aspirasimediarakyat.com-Ketua Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pertukaran jatah kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan penambahan jatah menteri bagi Partai Golkar bisa mengusik koalisi.
“Pernyataan semacam ini bisa mengusik kekompakan dan soliditas koalisi yang seharusnya tidak elok dilontarkan oleh ketua umum partai anggota koalisi,” kata Viktor di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2018-2023 itu mengatakan pemilihan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029 dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat antarfraksi.
“Proses pemilihan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan aturan teknis dalam Peraturan MPR yang intinya mengedepankan musyawarah mufakat,” kata Viktor.
Viktor menyebutkan mekanisme pemilihan ketua MPR sudah sejalan dengan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 19 ayat 1 sampai 11. Pasal itu menyatakan pemilihan ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat atau dipilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR.
“Dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MPR dalam sidang paripurna,” ujarnya.
Dia pun mengingatkan partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan demi menyukseskan kebijakan dan program pembangunan yang diusung Presiden Prabowo.
“Kekompakan dan kerja sama serta soliditas adalah kunci bagi koalisi dalam merealisasikan visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan,” kata dia.
Kata Bahlil Soal Pembagian Jatah Menteri untuk Golkar
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan partainya mendapatkan jatah delapan kursi menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran karena memberikan jatah kursi ketua MPR RI kepada Partai Gerindra. Menurut Bahlil, pemberian jatah kursi ketua MPR RI dari Partai Golkar kepada Partai Gerindra hingga dijabat Ahmad Muzani telah melalui suatu konsensus.
“Nah karena sudah terjadi, saya buka semuanya saja,” kata Bahlil saat menyampaikan sambutan pada acara Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Dia menyebutkan konsensus itu dilakukan karena tidak ingin melawan partai yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto itu. “Ini (MPR) diambil, tapi kami juga minta yang lain,” ujarnya.
Bahlil mengatakan semula Partai Golkar mendapat jatah menteri sebanyak lima. Bahlil menolak namanya masuk ke dalam daftar jatah lima menteri milik partai berlogo pohon beringin itu. Menurut dia, jika namanya masuk ke dalam daftar lima jatah menteri itu, maka mengurangi jatah untuk kadernya yang lain.
“Saya enggak mau. Saya bilang, saya Ketua TKS (Tim Kerja Strategis Prabowo-Gibran),” ucapnya.
Karena itu, Bahlil berujar semestinya nama dia berada di luar dari jatah yang didapat Golkar. Lobi-lobi itu membuat Partai Golkar mendapat jatah menteri tambahan menjadi tujuh.
Bahlil juga bercerita ihwal jatah menteri yang didapat oleh eks ketua umum partainya, Airlangga Hartarto. Dia mengaku percaya diri jika Prabowo bakal melirik Airlangga masuk ke kabinetnya.
Dia menuturkan sempat mendapat saran dari Aburizal Bakrie supaya memastikan jatah menteri partainya yang kedelapan itu tidak berpindah tangan. Namun, kata Bahlil, dirinya percaya penuh dengan kualitas yang dimiliki Airlangga.
“Enggak perlu dipastikan, barang ini (Airlangga) insyaallah jadi, karena beliau punya kualitas yang baik,” ucapnya.
Adapun kader Golkar yang dilantik Prabowo sebagai menteri sebanyak delapan dan tiga wakil menteri. Kedelapan kader Golkar yang masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran adalah ketua umum Bahlil Lahadalia, wakil ketua umum Wihaji, Nusron Wahid, Maman Abdurrahman, Meutya Hafid, Airlangga Hartarto, Dito Ariotedjo, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sedangkan kader Golkar yang menjabat sebagai wakil menteri ialah Christina Aryani, Dyah Roro Esti, dan Lodewijk F. Paulus. Belakangan, politikus senior Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, juga dilantik oleh Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
