Aspirasimediarakyat.com — Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang dulu dijual sebagai simbol kemajuan dan efisiensi, kini menjelma menjadi luka fiskal yang menganga di tubuh ekonomi nasional. Bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan cermin dari kerakusan elit dan lemahnya tata kelola publik yang menyeret uang rakyat ke lubang utang jangka panjang. “Garong berdasi” kembali menari di atas rel besi, sementara rakyat yang tak pernah naik kereta itu justru dipaksa ikut membayar tagihan.
Gerakan Rakyat, sebuah kelompok pengawas kebijakan publik, menilai proyek Whoosh adalah keputusan yang diambil tanpa perhitungan matang dan minim akuntabilitas. Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, menegaskan bahwa mantan Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab secara moral dan politik atas kebijakan yang kini membebani pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Nandang, proyek ini bukan hanya salah urus, tetapi juga menimbulkan beban fiskal berlapis yang akan terus menekan APBN selama puluhan tahun ke depan. “Tidak ada istilah APBN atau non-APBN, karena semua muaranya sama — uang rakyat juga,” ujarnya dengan nada geram.
Biaya proyek Whoosh disebut telah menembus Rp120 triliun, atau sekitar USD 7,27 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun). Bahkan, setelah memperhitungkan bunga pinjaman dan restrukturisasi utang dengan Tiongkok, angka tersebut bisa membengkak hingga Rp130 triliun.
Gerakan Rakyat menilai, pembengkakan itu tak semata akibat faktor teknis. Banyak indikasi menunjukkan adanya policy failure sejak awal perencanaan — dari studi kelayakan yang dipaksakan, hingga negosiasi pinjaman yang tidak transparan. “Kita akan tetap membayar cicilan ketika rel dan armadanya sudah aus dimakan usia. Ini ironi yang menunjukkan lemahnya perencanaan kebijakan publik di masa lalu,” tegas Nandang.
“Masalahnya, beban keuangan proyek ini bisa bertahan hingga 60 tahun ke depan, melewati dua atau tiga generasi pemerintahan. Artinya, anak cucu bangsa masih akan menanggung sisa cicilan untuk kereta yang mungkin sudah menjadi artefak sejarah ketika masa pakainya habis.”
Nandang menyebut kondisi ini sebagai bentuk intergenerational injustice, di mana generasi mendatang harus membayar kesalahan kebijakan masa lalu. Ia menyoroti bahwa proyek semacam ini seharusnya dikaji berdasarkan keberlanjutan fiskal, bukan ambisi politik sesaat.
Gerakan Rakyat pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti pernyataan Mahfud MD yang pernah menyinggung dugaan kemahalan harga proyek Whoosh hingga tiga kali lipat dari nilai semestinya.
“Publik berhak tahu apakah lonjakan biaya itu murni faktor teknis, atau ada unsur penyimpangan dan mark-up yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Nandang. Ia menegaskan, tanpa penyelidikan mendalam, kepercayaan publik terhadap proyek strategis nasional akan terus merosot.
Laporan internal sejumlah BUMN juga menunjukkan bahwa proses pengadaan dan pembiayaan proyek Whoosh kerap dilakukan dengan mekanisme tertutup. Beberapa pejabat perusahaan pelat merah disebut memiliki hubungan dekat dengan vendor penyedia, sementara audit atas komponen impor dan kontrak kerja sama kerap tertunda.
Gerakan Rakyat menilai hal ini sebagai potensi pelanggaran terhadap prinsip good governance dan transparency sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan keterbukaan dalam penggunaan dana publik.
Menurut Nandang, restrukturisasi utang bukan solusi, melainkan penundaan beban fiskal yang justru memperparah posisi keuangan negara. “Sangat tidak layak menganggap Whoosh sebagai transportasi publik yang wajar merugi, apalagi ketika masih banyak infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di daerah yang kondisinya tidak layak. Prioritas anggaran sudah keliru,” tegasnya.
Ia menilai restrukturisasi hingga enam dekade adalah kebijakan absurd — ibarat menulis utang di batu nisan. “Anak cucu bangsa akan menanggung utang dari proyek yang manfaatnya terbatas. Ini bukan pembangunan, tapi penyaluran beban,” ujar Nandang.
Gerakan Rakyat juga menyoroti lemahnya kontrol legislatif dalam proyek strategis ini. Menurutnya, DPR RI seharusnya tidak hanya berperan menyetujui anggaran, tetapi juga memastikan adanya audit dan pertanggungjawaban tiap fase pembangunan.
Lembaga ini pun menyerukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri seluruh aliran dana, termasuk keterlibatan dana BUMN dan pinjaman luar negeri. Audit ini, kata Nandang, penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
Di tengah gelombang kritik, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa proyek Whoosh masih dalam tahap penyempurnaan operasional dan belum mencapai titik keseimbangan finansial. Namun, publik menilai pernyataan itu tak cukup untuk meredam keresahan atas beban fiskal yang menggunung.
Bagi Gerakan Rakyat, tanggung jawab moral dari Presiden Jokowi menjadi hal yang tak bisa dihindari. “Rakyat tidak anti pembangunan, tapi menuntut kejujuran dan akuntabilitas. Presiden Prabowo kini berusaha menjaga stabilitas fiskal, tapi harus menghadapi beban dari keputusan yang terburu-buru di masa lalu,” ujar Nandang.
Ia menegaskan, persoalan Whoosh bukan sekadar tentang efisiensi transportasi, tetapi tentang tanggung jawab negara terhadap keuangan publik. Jika audit dan penegakan hukum tak segera dilakukan, proyek ini akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan infrastruktur nasional.
Dan di penghujung kisah ini, rakyat kembali dibuat muak. Setiap kilometer rel Whoosh seolah menyimpan cerita tentang kegagalan moral dan kerakusan birokrasi. “Maling kelas kakap berkedok pembangunan masih berkeliaran,” ucap Nandang dingin. “Dan selama mereka tak diadili, kereta cepat itu tak akan pernah benar-benar berjalan menuju kemajuan.”
