aspirasimediarakyat.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN akan meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp81,6 triliun. Angka ini naik sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengumuman ini disampaikan dalam pidato Presiden pada acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran guru dalam pembangunan bangsa dan mengumumkan berbagai kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta guru non-ASN. Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok, sementara tunjangan profesi bagi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan. Anggaran ini juga dialokasikan untuk kegiatan sertifikasi bagi para guru di seluruh daerah.
“Tahun 2025, terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4 persen, terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024,” kata Presiden Prabowo.
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, sebanyak 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1) akan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan bagi 249.623 guru yang saat ini belum memiliki gelar D4 atau S1 untuk melanjutkan studi mereka.
Dukungan untuk Guru Non-ASN
Adapun bentuk dukungan untuk guru non-ASN yang belum bersertifikasi, Presiden Prabowo menyatakan bahwa mereka akan diberikan bantuan dana tunai melalui transfer perbankan yang sedang dirancang bersama Badan Pusat Statistik (BPS). “Jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari, baik nama dan alamat persis, siapa yang berhak menerima manfaat tersebut,” katanya.
Kebijakan Baru untuk Guru ASN dan PPPK
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri terkait penugasan terbaru guru berstatus ASN, termasuk yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengajar di sekolah swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan. “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai tahun 2025 akan diterbitkan kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja dengan lebih leluasa, termasuk kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja tidak hanya di sekolah negeri, namun juga sekolah swasta,” kata Mu’ti dalam sambutannya pada acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur.
Respon Terhadap Aspirasi Guru dan Masyarakat
Mu’ti menambahkan bahwa kebijakan tersebut merupakan respon atas aspirasi para guru dan masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta yang menginginkan adanya pemerataan distribusi guru. Dengan kebijakan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah.
Kebijakan peningkatan anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi para guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan berbagai program dan dukungan yang diberikan, diharapkan kualitas dan profesionalisme guru di Indonesia dapat terus meningkat, sehingga berdampak positif pada kualitas pendidikan nasional.
