Aspirasimediarakyat.com — Dalam denyut sebuah negara yang mengaku menjadikan kesehatan sebagai pondasi peradaban, selalu ada ironi yang tak terucap: ketika aturan yang tak pernah ditulis justru lebih kuat mencengkeram hidup rakyat dibanding regulasi yang sah. Pada titik inilah drama kesehatan publik berubah menjadi labirin penuh paradoks—di mana pasien menjadi angka, dokter menjadi pesakitan birokrasi, dan lembaga jaminan sosial menjelma benteng raksasa yang sunyi namun menentukan nasib jutaan jiwa. Di tengah gelombang keluhan masyarakat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membuka lembaran kelam yang selama ini berjalan sembunyi-sembunyi, menyodok jantung persoalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini digadang-gadang sebagai wajah keadilan sosial.
Ketua Umum PB IDI, Slamet Budiarto, menegaskan bahwa pembatasan layanan oleh BPJS Kesehatan kini terjadi secara sistemik. Ia menyebutkan bahwa pembatasan operasi katarak, layanan rehabilitasi medis, hingga akses prosedur risiko tinggi seperti cathlab, hemodialisa, hingga kemoterapi telah menjadi fenomena nasional.
Dalam rapat Panja bersama Komisi IX DPR RI, Slamet mengungkap bahwa regulasi ini tidak pernah tertulis secara resmi, tetapi diberlakukan di hampir semua cabang. “Ini silent regulation. Tidak ada hitam di atas putih, tetapi diterapkan di seluruh Indonesia,” ujarnya tegas.
IDI menyoroti bahwa aturan resmi sebenarnya ada—misalnya pembatasan operasi katarak berdasarkan kemampuan dokter spesialis mata demi keselamatan pasien. Namun implementasi di lapangan justru bengkok, sebab pembatasan dihitung berdasar fasilitas kesehatan, bukan tenaga medis.
“Di beberapa rumah sakit, hanya 10 operasi katarak per bulan. Akibatnya antreannya sudah tembus tahun depan,” ungkap Slamet. Ia menambahkan bahwa realisasi tindakan nasional pada tahun ini bahkan baru 67% meski tahun hampir berakhir.
Masalah makin pelik ketika pembatasan rujukan spesialistik juga ditemukan. Sama seperti kasus katarak, rujukan ini dikekang tanpa regulasi resmi yang bisa diuji maupun dikoreksi secara hukum.
Slamet menjelaskan, kondisi itu sangat berbahaya karena membuat pasien yang seharusnya dirujuk justru tertahan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). “Ini masyarakat dirugikan, dokter juga berisiko melanggar standar profesi,” tegasnya.
“IDI menilai kebijakan pembatasan tersebut melanggar peraturan dan berpotensi menjadi pelanggaran hak atas kesehatan. Slamet mengakui bahwa efisiensi adalah alasan yang dipakai BPJS, tetapi implementasinya dianggap tidak manusiawi dan merugikan banyak pihak.”
Dalam catatan IDI, antrean panjang, keterlambatan penanganan, hingga risiko memburuknya kondisi pasien adalah konsekuensi yang tak bisa dihindari. “Ini berpotensi mengganggu keselamatan pasien,” kata Slamet.
IDI sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan Kementerian Kesehatan. Namun hingga kini, respons positif belum terlihat. Slamet menyindir bahwa koordinasi rapat sering kali hanya diwakili pejabat level asisten manajer, bukan pengambil keputusan.
Di satu sisi, negara menuntut rakyat percaya bahwa sistem kesehatan nasional adalah pilar kesejahteraan; di sisi lain, rakyat terjebak dalam antrean yang tak bergerak, dokter terpaksa menahan rujukan demi kepatuhan administratif, sementara BPJS berlindung di balik efisiensi. Kontras ini menjadi potret bagaimana birokrasi bisa menjelma tembok dingin bagi mereka yang sedang berpacu melawan sakit dan waktu.
Masalah serupa turut disampaikan organisasi kesehatan lain. Ketua Umum PPNI, Harif Fadhillah, menyebut beban kerja perawat sangat tinggi, sehingga rasio perawat dan pasien di banyak fasilitas kesehatan jauh dari ideal.
Ia menambahkan bahwa pengembangan karier dan peningkatan kompetensi perawat kerap terkendala minimnya alokasi anggaran di fasilitas kesehatan. “Banyak laporan soal ini, dan dampaknya bukan hanya pada tenaga perawat, tetapi juga kualitas layanan,” katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal IAI, Audrey Clarissa, memaparkan bahwa persoalan obat kosong dan mahal di Indonesia disebabkan beberapa faktor krusial: mulai dari RKO yang tidak akurat, sistem e-katalog yang tidak optimal, hingga keterlambatan pembayaran.
Ia menambahkan bahwa regulasi industri obat juga semakin ketat, sehingga biaya produksi meningkat. “Cara pembuatan obat yang baik kini menuntut lebih banyak pemeriksaan dan biaya,” ungkapnya.
Audrey juga menyoroti implementasi TKDN yang belum sesuai harapan serta kurangnya SDM farmasi, terutama di puskesmas, yang berdampak pada buruknya tata kelola obat nasional.
Dari sisi bidan, Ketua Umum IBI Ade Jubaedah menyoroti tarif pertolongan persalinan yang hanya Rp800 ribu. Menurutnya, angka itu tidak realistis untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
“Banyak komponen dan tenaga kesehatan terlibat dalam satu prosedur persalinan. Tarif ini harus disesuaikan,” kata Ade menegaskan.
Para nara sumber sepakat bahwa persoalan ini bukan semata isu teknis, tetapi soal keberpihakan dan tanggung jawab negara dalam memastikan layanan kesehatan yang adil dan aman bagi rakyat. Mereka meminta pemerintah membuka ruang dialog, memperbaiki regulasi, dan membereskan kebijakan “senyap” yang merugikan masyarakat.
Satu pertanyaan menggantung keras: bagaimana mungkin sebuah negara berharap rakyatnya sehat, jika akses terhadap kesehatan justru dipagari regulasi tak terlihat? Ketika kebijakan menjadi jaring raksasa yang tak kasatmata, rakyatlah yang pertama jatuh, dan paling lama terperangkap di dalamnya.
