Aspirasimediarakyat.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya jadi penopang kesehatan anak-anak sekolah justru berubah jadi malapetaka di Sumatera Selatan. Di balik jargon mulia, terselip bau anyir kelalaian yang membuat anak-anak tak berdosa muntah, pusing, bahkan keracunan massal. Pertanyaan paling pedih: siapa yang sesungguhnya menelan anggaran rakyat, sementara bocah-bocah dicekoki makanan busuk?
Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), skandal memalukan ini terkuak ketika belatung menjijikkan ditemukan dalam saus telur di SD Negeri 8 Kayuagung, Selasa (23/9/2025). Hidangan yang harusnya jadi sumber energi malah jadi simbol kelalaian, seakan-akan anak-anak dijadikan bahan uji coba murah dari proyek miliaran.
Pada hari yang sama, di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dua siswa SMP Negeri 9 Baturaja tumbang. Mereka muntah dan mual setelah mengonsumsi ayam dari menu MBG. Bukan hanya itu, sepuluh siswa lainnya ikut terserang pusing. Apa arti jargon “makan bergizi” bila yang masuk ke tubuh justru racun yang meracuni generasi penerus bangsa?
Kisah kelam ini tak berhenti di sana. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ikut mencatat tragedi pada Rabu (3/9/2025). Sembilan siswa SD Negeri 3 Mangun Jaya harus merasakan pahitnya keracunan makanan dari program yang digadang-gadang untuk kesejahteraan mereka. Lagi-lagi, bocah-bocah menjadi korban paling nyata dari kelalaian birokrasi.
Luka semakin dalam di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Sebanyak 173 siswa dari berbagai jenjang pendidikan terpaksa menanggung derita keracunan massal pada Senin (5/5/2025). Angka ini bukan lagi kasus kecil, melainkan alarm keras bahwa program yang mestinya menyehatkan malah menjadi ladang bahaya.
Sementara itu, Kabupaten Empat Lawang sudah lebih dulu mengambil langkah pahit. Program MBG dihentikan sementara setelah delapan siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi dilarikan akibat sakit perut pada Selasa (18/2/2024). Anak-anak dipaksa merasakan risiko buruk dari makanan yang harusnya menyelamatkan mereka dari kelaparan.
“Pertanyaan besar mencuat: bagaimana mungkin program dengan anggaran fantastis bisa seceroboh ini? Rakyat disuguhi wajah bopeng dari proyek yang dikerjakan tanpa hati, seolah-olah APBD hanyalah bancakan para garong berdasi yang gemar menggorok anggaran tanpa peduli nasib bocah miskin.”
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, akhirnya angkat suara. Ia menyoroti pengelolaan dapur yang melayani sekolah-sekolah penerima MBG. Namun, alih-alih jawaban tegas, publik justru disuguhi spekulasi tentang vendor nakal yang bermain di balik layar. Seperti biasa, masalah dikembalikan ke soal teknis, seakan-akan bukan kebijakan yang bermasalah.
“Kalau satu dapur melayani banyak sekolah, seharusnya keracunan terjadi di semua titik, bukan hanya di sebagian,” ucap Deru kepada wartawan, Rabu (24/9/2025). Ia bahkan menyebut kemungkinan dapur berizin hanya dipinjam nama, sementara yang memasak justru vendor. Pertanyaan yang mengambang, tanpa solusi nyata.
Logika sederhana rakyat: apakah urusan makan anak-anak bisa dipercayakan ke vendor yang orientasinya cuma laba? Apakah tidak ada pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan dan dinas pendidikan? Atau memang sejak awal, proyek ini jadi ladang empuk bagi maling anggaran yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat kecil?
Herman Deru menyatakan masih menunggu hasil penyelidikan dari Dinas Kesehatan. Katanya, semua masih “pendalaman”. Tetapi rakyat tak butuh istilah teknis, mereka butuh kepastian bahwa anak-anak mereka tidak lagi dijadikan kelinci percobaan dari proyek makanan bergizi yang berakhir racun.
Realitas ini menampar logika sehat. Dari OKI, OKU, Muba, PALI, hingga Empat Lawang, pola kejadian menunjukkan ada masalah sistemik. Bukan sekadar dapur yang ceroboh, tapi sistem pengawasan yang bolong. Anak-anak yang seharusnya dilindungi malah jadi korban rakusnya birokrat yang hanya pandai meneken kontrak vendor.
“Kenyataan pahit ini memperlihatkan betapa APBD yang dikucurkan untuk MBG seakan diperlakukan sebagai jarahan, bukan amanah rakyat. Bocah-bocah dicekoki belatung, sementara para garong anggaran mungkin duduk manis di ruang ber-AC, tertawa sambil meneguk kopi mahal. Kontras yang menyakitkan.”
Lebih jauh, kasus ini juga mempertontonkan wajah suram regulasi. Padahal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas mengamanatkan tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan masyarakat, termasuk makanan yang aman bagi anak-anak sekolah. Tetapi di lapangan, hukum hanya jadi pajangan.
Apakah anak-anak sekolah negeri hanya pantas mendapat makanan seadanya, penuh risiko, karena mereka berasal dari keluarga biasa? Sementara pejabat dan penguasa modal menikmati jamuan mewah di hotel berbintang? Pertanyaan ini layak dijadikan tamparan moral bagi mereka yang duduk di kursi empuk DPRD maupun Pemda.
Program MBG yang semestinya jadi kebijakan pro-rakyat justru terkesan sebagai proyek pro-kontraktor. Alih-alih memberi gizi, yang tersaji hanyalah derita. Anak-anak miskin menjadi korban, sementara uang negara melayang entah ke mana.
Kini, rakyat menuntut jawaban. Bukan sekadar klarifikasi setengah hati, tapi tanggung jawab penuh atas penderitaan anak-anak. Setiap pejabat, kontraktor, dan vendor yang terlibat harus ditarik ke meja hukum. Tidak boleh ada lagi alasan teknis untuk menutupi skandal yang sudah telanjang di depan mata.
Berita ini menegaskan, di balik jargon manis Makan Bergizi Gratis, tersimpan bau busuk kelalaian dan dugaan perampokan uang rakyat. Namun bagi rakyat, luka akibat racun yang masuk ke tubuh anak-anak mereka takkan bisa ditebus dengan sekadar kata maaf.
