Aspirasimediarakyat.com — Kasus pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyeret sederet nama besar. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sudah dipakaikan rompi tahanan. Kini, mantan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas ikut diperiksa. Bau busuk penjarahan uang negara kembali terkuak, menyeret kelompok kriminal berdasi yang rakus menghisap anggaran pendidikan.
Pemeriksaan Azwar Anas dilakukan Kejaksaan Agung karena ia pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2022. Jabatan strategis itu membuka pintu keterkaitan dengan proyek Chromebook bernilai triliunan rupiah. Rakyat hanya bisa menonton bagaimana para garong berdasi bermain dengan uang negara yang seharusnya dipakai untuk masa depan anak-anak bangsa.
Kejaksaan Agung sudah menetapkan lima tersangka. Selain Nadiem, ada Jurist Tan, mantan staf khususnya; Ibrahim Arief, konsultan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP periode 2020–2021; dan Sri Wahyuningsih, Direktur SD periode 2020–2021. Inilah wajah telanjang dari praktik perampokan kolektif yang dipoles dengan kata digitalisasi pendidikan.
Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 1,9 triliun, dari total proyek senilai Rp 9,3 triliun. Uang jumbo itu berasal dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran yang mestinya jadi amunisi meningkatkan kualitas sekolah malah dicaplok setan keparat bermantel kebijakan.
“Modusnya terungkap lewat arahan langsung Nadiem dalam rapat Zoom pada 6 Mei 2020. Arahan itu jelas mendorong pengadaan laptop berbasis ChromeOS. Ironisnya, kajian teknis yang mengunggulkan Chromebook baru muncul sebulan kemudian. Artinya, keputusan politik lebih dulu menyalip kajian akademik. Sebuah jurus klasik maling kelas kakap untuk melancarkan skenario rampokan.”
Nadiem tentu membantah. Ia berdalih pengadaan Chromebook justru lebih hemat. Namun hemat bagi siapa? Bagi negara yang terkuras atau bagi garong berdasi yang kenyang komisi? Klaim hemat hanyalah retorika basi yang tak mampu menutupi jejak perampokan.
Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Nadiem sempat menyebut Tuhan akan melindunginya. Tetapi rakyat yang anaknya belajar di ruang kelas reyot dan tak punya laptop, jelas tak bisa berlindung dari akibat kerakusan elite. Inilah kontras nyata: pejabat kaya raya bisa bersandar pada hukum dan kuasa, sementara rakyat dicekik kebijakan busuk.
Direktur Penyidikan Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, mengungkap asal-usul pengadaan Chromebook. Google pernah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy. Surat itu tak dijawab. Sebab uji coba Chromebook 2019 gagal total, tak cocok untuk daerah 3T. Tetapi begitu Nadiem berkuasa, surat itu seakan jadi tiket emas untuk membuka jalur proyek.
Pertemuan intensif Nadiem dengan perwakilan Google Indonesia, Muriel Makarim dan Putri Ratu Alam, memperkuat dugaan arah permainan. Dari rapat-rapat itu lahirlah kesepakatan memilih produk Google sebagai tulang punggung proyek digitalisasi. Ironis, proses ini dipoles dengan istilah transformasi pendidikan, padahal di balik layar hanyalah transaksi proyek raksasa.
Kajian teknis awal pada April 2020 masih menyebut opsi lain seperti Windows, Linux, dan MacOS. Namun sebulan berselang, revisi kajian tiba-tiba mengunggulkan Chromebook. Secepat kilat, nasib pendidikan anak bangsa diputuskan di meja para garong berdasi yang haus proyek.
“Rakyat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan pendidikan justru dicekik utang moral. Sementara itu, para pelaku bisa berlenggang dengan fasilitas mewah, rumah megah, dan gaya hidup jetset. Lubang korupsi makin menganga, sementara ruang kelas di pelosok masih berlantai tanah.”
Apa artinya digitalisasi pendidikan bila harga yang harus dibayar adalah perampokan uang negara? Chromebook dijual sebagai masa depan, padahal di dalamnya terselip masa depan anak-anak yang dirampas. Laptop itu bukan lagi sekadar perangkat, tetapi simbol kerakusan lintah penghisap darah rakyat.
Kasus ini kembali menelanjangi pola lama: proyek raksasa, kajian dipaksa, pejabat kaya mendadak. Semua itu mengulang drama korupsi pendidikan yang tak pernah selesai. Dari buku hingga laptop, dari kurikulum hingga proyek teknologi, semuanya jadi ladang bancakan.
Dalam logika hukum, kasus ini jelas menabrak Undang-Undang Tipikor, aturan pengadaan barang/jasa, hingga prinsip good governance. Tetapi dalam logika nurani, kasus ini lebih kejam: uang rakyat disedot, generasi muda dijadikan korban.
Azwar Anas, dengan rekam jejaknya di LKPP, tentu tak bisa lepas begitu saja dari pertanyaan publik. LKPP adalah garda pengawasan pengadaan. Jika pengawasan itu bocor, siapa yang harus bertanggung jawab selain orang yang memegang palu?
Kasus Chromebook juga menyingkap wajah asli birokrasi. Di satu sisi, jargon reformasi birokrasi digaungkan. Di sisi lain, praktik kolonialisasi anggaran digerakkan dari dalam. Seperti dua wajah dalam satu tubuh: depan berbicara efisiensi, belakang merampok dengan rakus.
Rakyat kembali harus membayar ongkos besar: kehilangan triliunan rupiah, kehilangan kepercayaan pada pejabat, dan kehilangan masa depan generasi. Sementara maling berdasi masih bisa berbicara soal integritas di depan kamera.
Apakah hukum akan benar-benar tajam kali ini? Atau tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti biasa? Pertanyaan itu kembali menggema. Publik lelah menyaksikan drama rompi oranye yang berakhir dengan hukuman ringan, lalu pelaku melenggang keluar penjara dengan senyum.
Kisah Chromebook ini adalah cermin. Cermin yang memantulkan wajah setan keparat yang bersembunyi di balik jas rapi. Cermin yang memperlihatkan betapa mudahnya anggaran pendidikan disulap jadi ladang perampokan.
