Aspirasimediarakyat.com — Tekanan fiskal kian nyata ketika kinerja penerimaan pajak 2025 melemah, defisit anggaran melebar dari posisi akhir 2024, dan pembiayaan negara semakin bertumpu pada utang, membentuk situasi rapuh yang menuntut ketepatan kebijakan, disiplin anggaran, serta transparansi pengelolaan fiskal agar beban tidak terus bergeser ke generasi berikutnya di tengah janji stabilitas yang terus diulang pemerintah.
Kementerian Keuangan mencatat ruang fiskal pemerintah semakin menyempit seiring memburuknya performa penerimaan pajak sepanjang 2025. Kondisi ini berdampak langsung pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami pelebaran defisit.
Hingga akhir kuartal III/2025 atau September 2025, total utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp9.408 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan posisi pertengahan tahun, sekaligus mencerminkan tingginya ketergantungan pembiayaan terhadap instrumen utang.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan bahwa rasio utang pemerintah tersebut setara dengan 40,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Utang pemerintah outstanding sebesar Rp9.408 triliun itu setara dengan 40,3 persen dari PDB, yang ini levelnya masih cukup rendah dibandingkan banyak negara lain secara global dan berada dalam batas aman,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).
Pemerintah menekankan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara terukur melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik melalui mekanisme lelang maupun non-lelang, sebagai instrumen utama pembiayaan defisit.
Untuk tahun 2025, lelang reguler Surat Utang Negara (SUN) terakhir telah dilaksanakan pada 17 Desember 2025. Namun, pemerintah masih memiliki ruang pengadaan utang lain, termasuk pembiayaan proyek yang penarikannya disesuaikan dengan progres pelaksanaan.
Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir November 2025, realisasi pembiayaan APBN telah mencapai Rp573,5 triliun atau 86,63 persen dari outlook laporan semester I/2025 sebesar Rp662 triliun.
Dari jumlah tersebut, pembiayaan utang mencapai Rp614,9 triliun, sementara pembiayaan nonutang tercatat negatif Rp41,4 triliun, mengindikasikan tekanan struktural yang semakin berat pada sisi pembiayaan negara.
Suminto menegaskan bahwa meskipun defisit APBN 2025 dalam outlook melebar menjadi 2,78 persen terhadap PDB, dari target awal 2,53 persen sebagaimana tercantum dalam UU APBN 2025, kondisi tersebut masih terkendali.
“Secara outlook defisit APBN melebar ke 2,78 persen dari PDB, namun tidak menyebabkan kebutuhan pembiayaan utang yang lebih besar karena pemerintah telah memperoleh izin DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp85,6 triliun,” jelasnya.
“Di titik inilah publik dihadapkan pada ironi fiskal: defisit melebar, utang menggunung, namun narasi aman terus dikumandangkan, seolah angka-angka hanyalah statistik mati, bukan cerminan beban nyata yang kelak harus ditanggung masyarakat melalui pajak, pengurangan belanja publik, atau penyesuaian kebijakan sosial yang makin ketat.”
Ketika ruang fiskal menyempit dan utang terus membengkak, rakyat berhak curiga bahwa stabilitas yang dipamerkan hanyalah selimut tipis untuk menutup kegagalan memperkuat basis penerimaan negara. Ketidakadilan fiskal bukan sekadar angka defisit, melainkan luka sistemik yang membuat beban negara terus jatuh ke pundak publik.
Data historis menunjukkan bahwa hingga Juni 2025, total outstanding utang pemerintah pusat telah mencapai Rp9.138,05 triliun atau hampir 40 persen terhadap PDB, sebelum kembali meningkat pada kuartal berikutnya.
Pada periode tersebut, struktur utang terdiri dari pinjaman sebesar Rp1.157,18 triliun dan penerbitan SBN sebesar Rp7.980,87 triliun, menegaskan dominasi instrumen pasar dalam pembiayaan negara.
Pengamat fiskal menilai bahwa selama penerimaan pajak tidak menunjukkan perbaikan struktural, pemerintah akan terus berada dalam dilema antara menjaga defisit dan memenuhi kebutuhan belanja prioritas, termasuk perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur.
Kebijakan fiskal ke depan dinilai harus lebih berani menyentuh akar persoalan, mulai dari reformasi perpajakan yang berkeadilan hingga pengendalian belanja yang benar-benar efektif, bukan sekadar kosmetik laporan.
Keberlanjutan APBN bukan semata soal rasio utang yang “aman” di atas kertas, melainkan tentang kejujuran negara membaca risiko dan keberpihakan kebijakan agar APBN tetap menjadi alat perlindungan rakyat, bukan mesin akumulasi beban yang diwariskan secara diam-diam.
