam keterangannya di lokasi aksi.
Perdebatan mengenai MBG sendiri telah berkembang melampaui isu penyediaan makanan bagi peserta didik. Diskusi publik kini juga menyentuh aspek tata kelola anggaran, efektivitas penggunaan dana negara, mekanisme pengawasan, hingga ukuran keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam perspektif kebijakan publik, setiap program strategis nasional memang memerlukan evaluasi berkala agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, transparansi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara objektif. Kritik yang muncul dari masyarakat sipil merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang dapat menjadi bahan koreksi bagi penyelenggara negara.
Keberadaan aksi protes juga tidak serta-merta menjadi penolakan menyeluruh terhadap tujuan peningkatan gizi nasional. Sebaliknya, sejumlah kelompok justru menekankan pentingnya memastikan bahwa tujuan mulia tersebut didukung tata kelola yang baik, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur secara transparan.
Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, pemerintah tetap memiliki ruang untuk memberikan penjelasan, melakukan evaluasi, maupun memperbaiki implementasi apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program. Dialog antara negara dan masyarakat menjadi bagian penting agar kebijakan publik tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial.
Bunyi klakson yang menggema di persimpangan Kebon Sirih mungkin hanya berlangsung beberapa detik, namun gema simboliknya membawa pesan lebih panjang tentang pentingnya mendengar aspirasi warga sebelum angka-angka dalam dokumen anggaran berubah menjadi kebijakan yang memengaruhi jutaan orang, sebab ukuran keberhasilan sebuah program nasional bukan semata besarnya dana yang digelontorkan atau kuatnya narasi yang dibangun, melainkan sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan, dipercaya, dan benar-benar memperoleh manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Editor: Kalturo
