Aspirasimediarakyat.com – Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mencuat di tengah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Rencana kenaikan ini kini tercatat dalam buku Nota Keuangan II RAPBN 2026 sebagai bagian upaya penguatan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penyesuaian iuran BPJS diperlukan demi memastikan keberlanjutan program JKN. Terakhir kali iuran mengalami penyesuaian terjadi lima tahun lalu. Dengan tarif baru yang akan diterapkan tahun depan, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah penerima bantuan iuran dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Keberlanjutan JKN sangat bergantung pada manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Jika manfaat bertambah, maka biaya tentu meningkat,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.
Saat ini, besaran iuran peserta BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Perpres tersebut menetapkan skema iuran berbeda untuk masing-masing kelompok peserta.
Untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang terdiri dari pekerja penerima upah dari kalangan kurang mampu, iuran sebesar Rp 42 ribu per bulan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan.
Sementara itu, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) membayar iuran sebesar 5 persen dari gaji atau upah bulanan. Dari jumlah tersebut, 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja, sedangkan 1 persen ditanggung oleh peserta sendiri. Perhitungan ini menggunakan batas bawah gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan batas atas maksimal Rp 12 juta per bulan.
Bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), besaran iuran BPJS Kesehatan berbeda tergantung kelas layanan. Peserta kelas 3 membayar Rp 35 ribu, dengan tambahan subsidi pemerintah sebesar Rp 7 ribu per bulan. Kelas 2 dibebankan iuran Rp 100 ribu, sedangkan kelas 1 sebesar Rp 150 ribu per bulan.
Awalnya, kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan direncanakan diganti dengan sistem baru bernama Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada 30 Juni 2025, sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Sistem KRIS bertujuan menstandarisasi fasilitas rawat inap di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Namun, implementasi KRIS ditunda hingga akhir tahun 2025. Penundaan ini disebabkan belum semua rumah sakit memenuhi kriteria KRIS yang ditetapkan, sehingga perlu waktu tambahan agar standar layanan dapat diterapkan secara merata.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan terdapat 12 kriteria KRIS yang wajib dipenuhi rumah sakit, mulai dari ventilasi udara, pencahayaan, kelengkapan tempat tidur, hingga fasilitas kamar mandi dalam ruang rawat inap.
“Untuk mengejar target Juni 2025, sekitar 88 persen atau 1.436 rumah sakit sudah memenuhi standar KRIS,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan penerapan KRIS menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program JKN sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional.
Secara ekonomi, penyesuaian iuran ini berpotensi menambah beban masyarakat, tetapi juga dianggap penting untuk mengurangi defisit keuangan BPJS Kesehatan yang selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tekanan fiskal.
Dari sisi hukum dan regulasi, pemerintah memiliki dasar kuat melalui Perpres untuk menyesuaikan iuran dan menetapkan standar pelayanan rumah sakit. Hal ini selaras dengan amanat UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan UU Kesehatan.
Peningkatan iuran juga diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menambah jumlah peserta yang mendapat bantuan iuran, sehingga cakupan JKN semakin luas, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Analis kesehatan menekankan bahwa keberlanjutan JKN tidak hanya soal iuran, tetapi juga efisiensi pengelolaan dana, integrasi layanan kesehatan, dan akuntabilitas BPJS Kesehatan.
Implementasi KRIS di seluruh rumah sakit di Indonesia diperkirakan akan meningkatkan kualitas pelayanan pasien rawat inap, mendorong keseragaman fasilitas, dan memperkuat persepsi masyarakat terhadap program JKN.
Koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah menjadi krusial untuk memastikan standar KRIS dapat diterapkan tanpa mengganggu operasional rumah sakit dan akses pelayanan masyarakat.
Dengan adanya penyesuaian iuran dan standar KRIS, pemerintah berharap JKN mampu menghadapi tantangan demografi, epidemiologi, dan tekanan fiskal di era mendatang, sehingga memberikan perlindungan kesehatan yang lebih adil dan merata.
Keputusan final terkait besaran iuran BPJS Kesehatan 2026 akan diumumkan bersamaan dengan disahkannya RAPBN, setelah melalui pembahasan mendalam di DPR, mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
