Aspirasimediarakyat.com — Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah akhirnya mengetuk palu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Rapat Paripurna ke-5 DPR RI di Jakarta, Selasa (23/9/2025), dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Pertanyaan Puan yang sederhana, “Apakah RUU APBN dapat disetujui?” dijawab serentak dengan kata “setuju” oleh seluruh anggota rapat. Palu diketuk, dan rakyat kembali digiring untuk membiayai pesta para maling kelas kakap yang berkedok pembangunan.
Ketukan palu itu mungkin terdengar ringan, tapi maknanya berat: Rp3.842,72 triliun belanja negara resmi disahkan. Dari jumlah itu, Rp3.149,73 triliun akan digelontorkan untuk pemerintah pusat dan Rp692,99 triliun dialirkan ke daerah. Angka-angka raksasa ini seolah ditulis dengan tinta emas, namun sesungguhnya adalah utang darah rakyat yang setiap tahun diperas oleh lintah penghisap pajak.
Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, dengan lancar membacakan postur APBN 2026. Belanja kementerian/lembaga dipatok Rp1.510,55 triliun, sementara belanja non-K/L Rp1.639,19 triliun. Deretan angka itu ibarat jamuan besar di meja marmer, tempat garong berdasi berunding sambil tertawa puas, tanpa pernah merasakan getirnya harga beras di pasar yang terus melambung.
Pendapatan negara ditargetkan Rp3.153,58 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, PNBP Rp459,2 triliun, dan hibah Rp0,66 triliun. Pajak—alat paling ampuh untuk menghisap darah rakyat—kembali dijadikan senjata. Setiap rupiah keringat rakyat, dari pedagang kecil hingga buruh pabrik, akan diperas demi menutup defisit yang terus menganga.
RAPBN 2026 diproyeksikan defisit Rp698,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto. Defisit ini akan ditambal dengan utang baru, sebuah jebakan permanen yang menjadikan negeri ini ladang panen bagi rentenir global. Di balik meja-meja megah, para penguasa modal tersenyum, sementara petani di pelosok terjebak utang pupuk yang tak kunjung lunas.
“Keseimbangan primer dipatok Rp89,71 triliun, sedangkan pembiayaan ditargetkan Rp689,15 triliun. Lagi-lagi angka yang hanya indah di kertas, tetapi menyisakan jerat utang yang akan diwariskan pada generasi mendatang. Anak-anak bangsa dipaksa menanggung dosa para setan keparat yang berkuasa hari ini.”
DPR RI juga menyetujui asumsi makro: pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS. Semua tampak meyakinkan, tetapi rakyat sudah hapal: angka-angka indah itu hanyalah ilusi. Di pasar, harga beras tak pernah turun, gas melon langka, dan ongkos sekolah semakin mencekik.
Suku bunga SBN 10 tahun ditetapkan 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel. Target lifting minyak 610 ribu barel per hari dan gas bumi 984 ribu barel setara minyak. Lagi-lagi, kekayaan alam dipatok seperti angka di papan tulis, tanpa pernah menjawab pertanyaan: ke mana hasil bumi itu mengalir? Apakah ke dapur rakyat, atau ke perut pengumpul harta haram?
RAPBN 2026 juga mematok target tingkat pengangguran 4,44–4,96 persen. Sebuah angka yang terdengar rendah, tetapi bagi jutaan pengangguran, itu hanya statistik yang menipu. Sementara garong berdasi sibuk membagi-bagi proyek, buruh migran masih harus berdesakan mencari nafkah ke negeri orang.
Kemiskinan dipatok 6,5–7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen, dan Gini ratio 0,377–0,380. Angka-angka ini seolah menghibur, tetapi kenyataannya rakyat di pelosok masih makan dengan lauk garam dan singkong. Kontras dengan meja makan para pejabat, yang penuh daging impor, anggur mahal, dan rokok premium.
Indeks Modal Manusia ditargetkan 0,57. Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731. Indeks-indeks ini terdengar canggih, namun petani masih mengeluh pupuk subsidi yang langka, lahan yang digusur, dan harga gabah yang ditelikung tengkulak. Para pejabat berdasi hanya pandai menebar jargon, sementara petani dipaksa jadi korban.
Penciptaan lapangan kerja formal ditetapkan 37,95 persen. PNB per kapita dipatok 5.520 dolar AS. Indah di podium, tetapi di lapangan, jutaan rakyat tetap jadi kuli kontrak, buruh harian, atau pedagang asongan yang dikejar Satpol PP. Angka-angka ini hanya menegaskan betapa rakyat kecil terus dipinggirkan.
“Pemerintah juga menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67 persen. Janji-janji hijau ini terdengar mulia, namun kenyataan lapangan berbeda: hutan terus digunduli, udara kota makin sesak, dan rakyat kecil paling dulu menanggung sakitnya polusi.”
Rapat paripurna DPR hari itu mungkin terlihat tertib, formal, dan penuh wibawa. Namun di balik semua itu, tercium aroma busuk persekutuan kelompok kriminal berdasi yang lihai menjarah anggaran negara. Mereka menamakan dirinya wakil rakyat, padahal sejatinya adalah garong yang lihai merampok di siang bolong.
Rakyat hanya bisa menyaksikan dari jauh. Mereka yang antre beras murah, mereka yang terlilit utang koperasi, dan mereka yang anaknya putus sekolah, tahu betul bahwa APBN hanyalah panggung sandiwara. Sementara garong berdasi berpesta pora dengan dana triliunan, rakyat terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung.
APBN yang seharusnya jadi instrumen kesejahteraan justru sering berubah menjadi mesin pemerasan. Pembangunan dijadikan alasan, utang dijadikan senjata, dan rakyat dijadikan korban. Inilah wajah nyata negeri yang dikuasai maling kelas kakap, yang menghisap keringat rakyat lalu menukar penderitaan itu dengan laporan penuh angka.
Ketika palu diketuk, rakyat tak pernah ditanya. Suara mereka tenggelam oleh teriakan “setuju” dari kursi empuk parlemen. Padahal sejatinya, suara rakyatlah yang paling penting. Namun dalam sistem ini, rakyat hanya penonton yang harus membayar tiket mahal setiap tahun.
Kontras begitu jelas: kemewahan pejabat yang terus bertambah dengan penderitaan rakyat yang tak pernah surut. Inilah panggung besar di mana garong berdasi memainkan perannya, sementara rakyat hanya jadi figuran dalam drama anggaran.
