Aspirasimediarakyat.com – Fenomena rangkap jabatan kembali mencuat ke permukaan setelah terungkap bahwa sedikitnya 30 wakil menteri aktif merangkap sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan milik negara. Kondisi ini bukan hanya menuai kritik tajam dari masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas serta efektivitas kinerja mereka dalam menjalankan fungsi utama sebagai pejabat publik.
Sejumlah nama yang menjadi sorotan antara lain Giring Ganesha, yang menjabat Wakil Menteri Kebudayaan dan sekaligus Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Kemudian Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, juga menduduki posisi Komisaris Utama PT Telkomsel. Sementara itu, Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, tercatat sebagai Komisaris di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kasus terbaru adalah penunjukan Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sebagai Komisaris di PT Pertamina Hulu Energi. Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis nasional yang kini menjabat Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, turut menyusul dengan posisi sebagai Komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia.
Rangkap jabatan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah seorang pejabat negara dapat menjalankan tugas pemerintahan secara optimal bila di saat bersamaan harus memikul tanggung jawab pengawasan di korporasi besar milik negara? Kritik pun bermunculan dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga mantan pejabat BUMN yang menilai praktik ini sebagai bentuk pembelokan terhadap etika publik.
Dalam sistem pemerintahan modern, posisi wakil menteri dirancang untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan di kementerian. Mereka bekerja langsung mendampingi menteri dalam merumuskan dan mengeksekusi strategi nasional. Ketika jabatan ini dirangkap dengan fungsi sebagai komisaris, dikhawatirkan fokus dan komitmen terhadap pelayanan publik menjadi terpecah.
Tak hanya itu, publik juga menyoroti potensi konflik kepentingan yang mengintai. Apalagi jika kementerian tempat mereka bertugas memiliki relasi langsung atau tak langsung dengan BUMN yang diawasi. Situasi semacam ini sangat rentan menimbulkan ketidaknetralan dalam pengambilan keputusan, baik di ruang kebijakan maupun di meja direksi perusahaan.
Secara regulatif, tugas dan tanggung jawab seorang komisaris BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 19 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Pengangkatan seorang komisaris bukanlah simbolis semata. Ia ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diharapkan memiliki keahlian serta pengalaman sesuai dengan bidang usaha BUMN terkait. Artinya, posisi ini menuntut perhatian dan keterlibatan penuh, bukan peran sambilan atau formalitas belaka.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menegaskan pentingnya peran komisaris independen. Mereka adalah sosok di luar struktur perusahaan yang tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan pemegang saham utama, direksi, atau komisaris lainnya. Tujuannya adalah menjaga independensi pengawasan demi memastikan kepentingan publik tetap dijaga.
Komisaris independen diwajibkan menjalankan fungsi kontrol atas audit internal, pengawasan sistem keuangan, serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang mengelola dana besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Dalam praktiknya, masa jabatan komisaris, termasuk yang independen, dibatasi selama tiga periode atau maksimal sembilan tahun. Namun, di Indonesia, belum ada ketentuan spesifik yang mengatur detail durasi masa jabatan ini secara seragam. Fleksibilitas ini, jika tidak diatur dengan hati-hati, dapat membuka peluang praktik perpanjangan jabatan yang tidak sehat.
Fenomena rangkap jabatan ini sesungguhnya bukan hal baru, namun skalanya yang meluas kini menjadi perhatian serius. Banyak pihak menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan wakil menteri dalam jajaran komisaris BUMN. Transparansi, akuntabilitas, dan fokus kerja pejabat negara harus kembali menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, peran BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi menuntut pengawasan yang profesional, objektif, dan tidak terdistorsi oleh kepentingan politik atau loyalitas pribadi. Jika jabatan komisaris dijadikan tempat parkir elite politik atau sebagai bentuk penghargaan personal, maka esensi keberadaan BUMN sebagai entitas pelayanan publik akan tergerus.
Untuk itu, pembenahan sistem dan regulasi sangat mendesak. Pemerintah bersama DPR dan lembaga pengawas seperti KPK serta BPK perlu membangun kerangka etika dan hukum yang tegas mengenai batasan rangkap jabatan. Hal ini penting demi mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Kritik publik terhadap perangkapan jabatan para wakil menteri ini harus menjadi pemantik perbaikan, bukan sekadar polemik musiman. Sebab, dalam negara hukum yang demokratis, integritas pejabat publik adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan rakyat.
Jika dibiarkan terus berlanjut, bukan hanya efektivitas kebijakan yang terganggu, tetapi juga legitimasi pemerintah di mata publik akan semakin dipertaruhkan. Pemerintahan yang kuat adalah yang mampu menunjukkan keberpihakan pada akuntabilitas dan menolak praktik kekuasaan yang multitafsir.
Kini saatnya pemerintah menjawab pertanyaan publik dengan tindakan nyata. Bukan dengan membenarkan praktik rangkap jabatan, tapi dengan membuktikan komitmen pada prinsip tata kelola yang baik. Sebab, jabatan publik bukan sekadar soal wewenang, melainkan soal tanggung jawab moral.
