Aspirasimediarakyat.com — Proyeksi kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2026 bergerak ke arah yang lebih konservatif mencerminkan situasi global yang belum sepenuhnya stabil, ketika tekanan eksternal seperti ketidakpastian suku bunga Amerika Serikat, volatilitas nilai tukar, serta dinamika perdagangan internasional memaksa otoritas moneter menempatkan stabilitas sebagai jangkar utama, bahkan ketika kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat masih menjadi tuntutan yang mendesak.
Sejumlah ekonom menilai ruang penurunan suku bunga pada 2026 semakin menyempit dibandingkan tahun sebelumnya. Fokus kebijakan moneter diperkirakan kembali condong pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah arus modal global yang mudah berbalik arah dan tekanan geopolitik yang belum mereda.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk., David E. Sumual, memandang bahwa meskipun inflasi domestik relatif terkendali, ruang pelonggaran moneter tetap dibatasi oleh faktor eksternal. Penurunan suku bunga, menurutnya, masih mungkin terjadi, namun dengan intensitas yang jauh lebih hati-hati dibandingkan 2025.
Ia menekankan bahwa menyempitnya selisih suku bunga antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi faktor krusial. Spread yang menipis meningkatkan risiko arus keluar modal, sehingga Bank Indonesia harus berhitung cermat sebelum melonggarkan kebijakan secara agresif.
Dalam proyeksi ekonomi yang disusun tim ekonom BCA, skenario dasar memperkirakan BI Rate berada di level 4,00 persen pada akhir 2026, turun dari posisi akhir 2025 yang diproyeksikan sebesar 4,75 persen. Namun, skenario tersebut sangat bergantung pada pergerakan imbal hasil global dan stabilitas pasar keuangan internasional.
Sebaliknya, dalam skenario terburuk, BI Rate berpotensi tertahan di level 4,75 persen sepanjang 2026 apabila tekanan global tetap tinggi. Kondisi ini menandakan bahwa ruang manuver kebijakan moneter nasional semakin dipersempit oleh dinamika eksternal yang sulit dikendalikan.
Pandangan senada disampaikan oleh Strategic Research Manager Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai risiko tekanan lanjutan terhadap nilai tukar rupiah dan potensi capital outflow membuat Bank Indonesia harus bersikap lebih pragmatis dalam menentukan arah kebijakan.
Depresiasi rupiah sepanjang tahun berjalan, yang tercatat mendekati empat persen terhadap dolar AS, menjadi indikator bahwa tekanan global belum sepenuhnya surut. Situasi tersebut, menurut Yusuf, menuntut prioritas kebijakan moneter pada stabilitas ketimbang dorongan pertumbuhan jangka pendek.
“Ketika kebijakan moneter terlalu dibebani untuk menenangkan pasar keuangan global, kepentingan sektor riil dan daya beli masyarakat sering kali terpinggirkan, seolah ekonomi rakyat harus menjadi penyangga paling awal bagi guncangan eksternal yang tidak mereka ciptakan.”
Yusuf juga menyoroti lemahnya transmisi pelonggaran moneter ke sektor riil. Penurunan biaya dana perbankan berjalan lambat, sementara penyaluran kredit belum menunjukkan akselerasi yang sebanding dengan kebijakan likuiditas yang telah dilonggarkan.
Fenomena tersebut digambarkan sebagai kondisi “mendorong tali”, ketika suku bunga turun tetapi permintaan kredit tidak serta-merta meningkat. Minimnya kepercayaan pelaku usaha membuat stimulus moneter kehilangan daya dorongnya terhadap aktivitas ekonomi produktif.
Tekanan nilai tukar, menurut Yusuf, membawa implikasi luas terhadap sektor riil dan kebijakan fiskal. Pelemahan rupiah berpotensi memicu imported inflation melalui kenaikan harga bahan baku dan energi, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat secara langsung.
Di sisi fiskal, depresiasi rupiah meningkatkan beban pengelolaan APBN. Kenaikan biaya utang, baik melalui imbal hasil surat berharga negara maupun beban bunga, mempersempit ruang fiskal dan menantang strategi pembiayaan pembangunan.
Ketika tekanan eksternal dibiarkan terus menekan tanpa perlindungan struktural yang kuat, stabilitas ekonomi nasional berisiko menjadi ilusi yang rapuh, sementara masyarakat menanggung biaya hidup yang kian mahal akibat kebijakan yang defensif.
Yusuf mengingatkan bahwa jika pelemahan rupiah melampaui asumsi APBN dan penerimaan negara tidak tumbuh sesuai target, ketergantungan pada pembiayaan utang berbiaya tinggi akan semakin besar, menambah tekanan jangka menengah terhadap kesehatan fiskal.
Meski indikator fundamental seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan cadangan devisa masih terlihat solid, kondisi tersebut dinilai lebih mencerminkan daya tahan jangka pendek, bukan kekuatan struktural yang kebal terhadap guncangan global.
Ketergantungan pada aliran modal portofolio dan stabilitas eksternal membuat rupiah tetap rentan terhadap perubahan sentimen global. Selama fondasi ekonomi tidak diperkuat dari sisi produktivitas dan industri domestik, ruang kebijakan akan terus dibatasi oleh faktor luar.
Kebijakan moneter yang berhati-hati pada 2026 menjadi cermin dilema besar ekonomi nasional, ketika menjaga stabilitas menjadi keharusan, namun keberpihakan pada kepentingan rakyat menuntut kebijakan yang mampu melindungi daya beli, mendorong sektor riil, dan memastikan bahwa beban penyesuaian ekonomi tidak selalu jatuh pada masyarakat luas.
