Oleh: Kalturo, SH., Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Aspirasimediarakyat.com
Aspirasimediarakyat.com – Delapan dekade kemerdekaan adalah usia yang panjang bagi bangsa Indonesia untuk menilai sejauh mana cita-cita para pendiri bangsa benar-benar diwujudkan. Peringatan HUT ke-80 ini bukan sekadar seremoni di Istana Negara atau simbolik pengibaran bendera Merah Putih, melainkan momentum untuk bertanya: sudahkah semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat?
Dalam perjalanan 80 tahun ini, Indonesia telah melewati pasang surut sejarah politik, ekonomi, sosial, hukum, hingga kesehatan. Namun, di balik catatan keberhasilan, banyak persoalan mendasar masih mencengkeram kehidupan rakyat. Demokrasi yang rawan diperdagangkan, korupsi yang mengakar, kesenjangan ekonomi yang melebar, serta akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata menjadi catatan kritis yang tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya.
Di bidang politik, bangsa ini terus diuji dalam menjaga demokrasi agar tidak jatuh ke jurang praktik transaksional. Pemilu sering kali dikaburkan oleh uang, bukan ide dan gagasan. Kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi roh demokrasi justru dipertaruhkan dalam permainan elit politik yang haus kuasa.
Ekonomi pun menghadirkan dilema. Meski pertumbuhan tercatat positif, jurang antara si kaya dan si miskin kian melebar. Harga pangan yang terus melonjak, angka pengangguran yang sulit ditekan, serta ketergantungan pada impor menunjukkan rapuhnya fondasi ekonomi nasional. Kemerdekaan ekonomi, sebagaimana diidamkan para pendiri bangsa, masih jauh dari kenyataan.
Tidak kalah penting, dunia pendidikan menghadirkan ironi tersendiri. Di satu sisi, Indonesia bangga dengan bonus demografi dan potensi generasi mudanya. Namun di sisi lain, akses pendidikan masih dianggap mahal, tidak merata, bahkan diskriminatif. Banyak keluarga harus mengubur mimpi anak-anaknya karena biaya sekolah yang tinggi, sementara kualitas pendidikan di daerah tertinggal jauh dari harapan.
Padahal, UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dengan tegas menyatakan: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Ayat (2) menambahkan: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Norma konstitusi ini seharusnya memastikan pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua. Namun kenyataan di lapangan jauh dari janji tersebut.
Dari sisi sosial, masyarakat masih dihadapkan pada polarisasi politik, konflik identitas, dan derasnya arus informasi digital yang sering menimbulkan disinformasi. Alih-alih menjadi perekat, ruang publik kita justru kerap diwarnai ujaran kebencian yang mengancam persatuan.
Di bidang hukum, penegakan aturan masih jauh dari kata tegak lurus. Banyak kasus besar terhenti di meja kekuasaan, sementara rakyat kecil dihukum berat untuk perkara sepele. Korupsi bahkan telah menjelma menjadi penyakit kronis, menggerogoti sendi-sendi negara, dan memperlebar jurang ketidakadilan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: untuk siapa kemerdekaan ini ditegakkan? Jika rakyat masih terbebani biaya sekolah, biaya kesehatan, serta harga pangan yang tak terjangkau, maka kemerdekaan belum sepenuhnya hadir di ruang hidup mereka.
Ironi semakin tampak ketika pejabat negara sibuk berbicara tentang capaian makroekonomi, tetapi gagal menuntaskan problem mendasar seperti akses pendidikan gratis, layanan kesehatan bermutu, atau penyediaan lapangan kerja. Demokrasi pun kehilangan maknanya bila hanya menjadi panggung perebutan kuasa, bukan instrumen kesejahteraan rakyat.
Ketidakadilan yang sistematis ini tidak bisa terus dibiarkan. Politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan kesehatan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan agenda nasional yang mendesak. Tanpa keberanian melakukan perubahan, bangsa ini hanya akan merayakan kemerdekaan secara simbolik, bukan substansial.
Langkah reformasi perlu ditempuh dengan konsistensi. Pertama, pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar, bukan layanan komersial. Negara harus berani mengalokasikan anggaran secara optimal agar setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, bisa mengenyam pendidikan berkualitas.
Kedua, penegakan hukum harus independen dari intervensi politik. KPK, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan harus dipulihkan kepercayaan publiknya dengan membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada kekuasaan.
Ketiga, reformasi ekonomi harus diarahkan pada keberpihakan terhadap rakyat kecil. Subsidi tepat sasaran, penguatan sektor pangan, dan penciptaan lapangan kerja layak merupakan langkah konkret yang lebih bermakna dibanding sekadar mengejar angka pertumbuhan.
Kemerdekaan juga menuntut keadilan dalam kesehatan. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Norma ini seharusnya menjadi dasar kebijakan kesehatan nasional. Sayangnya, akses kesehatan yang bermutu masih menjadi kemewahan di banyak daerah.
Pembangunan budaya dan sosial pun perlu diarahkan pada penguatan identitas bangsa. Globalisasi tidak bisa dihindari, tetapi jati diri bangsa harus tetap kokoh agar tidak kehilangan arah di tengah perubahan zaman.
Korupsi, sebagai musuh besar bangsa, hanya bisa diberantas dengan komitmen politik yang tulus dan keberanian hukum yang tegas. Tanpa itu, setiap upaya akan berakhir pada slogan kosong.
Delapan dekade kemerdekaan seharusnya menjadi ajang evaluasi total. Apakah janji kemerdekaan—sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945—sudah diwujudkan? Atau kita masih terjebak dalam pusaran masalah klasik yang diwariskan dari rezim ke rezim?
Kita tidak boleh membiarkan kemerdekaan berhenti pada seremoni tahunan. Semangat Proklamasi adalah semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dalam segala bentuknya—baik penjajahan dari luar maupun ketidakadilan dari dalam negeri sendiri.
Refleksi di usia 80 tahun ini adalah ajakan untuk berpikir kritis. Merdeka bukan sekadar kata yang dipekikkan di mimbar upacara, tetapi harus dirasakan nyata dalam kehidupan rakyat. Selama pendidikan masih mahal, hukum timpang, kesehatan terbatas, dan korupsi merajalela, maka kemerdekaan itu belum tuntas.
