aspirasimediarakyat.com- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa standar hidup layak orang Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp12,3 juta per tahun, atau setara dengan Rp1,02 juta per bulan. Posisi ini menunjukkan peningkatan sebesar 3,71 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencatat standar hidup layak sebesar Rp11,89 juta per tahun, atau Rp990,9 ribu per bulan.
“Capaian ini meningkat Rp442 ribu atau 3,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,61 persen per tahun,” tulis BPS dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024, dikutip Tirto, Jumat (15/11/2024).
Namun, meski menunjukkan peningkatan, standar hidup layak ini memunculkan keprihatinan, terutama ketika dibandingkan dengan biaya hidup yang sebenarnya, khususnya di kota-kota besar.
Kesenjangan Antara Standar Hidup Layak dan Realitas
Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran warga Indonesia hanya Rp11,89 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita pada tahun 2022 yang tercatat Rp11,479 juta per tahun. Sementara itu, pada tahun 2021, BPS mencatat pengeluaran riil per kapita penduduk Indonesia hanya Rp11,15 juta per tahun, dan pada tahun 2020 hanya Rp11,01 juta.
Standar hidup layak dihitung BPS berdasarkan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Standar hidup layak ini menjadi salah satu dari tiga dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan.
Ketimpangan Regional Pengeluaran Riil
Jika dilihat berdasarkan wilayah, Provinsi Jakarta memiliki pengeluaran riil per kapita tertinggi, yakni Rp19,95 juta per tahun atau sekitar Rp1,66 juta per bulan. Sebaliknya, Provinsi Papua Pegunungan berada di posisi nilai terendah, tercatat dengan pengeluaran riil per kapita senilai Rp5,70 juta per tahun atau Rp475 ribu per bulan.
Meski data BPS menunjukkan bahwa standar hidup layak meningkat pada tahun 2024, angka ini justru menyoroti betapa rentannya daya beli masyarakat secara umum, terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari di kota-kota besar. Dengan standar hidup layak yang hanya Rp1 juta per bulan, banyak masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial untuk bisa bertahan hidup.
“Ini menunjukkan betapa rentannya daya beli masyarakat secara umum apalagi jika dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, kepada Tirto, Jumat (15/11/2024).
Kritik Terhadap Metodologi Penghitungan BPS
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Achmad Hanif Imaduddin, mengajukan kritik terhadap metodologi penghitungan dan penetapan standar hidup layak oleh BPS. Menurutnya, “standar hidup layak” yang dihitung dari biaya konsumsi rumah tangga sangat rancu dan paradoksal.
“Padahal, konsumsi ini bisa saja rendah karena masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membeli barang lebih mahal, memiliki pendapatan yang terbatas, dan lebih berhati-hati dalam menggunakan uangnya,” jelas Achmad kepada Tirto, Jumat (15/11/2024).
Achmad menambahkan bahwa dengan pengeluaran ini, besar kemungkinan masyarakat tidak dalam kondisi hidup layak, tetapi hidup dengan keterbatasan. Alhasil, standar yang digunakan kurang relevan dan presisi.
Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Untuk mencari solusi jangka pendek, Achmad menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan peninjauan kembali standar kelayakan hidup dengan menyesuaikan indikator kebutuhan dasar secara lebih realistis. Selain itu, upaya penstabilan harga bahan pokok dengan program subsidi atau peningkatan efisiensi rantai distribusi dapat mengurangi tekanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, solusi jangka panjang harus berfokus pada peningkatan daya beli secara berkelanjutan, baik melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan yang relevan.
Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Sarmin, juga menekankan pentingnya kehadiran BLT/bansos untuk mengisi gap antara pendapatan dan kebutuhan hidup layak. “Mayoritas pekerja bekerja di sektor informal dengan upah di bawah UMR, sehingga mayoritas rakyat sebenarnya hidup di bawah standar hidup layak,” ujar Wijayanto kepada Tirto, Jumat (15/11/2024).
Pentingnya Program Subsidi dan Peningkatan Kualitas Lapangan Kerja
Yusuf Rendy Manilet dari CORE menambahkan bahwa program subsidi yang lebih tepat sasaran untuk kebutuhan pokok seperti pangan dan papan perlu diperluas. Program seperti kartu sembako dan bantuan perumahan bisa menjadi solusi, namun harus dilengkapi dengan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan tepat sasaran.
“Tidak kalah penting, pemerintah harus fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan upah di atas standar hidup layak. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor industri bernilai tambah tinggi, yang memiliki potensi besar dalam menciptakan peluang kerja,” jelas Yusuf.
Selain itu, peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat juga harus menjadi prioritas utama. Program pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok juga harus menjadi prioritas pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Tanpa pengendalian yang baik, upaya peningkatan kesejahteraan dapat tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa.
Dengan pendekatan multi-dimensi yang komprehensif, diharapkan standar hidup layak dapat benar-benar tercapai dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
