Aspirasimediarakyat.com — Gelombang kekhawatiran publik kembali menguat ketika wacana “pemaksaan halus” dalam penyaluran bantuan sosial mulai menyeruak, memicu tanda tanya: apakah negara sedang memaksa rakyat kecil menjadi anggota koperasi tertentu hanya demi menerima hak yang seharusnya dijamin oleh konstitusi? Narasi bahwa penerima wajib menjadi anggota Kopdes Merah Putih menyalakan alarm bagi sebagian masyarakat yang takut bahwa urusan perut dan bantuan hidup malah berubah menjadi alat tekanan administratif. Di lapangan, suara-suara sumbang itu terdengar lantang, mengingatkan bahwa kebijakan sosial tidak boleh berubah menjadi jerat halus bagi mereka yang paling rentan.
Pernyataan resmi itu datang dari Kementerian Koperasi (Kemenkop), lewat Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Henra Saragih, di Jakarta, Jumat (21/11/2025). Ia menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih nantinya akan menjadi lembaga penyalur Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya didistribusikan sepenuhnya melalui mekanisme Kementerian Sosial (Kemensos).
Henra menjelaskan, sistem baru ini mengadopsi pola kebijakan terdahulu, misalnya keharusan menjadi peserta BPJS sebagai syarat pembuatan SIM. Pemerintah menilai model integrasi kebijakan seperti itu bisa diterapkan dalam penyaluran PKH, sehingga penerima manfaat perlu tergabung sebagai anggota Kopdes Merah Putih.
Menurut Kemenkop, kebijakan tersebut dirancang untuk menata sistem distribusi bantuan agar lebih terorganisasi dan menciptakan ekosistem koperasi desa yang kuat. Dengan kata lain, pemerintah ingin agar bantuan tidak hanya berhenti sebagai transfer sosial, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan di tingkat lokal.
Lebih jauh, Henra menjelaskan bahwa bantuan PKH sebesar Rp200 ribu per bulan tidak lagi diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi diganti menjadi paket sembako—beras, gula, minyak goreng—yang akan disiapkan langsung oleh Kopdes Merah Putih di setiap desa. Penerima akan mendapatkan kupon untuk ditukarkan di koperasi tersebut.
Ia mencontohkan, dengan jumlah peserta PKH yang mencapai lebih dari 18 juta keluarga, sistem ini dapat menciptakan jaringan distribusi ekonomi desa yang masif. “Coba bayangin, itu penerima PKH 18 juta, 18,2. Weh, ngeri itu kan,” ujarnya.
Skema integrasi kebijakan ini juga menyasar sektor lain. Kemenkop melihat peluang agar pendaftaran BPJS di masa mendatang turut mensyaratkan keanggotaan Kopdes Merah Putih, meski Henra menegaskan bahwa prinsip dasar koperasi tetap harus bersifat sukarela sebagaimana diatur UU Perkoperasian.
“Namun, dalam praktiknya, gagasan integrasi itu mulai memunculkan tanda tanya. Apakah keanggotaan yang disebut “sukarela” benar-benar tetap sukarela jika menjadi syarat untuk mendapat bantuan atau pelayanan publik? Pemerintah menjawab, mekanisme final masih dibahas lintas kementerian.”
Henra memastikan bahwa Kemenkop sedang merumuskan kerja sama lebih mendalam dengan BPJS dan Kemensos untuk menyatukan basis data dan menyiapkan skema integrasi menyeluruh. “Ya, bahwa untuk program-program mandatori Pemerintah tersebut ya harus disalurkan melalui Kopdes Merah Putih,” jelasnya.
Target besar program ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menargetkan 80.000 Kopdes Merah Putih beroperasi pada Maret 2026 sebagai pondasi ekonomi desa yang mampu menghidupkan jaringan logistik desa hingga penyediaan gudang dan truk.
Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa tantangan terbesar ada pada keanggotaan koperasi. Data penerima bansos harus terintegrasi dan sistem pengelolaan koperasi harus siap menyerap jutaan anggota baru secara serentak.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyatakan, Kemenkop menargetkan 20 juta penerima PKH di bawah Kemensos untuk menjadi anggota Kopdes Merah Putih. “Kita akan dorong seluruhnya menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.
Menurut Farida, integrasi data antara Kemensos dan Kemenkop akan menjadi kunci agar distribusi bansos bisa diarahkan langsung ke jaringan koperasi desa dan memastikan sembako yang diberikan sesuai standar bantuan yang ditetapkan pemerintah.
Namun, di titik inilah kritik mencuat. Sejumlah pakar kebijakan publik menilai bahwa skema penyaluran bansos berbasis koperasi tidak boleh menghapus opsi pilihan, apalagi mengikat rakyat miskin pada satu lembaga tertentu. Aturan UU Perlindungan Sosial menegaskan bahwa akses terhadap bantuan negara harus bebas dari tekanan administratif yang menghambat.
Ketegangan posisi inilah yang memperkuat gelombang kritik: rakyat menunggu kejelasan, sementara pemerintah menyusun skema besar yang belum seluruhnya dibuka ke publik. Para pengamat mendesak agar kajian dampak harus dilakukan secara serius, mengingat bansos PKH menyangkut hak dasar puluhan juta warga.
Ketidakjelasan teknis juga menjadi sorotan. Sejumlah daerah mempertanyakan kesiapan koperasi desa, sebab banyak di antaranya belum memiliki fasilitas gudang, sistem pencatatan digital, atau kemampuan distribusi sembako berskala besar. Pemerintah diminta memastikan kesiapan infrastruktur sebelum kebijakan diterapkan.
Di sisi hukum, sejumlah akademisi mengingatkan bahwa koperasi memiliki asas sukarela yang tidak boleh dilanggar. Jika bantuan sosial diberikan dengan syarat tertentu yang memaksa seseorang menjadi anggota koperasi, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan UU Perkoperasian.
Kontras inilah yang menjadi penegasan di tengah berita ini: program yang sejatinya bertujuan menyejahterakan rakyat tidak boleh berubah menjadi jebakan administratif yang menyudutkan masyarakat kecil. Jika tidak dikawal, kebijakan ini dapat menjadi alat yang menusuk rakyat pelan-pelan seperti lintah kebijakan yang menghisap tanpa suara.
Meski demikian, pemerintah membantah adanya paksaan dan menegaskan bahwa skema final tetap akan mengutamakan prinsip kesukarelaan dan perlindungan sosial. Henra kembali menekankan bahwa setiap pihak masih memiliki ruang dialog.
Hingga kini, belum ada peraturan menteri atau regulasi teknis yang mengikat secara resmi penerapan kewajiban keanggotaan koperasi untuk menerima PKH. Pemerintah memastikan seluruh aturan teknis akan dibahas terbuka sebelum diterapkan.
Dalam situasi serba cair ini, masyarakat berharap agar kebijakan tidak berubah menjadi beban tambahan. Mekanisme pengawasan publik akan menjadi krusial untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam penyaluran bantuan.
Pada akhirnya, pemerintah diingatkan agar tidak mengulang kesalahan masa lalu: kebijakan sosial tidak boleh menjadi alat kontrol. Setiap keputusan harus mengutamakan harkat hidup rakyat, terutama mereka yang ekonominya paling rapuh.
