Aspirasimediarakyat.com — Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tentang perbandingan ketahanan BBM Indonesia dan Jepang membuka diskusi mendasar mengenai rapuhnya kapasitas penyimpanan energi nasional di tengah memanasnya konflik geopolitik global, ketika penutupan Selat Hormuz oleh Iran pasca-serangan Amerika Serikat dan Israel memantik kekhawatiran atas distribusi minyak dunia dan memaksa publik menakar ulang seberapa siap Indonesia menghadapi krisis pasokan dalam skala besar.
Isu ini mencuat setelah ketegangan meningkat akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026), yang kemudian direspons Iran dengan menutup Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sebagian besar distribusi minyak global. Penutupan jalur strategis tersebut memicu kekhawatiran pasar internasional dan memancing perhatian publik dalam negeri.
Dalam konteks tersebut, perbandingan daya tahan energi Indonesia dan Jepang menjadi sorotan. Jepang, dengan wilayah lebih kecil, tercatat memiliki cadangan energi hingga 254 hari. Sementara Indonesia saat ini hanya memiliki cadangan BBM sekitar 25–26 hari, sebelum ditingkatkan bertahap menuju target 90 hari.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar kemampuan impor, melainkan keterbatasan kapasitas penyimpanan energi di dalam negeri. Menurutnya, membangun cadangan besar seperti Jepang membutuhkan infrastruktur storage yang memadai dan terintegrasi.
“Sekarang, kalau kita impor sebanyak itu (Jepang), kita mau taruh (BBM) di mana? Itu permasalahan kita,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa persoalan ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, melainkan juga kesiapan infrastruktur.
Kapasitas penyimpanan energi nasional saat ini dinilai belum cukup untuk menopang cadangan jangka panjang. Karena itu, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas storage hingga mampu menopang kebutuhan selama 90 hari atau tiga bulan, sejalan dengan standar internasional ketahanan energi.
Studi kelayakan pembangunan fasilitas penyimpanan baru tengah dilakukan. Pemerintah menargetkan proyek tersebut mulai dibangun pada 2026 dengan lokasi yang direncanakan di Sumatera, sebagai salah satu titik strategis distribusi energi nasional.
Meski kapasitas penyimpanan masih terbatas, Bahlil memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman. Ia menyebut cadangan minyak mentah, BBM, dan LPG berada di atas ambang batas minimum ketahanan nasional yang ditetapkan selama 23 hari.
“Jadi, menyangkut dengan persiapan hari raya Idul Fitri, bulan puasa, Alhamdulillah saya menyampaikan bahwa stok BBM, crude, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional,” ucapnya.
Selain BBM dan LPG, pemerintah juga memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) dalam kondisi aman hingga April 2026. “Untuk kebutuhan PLN, saya memastikan bahwa sampai dengan bulan Maret, April, no issue,” ujar Bahlil.
Pemerintah terus memantau kebutuhan batu bara PLN, terutama setelah dilakukan penyesuaian kuota produksi nasional tahun 2026 menjadi sekitar 600 juta ton, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui pembatasan kuota dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masing-masing perusahaan.
Menurut Bahlil, kebijakan itu merupakan strategi untuk mencari keseimbangan antara pasokan dan permintaan batu bara agar terjadi koreksi harga. “Jangan kita mengobral murah barang-barang kita. Kaitannya dengan itu, kami melakukan penataan terhadap RKAB dengan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nasional, termasuk PLN,” katanya.
Namun perbandingan dengan Jepang menyisakan pertanyaan struktural: bagaimana negara dengan ekonomi besar dan konsumsi energi tinggi seperti Indonesia baru memiliki cadangan sekitar 25 hari, sementara negara lain mampu membangun bantalan energi berbulan-bulan; apakah ketahanan energi telah lama ditempatkan sebagai prioritas strategis atau sekadar wacana yang muncul setiap kali krisis global mengetuk pintu; dan apakah pembangunan storage akan berjalan konsisten atau kembali terhambat oleh persoalan tata kelola, pembiayaan, dan koordinasi lintas sektor yang selama ini kerap menjadi batu sandungan dalam proyek-proyek infrastruktur berskala nasional.
“Rakyat berhak atas jaminan energi yang stabil, bukan sekadar janji yang muncul setiap kali krisis menghantam pasar global. Ketahanan energi tidak boleh menjadi retorika musiman yang menguap setelah ketegangan internasional mereda.”
Secara regulatif, penguatan cadangan energi strategis sejalan dengan amanat kebijakan ketahanan energi nasional yang menekankan diversifikasi sumber dan pembangunan infrastruktur pendukung. Target 90 hari cadangan bukan hanya angka simbolik, melainkan standar yang lazim diterapkan banyak negara untuk mengantisipasi gangguan pasokan global.
Dalam situasi geopolitik yang dinamis, pengelolaan cadangan energi juga berkaitan dengan stabilitas fiskal dan perlindungan konsumen. Lonjakan harga akibat gangguan pasokan dapat berdampak pada subsidi dan harga jual dalam negeri, sehingga koordinasi kebijakan energi dan fiskal menjadi krusial.
Penyesuaian kuota batu bara melalui RKAB menunjukkan upaya pemerintah mengendalikan produksi agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang menekan harga. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan kebutuhan domestik, termasuk PLN, tetap menjadi prioritas utama sebelum ekspor.
Keseimbangan antara kepentingan ekspor, penerimaan negara, dan kebutuhan nasional menjadi variabel penting dalam merumuskan kebijakan energi. Ketahanan energi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga keputusan strategis yang menyangkut kedaulatan dan perlindungan ekonomi rakyat.
Di tengah memanasnya dinamika global, pembangunan storage, diversifikasi sumber energi, serta penataan produksi batu bara menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ketahanan nasional, agar setiap gejolak di luar negeri tidak serta-merta mengguncang stabilitas dalam negeri dan agar rakyat tidak terus-menerus berada di posisi paling rentan ketika krisis energi datang tanpa aba-aba.
