Aspirasimediarakyat.com, Pangkalan Balai — Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang kian menguat, penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuasin Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana mekanisme pengawasan legislatif mampu diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin yang digelar pada Rabu (22/4/2026) menjadi panggung formal bagi pertemuan dua kekuatan utama dalam tata kelola daerah, yakni eksekutif dan legislatif, dalam membahas arah evaluasi kinerja pemerintah.
Dalam forum tersebut, Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Perumus DPRD atas pembahasan LKPJ yang dinilai komprehensif dan konstruktif.
Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan DPRD bukan sekadar catatan administratif, melainkan instrumen strategis yang mencerminkan fungsi pengawasan sekaligus kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Aspek rekomendasi tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Askolani dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa LKPJ tidak berhenti sebagai laporan tahunan, melainkan menjadi titik refleksi atas capaian dan kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti secara sistematis.
Dalam kerangka hukum, LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan DPRD sebagai pengawas kinerja eksekutif.
Namun dalam praktiknya, efektivitas rekomendasi DPRD kerap menjadi pertanyaan, terutama terkait sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Askolani menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD secara serius, terukur, dan terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Ia menyebutkan bahwa rekomendasi tersebut akan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyusunan dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selain itu, rekomendasi juga akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil turut menjadi fokus utama dalam tindak lanjut tersebut.
Langkah ini mencerminkan upaya untuk memperbaiki kualitas birokrasi, yang selama ini sering dihadapkan pada tantangan efisiensi, koordinasi, dan integritas dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, Bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, keselamatan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.
Sektor-sektor tersebut menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan daerah, sekaligus cerminan langsung dari kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat.
“Kami akan memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan dapat diterjemahkan ke dalam pemecahan masalah nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
“Pernyataan ini sekaligus menjadi janji politik administratif yang harus diuji melalui implementasi konkret di lapangan, bukan sekadar retorika dalam forum resmi. Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2027.”
RPJMD tersebut menekankan pentingnya program perlindungan dan penanggulangan kemiskinan yang bersifat partisipatif serta adaptif terhadap aspirasi masyarakat.
Pendekatan ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma pembangunan dari top-down menuju model yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan riil warga.
Meski demikian, tantangan implementasi tetap tidak ringan, mengingat kompleksitas persoalan sosial-ekonomi yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan konsistensi kebijakan.
Rapat paripurna yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Namun publik tentu menunggu lebih dari sekadar simbol, yakni bukti konkret bahwa rekomendasi DPRD benar-benar diimplementasikan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kekuatan sistem pemerintahan daerah sejatinya tidak hanya terletak pada penyusunan laporan dan rekomendasi, tetapi pada keberanian untuk mengoreksi diri serta konsistensi dalam menjalankan perbaikan.
Transparansi dan akuntabilitas tidak cukup diwujudkan dalam dokumen resmi, melainkan harus hadir dalam setiap kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sehingga hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak berhenti pada formalitas administratif, tetapi menjadi ikatan tanggung jawab yang nyata dan terukur dalam menghadirkan pembangunan yang adil, responsif, dan berkelanjutan.
