aspirasimediarakyat.com – Anggota DPR RI Sartono Hutomo meminta pemerintah agar tidak terburu-buru memutuskan kebijakan untuk menyetop subsidi BBM jenis pertalite kepada para pengemudi ojek online (ojol). Pernyataan ini disampaikan Sartono menanggapi sinyal dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebutkan bahwa ojol mungkin tidak akan lagi menerima subsidi BBM.
Peran Strategis Ojek Online dalam Ekonomi
Menurut Sartono, peran strategis ojol saat ini sangat signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. “Jangan mengambil keputusan dengan terburu-buru, bahwa subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam menekan biaya hidup sehari-hari. Namun, kita juga harus adil dalam melihat peran strategis ojek online dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara luas (roda penggerak ekonomi rakyat),” ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).
Sartono menuturkan bahwa peran strategis ojol saat ini bisa dianggap sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Mereka membantu mobilitas masyarakat, mendukung UMKM, serta membuka peluang penghasilan bagi jutaan pengemudi. Menurutnya, mengategorikan mereka sebagai pelaku usaha besar tanpa melihat konteks ini dinilai tidak tepat.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa kebijakan ini, jika diterapkan tanpa solusi, akan berdampak besar pada tarif transportasi, biaya pengantaran barang, hingga meningkatnya beban masyarakat pengguna layanan ojol. Oleh karena itu, Sartono menilai kebijakan ini harus dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan perwakilan pengemudi ojol, aplikator, dan para ahli. “Agar tidak terjadi kegaduhan di waktu yang akan datang,” tambahnya.
“Kami di DPR RI akan terus mengawasi agar kebijakan subsidi BBM sesuai dengan semangat keadilan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan satu pihak pun. Pemerintah harus cermat, transparan, dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Sehingga tidak boleh ada warga negara yang merasa dirugikan,” ujar legislator dapil Jatim VII ini.
Formulasi Subsidi yang Tepat Sasaran
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema pengemudi ojol yang tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian pertalite bukan merupakan keputusan akhir. Hingga saat ini, pihaknya masih menggodok formulasi subsidi energi untuk BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran. “Belum ada keputusan final,” ujar Menteri Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Ia menyampaikan bahwa formulasi subsidi yang tengah diolah pihaknya hanya memiliki satu tujuan, yakni untuk menciptakan distribusi insentif yang adil bagi semua kalangan masyarakat. “Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” ujar dia.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa pihaknya sudah melapor terkait rencana formulasi subsidi yang bakal digunakan kepada Presiden Prabowo, serta tinggal menunggu data penerima yang dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). “Saya sudah laporan, datanya kita tinggal tunggu data yang untuk penerima dari keluarga. Itu akan dikerjakan oleh BPS. Sebentar lagi,” kata dia.
Menteri ESDM Bahlil sebelumnya mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. Hal itu dikarenakan menurutnya kendaraan yang digunakan para pengemudi ojol untuk usaha, sementara subsidi BBM tepat sasaran yang disasar pemerintah ditekankan untuk penggunaan transportasi publik.
Adapun skema subsidi energi yang diajukan oleh Bahlil, salah satunya adalah formula campuran (blending), yakni subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Skema ini, ditegaskan Bahlil, untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Tantangan yang Dihadapi
Sartono mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak dirancang dengan baik dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar. “Kita harus mempertimbangkan berbagai faktor dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Jangan sampai kebijakan ini malah merugikan masyarakat luas, terutama mereka yang sangat bergantung pada layanan ojol,” ujarnya.
Pengemudi ojol, yang sebagian besar merupakan pekerja informal, sangat bergantung pada harga BBM yang terjangkau untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. Sartono menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi subsidi dan meminta agar pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini.
Sartono berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang adil dan bijaksana. “Kami berharap pemerintah bisa mencari alternatif lain yang tidak merugikan salah satu pihak. Misalnya, dengan memberikan insentif lain atau bantuan langsung yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Dengan melibatkan berbagai pihak dan mendengarkan aspirasi mereka, diharapkan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan merata. Pemerintah juga perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan subsidi energi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
