Aspirasimediarakyat.com — Bentrok di Yalimo, Papua Pegunungan, kembali menyajikan pemandangan getir: darah rakyat tertumpah, rumah warga hangus, dan anak-anak kehilangan masa depan. Di saat rakyat dipaksa mengungsi, para penguasa negeri masih duduk manis di kursi empuk, seolah tragedi ini sekadar catatan administratif.
Tim gabungan TNI dan Polri memang berhasil mengevakuasi enam prajurit Kopassus yang terkepung di Kampung Pirip, Distrik Elelim. Namun di balik operasi penyelamatan itu, bara konflik telah menjelma menjadi neraka bagi warga sipil. Tiga prajurit terluka parah, satu polisi terkena panah di kepala, sementara puluhan bangunan terbakar, dari kios, kos-kosan, rumah dinas, hingga kantor pemerintah.
Kerusuhan yang dipicu oleh masalah sepele antarpelajar berubah menjadi perang jalanan. Api menyambar asrama, anak panah beterbangan, dan rakyat biasa jadi korban. Seorang bapak dan anaknya tewas terpanggang dalam mobil, seorang bocah lain lehernya tersayat, seorang siswa Papua meregang nyawa akibat tembakan. Inilah harga yang harus dibayar rakyat kecil—sementara kelompok pemegang kuasa tetap aman dalam zona nyaman.
Kapolda melalui Operasi Damai Cartenz memang menyebut pasukan berhasil memukul mundur massa bersenjata. Tetapi publik tahu, aparat hanya berjibaku di hilir, sementara para pengisap darah rakyat yang menjarah anggaran negara tetap berpesta di hulu. Di atas penderitaan rakyat Papua, garong berdasi di Jakarta terus mengeruk harta haram tanpa peduli anak-anak yang jadi yatim piatu akibat konflik.
Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Arh Reza ChA Mamoribo, menegaskan penebalan pasukan dan bantuan logistik digelar untuk meredam situasi. Ia menyebut tujuan utama adalah memastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman. “Langkah ini adalah respon cepat atas situasi kerusuhan,” katanya. Tetapi rakyat bertanya: mengapa langkah cepat baru datang setelah darah tertumpah?
“Tragedi Yalimo membuktikan bahwa rakyat selalu jadi korban paling awal, paling banyak, dan paling terlupakan. Para maling kelas kakap yang selama ini memakan anggaran keamanan, pembangunan, dan pendidikan tidak pernah tersentuh. Dana miliaran rupiah yang seharusnya memperkuat fasilitas di daerah rawan justru lenyap dicaplok kelompok kriminal berdasi.”
Bila aparat di lapangan mati-matian melindungi warga, maka di pusat sana para setan keparat sibuk mengutak-atik proyek dan memperbesar dompet pribadi. Kontras ini menohok: darah tumpah di Yalimo, pesta pora di ibu kota.
Keterangan dari Brigjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan bahwa evakuasi enam prajurit berlangsung di bawah hujan serangan. “Tiga personel mengalami luka parah dan kini dirawat intensif di RS Er Dabi Yalimo,” katanya. Fakta itu menunjukkan aparat siap pasang badan, tetapi rakyat tetap merasakan getir yang sama: kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan rasa aman.
Kompolnas melalui Yusuf Warsyim menyebut perlunya klarifikasi resmi dari Polri terkait rentetan insiden yang terjadi. “Kalau ditarik ke norma kode etik, ruangnya ada pada pelanggaran etika kepribadian atau kelembagaan. Tapi kita perlu dapat penjelasan resmi dulu,” ujarnya. Namun rakyat di tanah Papua tidak butuh klarifikasi normatif—mereka butuh jaminan hidup, bukan kata-kata manis birokrasi.
Kerusuhan Yalimo hanyalah cermin dari persoalan lebih besar: lemahnya kontrol negara atas konflik horizontal, rapuhnya jaring sosial, dan bobroknya tata kelola anggaran. Ketika dana keamanan dan pembangunan disulap menjadi bancakan oleh para pengumpul harta haram, rakyatlah yang menanggung sisa ampasnya.
Anak panah dan api memang datang dari massa, tetapi bara sesungguhnya dinyalakan oleh kerakusan para elit pemakan uang negara. Selama dana rakyat diperlakukan seperti rampasan perang oleh maling kelas kakap, tragedi semacam Yalimo akan terus berulang.
Rakyat Papua Pegunungan kini hidup dalam trauma, berdesakan di pengungsian, mengais bantuan logistik dari pos-pos TNI. Sementara itu, di balik tembok mewah para pejabat, pesta tetap berjalan, kartu kredit elit tetap terbuka, dan mobil dinas tetap melaju.
Kontras ini harus digarisbawahi: di satu sisi darah dan air mata, di sisi lain anggur merah dan kursi empuk. Di sinilah wajah asli negeri yang dikangkangi perampok uang rakyat—sebuah negeri di mana rakyat kecil selalu menjadi korban, sementara kelompok kriminal berdasi tetap melenggang.
Berita ini menegaskan, bahwa di tengah kepungan api konflik, rakyat butuh negara yang benar-benar hadir, bukan sekadar jargon kosong. Negara wajib menyingkirkan lintah penghisap darah rakyat yang terus menjadikan anggaran keamanan dan pembangunan sebagai ladang garapan.
Dan pada akhirnya, tragedi Yalimo harus menjadi tamparan telak: sampai kapan rakyat dipaksa menanggung derita, sementara para garong berdasi tetap menari di atas bara?
