Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah H. Edward Candra menegaskan penguatan tata kelola bantuan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi dan terverifikasi secara real-time melalui penandatanganan kerja sama antara Dinas Sosial dan Disdukcapil Sumsel, sebagai langkah strategis memastikan program perlindungan sosial tidak lagi salah sasaran, melainkan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dengan pendekatan satu data yang lebih akurat, transparan, serta adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi daerah di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (29/4/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar reformasi birokrasi berbasis digital yang terus didorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat efektivitas kebijakan publik, khususnya di sektor kesejahteraan sosial yang selama ini kerap menghadapi tantangan validitas data penerima manfaat.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berbasis bukti data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral publik.
Ia menilai bahwa ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi isu krusial yang tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan manual atau data yang terfragmentasi, karena berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi bantuan di tengah masyarakat.
Melalui integrasi data kependudukan, pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalisasi duplikasi penerima manfaat serta mengurangi potensi penyimpangan dalam penyaluran program sosial yang bersumber dari anggaran negara.
Di sisi lain, Plt. Kepala Disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan Ricky Fernandi menekankan bahwa pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem satu data yang aman, valid, dan dapat digunakan lintas sektor secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data secara real-time menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap kebijakan berbasis data benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Sistem ini juga dirancang untuk memperkuat transparansi layanan publik, sehingga setiap instansi yang memanfaatkan data kependudukan memiliki acuan yang sama dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Selain Dinas Sosial dan Disdukcapil, integrasi data ini juga diperluas ke sejumlah perangkat daerah lainnya seperti Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kominfo guna menciptakan ekosistem layanan publik yang lebih terpadu.
Pendekatan lintas sektor tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih presisi.
Dalam konteks kebijakan publik nasional, pemanfaatan data tunggal kependudukan juga sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi yang menekankan pada integrasi sistem informasi pemerintahan berbasis teknologi.
Namun demikian, tantangan implementasi di lapangan tetap menjadi perhatian, terutama terkait sinkronisasi data antarinstansi yang masih membutuhkan penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah daerah menyadari bahwa tanpa sistem data yang solid, program bantuan sosial berisiko kehilangan arah dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan.
Karena itu, kerja sama ini juga dipandang sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki ekosistem kebijakan sosial agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat.
Para kepala organisasi perangkat daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan implementasi sistem data terintegrasi.
Sinergi antarinstansi diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran administrasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel.
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, pemanfaatan data kependudukan menjadi instrumen strategis yang tidak dapat diabaikan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
Upaya ini sekaligus menjadi refleksi bahwa transformasi digital pemerintahan bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan perubahan paradigma dalam melihat masyarakat sebagai subjek utama pembangunan yang harus dilayani dengan data yang akurat dan kebijakan yang tepat sasaran.
Editor: Kalturo
