Aspirasimediarakyat.com — Dalam pusaran kritik pendidikan yang kian memekat, ungkapan tentang kegagalan kerap berputar seperti lingkaran tak berujung—kadang menyasar guru, kadang menghantam sistem, dan pada waktu lain menuding buku yang tak pernah bersuara. Sebuah filsafat getir muncul di balik kekacauan Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025: “ketika sebuah bangsa gagal membaca dirinya sendiri, maka yang tertinggal hanya saling menyalahkan.” Kalimat itu menggantung saat Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjawab kritik publik, menandai awal dari bab evaluasi besar yang akan menentukan arah pendidikan Indonesia ke depan.
Mu’ti yang ditemui di Gedung DPR, Rabu (26/11/2025), menegaskan bahwa pernyataannya tentang guru “mungkin salah ajar” seharusnya tidak ditafsirkan sebagai vonis. Menurutnya, kata “mungkin” harus dibaca sebagai ruang evaluasi, bukan tudingan sepihak. “Jangan ditafsirkan mutlak. Saya bilang mungkin karena bisa iya, bisa tidak. Mudah-mudahan tidak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penurunan nilai Matematika TKA tidak bisa dipasrahkan pada satu faktor. Buku pelajaran, metode pengajaran, kesiapan peserta, hingga persepsi bahwa Matematika adalah pelajaran “menakutkan” ikut membentuk situasi tersebut.
Mu’ti juga menegaskan bahwa ia belum bisa menyimpulkan penyebab pasti anjloknya nilai Matematika. “Banyak faktor. Nanti kita lihat keseluruhannya,” katanya. Evaluasi komprehensif disiapkan Kementerian sebelum hasil resmi dipublikasikan.
Sebelumnya, Mu’ti menyebut bahwa rendahnya numerasi siswa bukan karena mereka “tidak mampu secara intelektual”, melainkan pendekatan pembelajaran yang tidak menumbuhkan kecintaan terhadap Matematika. “Mungkin cara kita mengajarkannya yang perlu dikaji ulang,” ujarnya dalam agenda Ikapi, 19 November lalu.
Namun, rentetan masalah pelaksanaan TKA memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tidak berhenti pada metode mengajar. Dalam paparannya di Komisi X DPR, Mu’ti membeberkan lima masalah besar yang ditemukan selama penyelenggaraan TKA awal November.
Kendala pertama adalah pemadaman listrik di sejumlah kabupaten NTT akibat cuaca ekstrem. Ribuan peserta terdampak dan harus dijadwalkan ulang mengikuti TKA susulan pada 17–23 November 2025.
Masalah kedua adalah serangan siber yang terjadi pada 4 November pukul 13.38 WIB. Serangan berupa permintaan yang membanjiri server pusat terdeteksi dalam hitungan detik. Tim teknis merespons cepat, dan dalam 2 menit 10 detik sistem kembali normal. “Layanan untuk murid tidak terdampak,” tegas Mu’ti.
Kendala ketiga terkait pelanggaran yang dilakukan peserta, pengawas, maupun teknisi. Namun, Mu’ti tidak merinci bentuk pelanggaran tersebut. Ia hanya menekankan bahwa Kemendikdasmen tidak mentoleransi kecurangan.
Kendala keempat berupa persepsi peserta bahwa soal TKA terlalu sulit atau belum diajarkan di sekolah. Hal ini menunjukkan adanya celah antara materi asesmen nasional dan kurikulum yang diajarkan.
Masalah kelima yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat simulasi TKA di sekolah. Data Kemendikdasmen mencatat 75,78 persen sekolah tidak melakukan simulasi, sehingga banyak siswa kesulitan mengoperasikan perangkat tes.
Di tengah derasnya kritik publik, muncul pula suara dari pemerhati pendidikan. Pengamat pendidikan Nurhayati Lestari menilai bahwa masalah terbesar bukan pada siswa ataupun guru. “Ketika infrastruktur, sosialisasi, dan jadwal tidak dikelola dengan matang, maka asesmen nasional justru kehilangan fungsi. Ini bukan soal kemampuan siswa, tetapi kesiapan sistem,” ujarnya kepada wartawan.
Komentar serupa datang dari ahli kebijakan pendidikan Universitas Negeri Jakarta, R.G. Santoso. Ia mengatakan bahwa evaluasi nasional harus memfokuskan diri pada manajemen pelaksanaan, bukan mencari kambing hitam. “Kalau sistemnya goyah, hasilnya pasti goyah. Ini rumus sederhana,” katanya.
Namun di tengah analisis yang berlapis, muncul pula suara yang lebih keras. Sejumlah aktivis pendidikan menyebut masalah TKA sebagai “cermin retak” sistem nasional. Mereka mengkritik pemerintah yang dinilai tidak cukup sigap mengantisipasi risiko teknis. “Masa serangan siber bisa bikin panik satu negara? Ini asesmen nasional, bukan gim daring!” ujar salah satu aktivis yang enggan disebut namanya.
Menjawab semua kritik itu, Mu’ti menyampaikan bahwa Kemendikdasmen sedang menyiapkan langkah-langkah perbaikan strategis. Pertama, memperkuat sosialisasi TKA kepada sekolah, siswa, dan orang tua. Menurutnya, asesmen ini harus diartikan sebagai alat ukur capaian sekaligus pendidikan karakter kejujuran.
Langkah kedua adalah penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran. “Sekecil apapun kecurangan, harus ditindak,” katanya.
Langkah ketiga adalah memperkuat kesiapan teknis, termasuk jaringan, server, dan pendampingan langsung bagi sekolah-sekolah yang minim fasilitas.
Di sisi lain, sejumlah guru berharap agar evaluasi pemerintah tidak berhenti pada laporan teknis saja. Ketua Forum Guru Independen Indonesia (FGII), Sulastri Simatupang, menyampaikan harapannya. “Guru siap dievaluasi, asalkan negara juga jujur mengevaluasi dirinya,” ujar Sulastri.
Ia menekankan bahwa guru membutuhkan pelatihan, dukungan literasi digital, dan buku yang relevan, bukan hanya kritik. “Kalau kita ingin numerasi naik, ekosistem belajarnya harus naik juga.”
Mu’ti mengakui hal tersebut dan berjanji akan memastikan perbaikan jangka panjang. “Kami akan memperbaiki bukan hanya teknis, tetapi seluruh ekosistem TKA,” katanya.
Puncaknya, Mu’ti menutup dengan pernyataan reflektif bahwa pendidikan tidak boleh dijalankan dengan mentalitas saling menyalahkan. Namun, pada saat yang sama, publik berharap pemerintah tidak mengulang kecacatan serupa. “jika sistem pendidikan dibiarkan berjalan oleh autopilot birokrasi yang lesu, maka generasi masa depan tak lebih dari korban salah urus yang dianggap biasa.” Bahwa evaluasi bukanlah sekadar ritual, melainkan urusan masa depan bangsa.
