Aspirasimediarakyat.com — Polemik mengenai keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali mencuat ke ruang publik, bukan semata sebagai persoalan dokumen personal, melainkan sebagai peristiwa hukum dan sosial yang menyingkap rapuhnya kepercayaan publik, tarik-menarik tafsir regulasi, serta batas antara pembuktian administratif dan keyakinan masyarakat, terlebih setelah gelar perkara khusus Polda Metro Jaya justru memunculkan perdebatan lanjutan yang menegaskan bahwa persoalan ini telah bertransformasi menjadi diskursus panjang tentang transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi simbolik kekuasaan.
Isu ijazah Jokowi sejatinya bukan barang baru dalam lanskap politik nasional. Namun, kemunculannya kembali menandai bahwa persoalan tersebut tidak pernah benar-benar selesai secara sosial, meskipun secara hukum telah beberapa kali dijelaskan. Gelombang pertanyaan yang terus berulang menunjukkan adanya jurang antara prosedur formal negara dan persepsi publik yang masih dipenuhi kecurigaan.
Menariknya, situasi ini seolah telah diprediksi Jokowi sendiri. Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 RI itu telah memperkirakan polemik ijazahnya tidak akan berhenti meski dokumen tersebut diperlihatkan kepada publik. Prediksi itu disampaikan dalam sebuah pertemuan tertutup antara Jokowi dan Mardiansyah.
Menurut Mardiansyah, pertemuan tersebut berlangsung hampir dua jam. Namun, pembahasan soal ijazah hanya mengambil porsi sangat singkat. Jokowi, kata dia, hanya menyinggung isu tersebut dalam hitungan detik, seolah menyadari bahwa problem ini bukan semata soal bukti fisik.
“Berapa hari lalu saya ketemu dengan Pak Jokowi. Berdua saja saya ketemu dengan Pak Jokowi. Dari hampir dua jam saya bicara dengan Pak Jokowi, cuma sekitar 50 detik dia berbicara soal ijazah,” ujar Mardiansyah, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Selasa (23/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Jokowi hanya menyampaikan satu kalimat yang kini dianggap relevan dengan situasi terkini. “Kan saya sudah duga sambil senyum, pasti diperlihatkan pun juga tidak akan menyelesaikan persoalan,” tutur Mardiansyah menirukan pernyataan Jokowi, sebelum menegaskan bahwa setelah itu topik ijazah tak lagi dibahas.
Ucapan singkat tersebut menemukan pembenarannya setelah penyidik Polda Metro Jaya memperlihatkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin (15/12/2025). Alih-alih meredam perdebatan, langkah itu justru membuka babak baru polemik di ruang publik.
Pihak Roy Suryo dan rekan-rekannya tetap mempertanyakan keaslian ijazah yang ditunjukkan penyidik. Mereka menilai proses tersebut belum menjawab seluruh keraguan, terutama terkait aspek teknis dokumen yang menurut mereka masih menyisakan tanda tanya.
Salah satu pihak yang vokal adalah Rismon Sianipar. Ia menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan pengamatannya terhadap ijazah yang diperlihatkan. “Dari sejumlah pengamatan kami meskipun kami lakukan dengan mata telanjang, itu ada sejumlah kejanggalan,” kata Rismon, dikutip dari program Rosi KompasTV, Kamis (18/12/2025).
Rismon bahkan membandingkan ijazah tersebut dengan ijazah miliknya sendiri. Ia menyoroti adanya garis lurus hitam yang menurutnya menyerupai cacat digital printing, serta dua noktah hitam yang dianggap sebagai cacat cetak tinta di bagian tertentu dokumen.
Dalam konteks hukum, perdebatan ini menunjukkan bahwa pembuktian administratif di ruang publik memiliki keterbatasan. Ketika dokumen ditampilkan tanpa mekanisme forensik terbuka yang dapat diverifikasi bersama, ruang tafsir justru melebar dan kecurigaan tidak otomatis mereda.
“Di titik ini, persoalan ijazah menjelma seperti cermin retak: negara merasa telah menunjukkan bukti, sementara sebagian publik melihat bayang-bayang yang berbeda di setiap pecahannya, lalu saling berdebat tanpa titik temu, seakan kebenaran hukum dan keyakinan sosial berjalan di rel yang tak pernah berpotongan.”
Ketika ketidakjelasan dibiarkan berlarut, ketidakadilan informasi berubah menjadi racun yang menggerogoti nalar publik. Rakyat dipaksa menebak-nebak di tengah kabut, sementara kepastian hukum seharusnya menjadi lentera, bukan sekadar simbol yang dipamerkan sesaat.
Pandangan serupa sebelumnya juga disampaikan dua alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni ahli hukum pidana Dr. Febby Mutiara Nelson dan kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan. Keduanya menilai bahwa sengketa semacam ini tidak serta-merta selesai hanya dengan memperlihatkan dokumen di hadapan publik.
Febby Mutiara Nelson menyatakan bahwa menunjukkan ijazah pun tidak otomatis menyelesaikan persoalan. “Karena ijazah yang ditunjukkan itu bisa palsu, bisa juga tidak. Nanti bisa dibantah lagi,” ujarnya, dikutip dari tvOneNews, Senin (1/12/2025). Ia bahkan menyinggung kemungkinan perdebatan soal jenis kertas hingga uji laboratorium forensik.
Menurut Febby, tanpa pemeriksaan ilmiah yang komprehensif, polemik akan terus berulang. Setiap detail, mulai dari usia kertas hingga teknik pencetakan, bisa kembali dipersoalkan dan memunculkan tafsir baru.
Yakup Hasibuan mengamini pandangan tersebut. Ia menyebut pihaknya sejak awal telah memprediksi bahwa memperlihatkan ijazah tidak serta-merta mengakhiri polemik. “Kalau ditunjukkan langsung selesai enggak? Saya teliti dulu kalau asli ya selesai, kalau palsu ya lanjut lagi,” ujar Yakup menirukan respons pihak yang mempersoalkan.
Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan ijazah Jokowi telah melampaui ranah individu dan masuk ke wilayah kepercayaan publik terhadap mekanisme hukum negara. Ia menjadi ujian tentang sejauh mana transparansi dijalankan dan bagaimana negara mengelola keraguan masyarakat secara bermartabat.
Polemik yang berlarut-larut tanpa kejelasan yang dapat diterima luas hanya akan memperdalam jurang kecurigaan dan melelahkan nalar publik. Dalam konteks itulah, kepentingan rakyat menuntut kejelasan yang utuh, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar hukum tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan hadir sebagai keadilan yang benar-benar bisa didengar, dilihat, disuarakan, dan digerakkan bersama.
