Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Pergantian mendadak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya mengakhiri masa jabatan sejumlah pejabat tinggi lembaga tersebut, tetapi juga membuka lembaran baru tentang bagaimana pemerintah menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program strategis yang sejak awal dirancang sebagai fondasi pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia namun belakangan dibayangi berbagai catatan evaluasi mengenai tata kelola, kedisiplinan, hingga kualitas layanan di lapangan.
Nama Irjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya kembali menjadi perhatian publik setelah resmi tidak lagi menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dalam restrukturisasi besar yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran pimpinan lembaga tersebut.
Perubahan itu terjadi bersamaan dengan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn.) Lodewyk Pusung. Pemerintah kemudian menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.
Di tengah sorotan terhadap program MBG yang menyentuh jutaan penerima manfaat, pergantian tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin membiarkan berbagai catatan evaluasi menumpuk seperti retakan kecil yang perlahan dapat mengganggu fondasi sebuah bangunan besar.
Sony Sonjaya sendiri bukan figur baru dalam birokrasi negara. Pria kelahiran Bandung, 20 Oktober 1967 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian yang menghabiskan sebagian besar kariernya di institusi Polri.
Dalam perjalanan pengabdiannya, Sony pernah menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari Kapolres Majalengka, Kapolres Bandung, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, hingga Kabagrenopsnal Robinopsnal Bareskrim Polri.
Pengalaman tersebut membuatnya dipercaya masuk ke lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelum menjadi Wakil Kepala BGN pada September 2025, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II serta Ketua Tim Verifikasi BGN.
“Pergantian kepemimpinan di BGN bukan sekadar pergeseran kursi jabatan, melainkan refleksi atas hasil pemantauan panjang pemerintah yang menemukan sejumlah pekerjaan rumah penting dalam pengelolaan program strategis nasional yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat dan masa depan generasi penerus bangsa.”
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo tidak diambil secara mendadak. Pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi selama kurang lebih satu setengah tahun terhadap kinerja BGN.
Menurut Prasetyo, berbagai catatan yang terkumpul selama proses evaluasi menjadi bahan pertimbangan utama Presiden untuk melakukan penyegaran organisasi. Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan program.
“Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini,” ujar Prasetyo.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan oleh lembaga.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti aspek tata kelola organisasi. Dalam program berskala nasional yang melibatkan anggaran besar dan jaringan distribusi luas, tata kelola yang baik merupakan syarat utama agar manfaat program dapat sampai kepada masyarakat secara efektif.
Prasetyo menambahkan bahwa evaluasi pemerintah juga menyentuh aspek kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Persoalan ini dianggap krusial karena berkaitan langsung dengan tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
Meski menjelaskan sejumlah poin evaluasi, pemerintah tidak membeberkan secara rinci bentuk pelanggaran atau temuan spesifik yang terjadi selama masa kepemimpinan sebelumnya. Namun, pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa evaluasi dilakukan terhadap aspek manajerial maupun operasional.
Bagi publik, pergantian pimpinan BGN menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau ambisi kebijakan, melainkan juga oleh disiplin pelaksanaan, kualitas pengawasan, dan kemampuan memastikan setiap prosedur berjalan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, perjalanan karier Sony Sonjaya tetap menjadi bagian penting dari sejarah pembentukan dan pengembangan Badan Gizi Nasional. Pengalaman panjangnya di bidang penegakan hukum dan manajemen organisasi menjadi salah satu modal yang pernah dibawa dalam proses pembangunan kelembagaan BGN.
Perubahan struktur pimpinan yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa evaluasi terhadap program strategis nasional tidak berhenti pada pencapaian angka dan target administratif semata, melainkan juga menyentuh kualitas tata kelola, integritas pelaksanaan, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Di tengah harapan besar terhadap Program Makan Bergizi Gratis, masyarakat tentu menunggu bagaimana kepemimpinan baru mampu menjawab berbagai catatan yang selama ini muncul, memperkuat akuntabilitas lembaga, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas gizi serta kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama program tersebut.
Editor: Kalturo
