Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Gelombang ketidakpastian ekonomi global kembali menghantam sektor industri nasional setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkap ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap sedikitnya 6.500 pekerja di dua perusahaan besar, PT Feng Tay di Bandung dan PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Jawa Timur, situasi yang memunculkan kekhawatiran baru tentang daya tahan industri padat karya, perlindungan tenaga kerja, serta kesiapan negara menghadapi tekanan ekonomi yang datang dari luar maupun dari persoalan struktural di dalam negeri.
Peringatan tersebut disampaikan Said Iqbal dalam konferensi pers daring pada Minggu, 21 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa PT Feng Tay, perusahaan produsen sepatu yang memasok merek-merek global seperti Nike, Puma, dan Adidas, telah merumahkan sekitar 4.000 pekerja.
Menurut Said, kondisi tersebut dipicu oleh gangguan rantai pasok yang berkaitan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang berlangsung di kawasan tersebut disebut berdampak pada distribusi bahan baku industri yang selama ini menjadi penopang aktivitas produksi perusahaan.
Ia menjelaskan bahwa pesanan produksi sebelumnya telah selesai dikerjakan, sementara kontrak baru belum dapat berjalan normal akibat keterlambatan pasokan material. Akibatnya, ribuan pekerja harus dirumahkan sembari menunggu kepastian operasional perusahaan.
Dalam industri global yang saling terhubung seperti saat ini, satu percikan konflik ribuan kilometer dari Indonesia dapat menjelma menjadi badai yang menggoyang ruang produksi pabrik dan mengancam penghasilan ribuan keluarga pekerja di dalam negeri.
Said mengungkapkan bahwa bahan baku untuk memproduksi sepatu selama ini dipasok melalui sistem rantai pasok yang telah ditentukan oleh pemegang merek internasional. Namun kondisi geopolitik membuat pola distribusi tersebut mengalami perubahan sehingga proses produksi terganggu.
Karena itu, dirinya berencana melakukan kunjungan langsung ke PT Feng Tay untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus memverifikasi informasi yang telah diterima dari para pekerja maupun pihak terkait.
Selain melakukan verifikasi, KSPI juga ingin memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi selama masa perumahan berlangsung. Langkah mitigasi dianggap penting agar situasi yang terjadi tidak berujung pada gelombang PHK permanen yang lebih luas.
“Di balik angka statistik dan laporan perusahaan, terdapat ribuan kepala keluarga yang menggantungkan masa depan pada denyut mesin-mesin produksi, sehingga setiap keterlambatan pasokan, setiap kontrak yang tertunda, dan setiap keputusan bisnis yang diambil di ruang rapat korporasi dapat beresonansi langsung terhadap kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”
Said yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh menyatakan akan meminta dukungan pemerintah untuk berkomunikasi dengan pihak Nike agar mempertimbangkan perpanjangan atau percepatan pesanan produksi.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu solusi jangka pendek guna menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi ribuan buruh yang saat ini berada dalam situasi tidak pasti.
Di sisi lain, ancaman serupa juga menghantui PT Pakerin. Perusahaan kertas besar yang beroperasi di Jawa Timur itu disebut tengah menghadapi kesulitan operasional yang berpotensi berdampak pada 2.500 pekerja.
Said mengaku telah bertemu langsung dengan para pekerja PT Pakerin dan menemukan adanya ancaman serius terhadap kelangsungan hubungan kerja di perusahaan tersebut.
Persoalan yang dihadapi Pakerin berbeda dengan Feng Tay. Jika Feng Tay terguncang oleh persoalan rantai pasok global, Pakerin justru menghadapi kendala likuiditas yang berhubungan dengan dana perusahaan yang tersimpan di Bank Prima.
Menurut penjelasan Said, dana perusahaan yang diperkirakan mencapai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun saat ini berada dalam situasi yang tidak dapat digunakan setelah bank tersebut dilikuidasi dan berada dalam pengawasan otoritas terkait.
Akibat keterbatasan akses terhadap modal kerja tersebut, aktivitas produksi Pakerin mengalami penurunan drastis. Bahkan, sekitar 80 persen operasional perusahaan disebut berhenti, menyisakan hanya sekitar 500 pekerja yang masih aktif bekerja.
Pihak perusahaan disebut telah mengajukan permohonan agar sebagian dana dapat digunakan untuk menopang operasional atau setidaknya memenuhi kewajiban terhadap pekerja yang terdampak. Namun usulan tersebut belum memperoleh persetujuan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap sektor ketenagakerjaan tidak selalu lahir dari lemahnya permintaan pasar atau penurunan penjualan. Dalam beberapa kasus, hambatan administratif, persoalan likuiditas, dan keterbatasan akses modal dapat berubah menjadi tembok yang menghalangi keberlangsungan usaha serta mengancam ribuan lapangan pekerjaan.
Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan persoalan Feng Tay dan Pakerin kepada Presiden Prabowo Subianto serta DPR RI. Ia berharap pemerintah, lembaga terkait, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mencari jalan keluar yang mampu menyelamatkan industri sekaligus melindungi hak-hak pekerja. Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik, nasib ribuan buruh menjadi cermin penting tentang seberapa kuat negara menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, keberlangsungan industri, dan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
Editor: Kalturo
