Aspirasimediarakyat.com, Pangkalan Balai — Di tengah tantangan pembiayaan kesehatan nasional dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat, mudah, serta merata, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berupaya memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan melalui Forum Mitra Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa komitmen menuju perlindungan kesehatan semesta tidak berhenti sebagai slogan administratif, melainkan benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat hingga pelosok daerah.
Forum tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., di Ruang Rapat Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Kamis (11/6), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.
Kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi sekaligus evaluasi antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan BPJS Kesehatan guna membahas efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mencari solusi atas berbagai persoalan pelayanan yang masih dihadapi masyarakat.
Turut hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Edy Surlis, yang membawahi wilayah Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah maupun perwakilan serta direktur rumah sakit di wilayah Banyuasin.
Berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari evaluasi implementasi program, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan mutu fasilitas kesehatan, hingga penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan sistem JKN-KIS.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan jaminan kesehatan bukan hanya diukur dari jumlah peserta yang terdaftar, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat saat membutuhkan pertolongan medis tanpa hambatan birokrasi maupun administrasi.
Dalam sambutannya, Sekda Banyuasin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sehingga seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai melalui dukungan terhadap Program JKN-KIS.
“Komitmen menghadirkan jaminan kesehatan semesta akan kehilangan makna apabila koordinasi antarlembaga berjalan sendiri-sendiri, data pelayanan tidak terintegrasi, serta masyarakat masih menghadapi hambatan administratif saat mengakses layanan yang sejatinya menjadi hak dasar setiap warga negara.”
“Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen untuk terus memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui dukungan terhadap Program JKN-KIS. Kita berharap pelayanan BPJS Kesehatan semakin baik, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Erwin Ibrahim.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi agar proses pelayanan semakin efisien dan koordinasi antarinstansi berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi data.
Menurutnya, aplikasi dan sistem digital yang saling terhubung memungkinkan data pelayanan kesehatan diinput secara baik sehingga memudahkan komunikasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta rumah sakit dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak semata soal modernisasi teknologi, melainkan menjadi instrumen penting untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini kerap memperlambat pelayanan publik di sektor kesehatan.
Erwin juga menyambut positif penyelenggaraan Forum Mitra Optimalisasi Program JKN-KIS sebagai wadah menyerap berbagai masukan sekaligus menyelesaikan persoalan yang masih muncul di lapangan melalui pendekatan kolaboratif.
Menurutnya, forum semacam ini perlu diperluas dengan melibatkan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta perangkat daerah terkait agar setiap kendala dapat dibahas secara komprehensif dan dicarikan solusi bersama.
Pendekatan dialog lintas institusi dinilai penting karena persoalan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Sistem yang kuat membutuhkan koordinasi yang berkesinambungan antara regulator, penyelenggara layanan, dan fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan juga memerlukan penguatan tata kelola data, transparansi, serta evaluasi berkala sehingga setiap kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat yang terus berkembang.
Harapan menuju pelayanan kesehatan yang berkualitas akan semakin realistis apabila seluruh pihak mampu menjaga sinergi dan konsistensi pelaksanaan program, sebab jaminan kesehatan bukan sekadar angka kepesertaan atau laporan administratif, melainkan cerminan hadirnya negara dalam melindungi warganya dari risiko sosial akibat sakit, memperkuat rasa keadilan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Banyuasin melalui pelayanan yang mudah diakses, merata, dan berkelanjutan.
Editor: Kalturo
