Aspirasimediarakyat.com – Pengamat politik sekaligus akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengungkapkan pandangannya terkait posisi PDI Perjuangan (PDIP) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun PDIP secara resmi berada di luar pemerintahan, Adi menilai bahwa partai tersebut telah memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program politik Prabowo. Hal ini, menurutnya, mencerminkan bentuk kerja sama politik yang substantif.
Adi menjelaskan bahwa posisi PDIP saat ini dianggap ideal oleh partai tersebut. Berdasarkan sejarah politiknya, PDIP cenderung memilih untuk berada di luar kekuasaan jika kalah dalam pemilihan presiden. “Gestur PDIP sangat jelas, mereka tidak ingin bergabung dengan pemerintahan. Ukurannya adalah tidak ada kader PDIP yang menjadi menteri. Namun, secara prinsip, kerja sama politik sudah dilakukan,” ujar Adi kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).
Dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo terlihat dari sikap partai tersebut yang mendukung sejumlah program strategis. Adi menyebutkan bahwa PDIP telah memberikan dukungan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Prabowo. Kedua program ini menjadi bukti nyata bahwa PDIP mendukung kebijakan pemerintah meskipun tidak secara formal bergabung dalam koalisi.
Selain itu, Adi juga menyoroti peran PDIP dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Menurutnya, PDIP menjadi salah satu pendukung utama dalam proses legislasi tersebut. “Ini menunjukkan bahwa koalisi antara Megawati dan Prabowo, PDIP dan Gerindra, bukanlah koalisi formal seperti yang dibayangkan banyak orang. Ini adalah koalisi substantif di mana PDIP mendukung penuh program-program Prabowo,” jelas Adi.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) itu bahkan menganalogikan posisi PDIP saat ini sebagai “luarnya Banteng, dalamnya Garuda.” Analogi ini merujuk pada logo PDIP yang berupa kepala banteng dan logo Gerindra yang berupa burung garuda. “Luarnya merah, artinya PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Namun, dalemannya mendukung penuh program Prabowo-Subianto. Praktik politik PDIP itu, secara substansi, adalah lambang Gerindra,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani turut memberikan pandangannya terkait posisi PDIP. Ia membenarkan bahwa PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Muzani saat merespons pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4/2025) malam.
“Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ujar Muzani di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025). Meski demikian, ia menegaskan bahwa Megawati berharap pemerintahan Prabowo dapat berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.
Muzani juga menyebutkan bahwa PDIP terbuka untuk menjalin kerja sama dengan pemerintahan Prabowo, terutama jika tujuannya adalah untuk memperkuat pemerintahan. “Jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi koalisi formal,” jelasnya.
Posisi PDIP yang mendukung pemerintahan Prabowo dari luar kekuasaan mencerminkan pendekatan politik yang unik. Meskipun tidak ada kader PDIP yang menduduki jabatan menteri, partai tersebut tetap aktif mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama politik tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk koalisi formal.
Dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo juga menjadi bukti bahwa partai tersebut mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik semata. Dengan mendukung program-program strategis, PDIP menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, meskipun berada di luar lingkaran kekuasaan.
Keselarasan antara PDIP dan Gerindra dalam mendukung kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor yang memperkuat stabilitas politik di Indonesia. Masyarakat berharap bahwa kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya.
