Aspirasimediarakyat.com, Pangkan Balai — Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda, gejolak harga bahan pokok yang mudah berubah, serta tantangan nasional menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor melalui keterlibatan aktif dalam agenda pengendalian inflasi nasional, karena stabilitas harga bukan sekadar urusan angka statistik, melainkan penyangga utama ketahanan sosial yang langsung menyentuh dapur rumah tangga rakyat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim dalam Zoom Meeting Rapat Pengendalian Inflasi Daerah, Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Rapat virtual yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Banyuasin pada Senin, 20 April 2026 itu merupakan agenda nasional yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Forum tersebut kembali menegaskan bahwa inflasi daerah kini bukan lagi isu teknokratis yang hanya dipahami kalangan ekonomi, tetapi telah menjadi urusan keseharian rakyat yang langsung terasa di pasar, warung, dan meja makan keluarga.
Dalam rapat, sejumlah komoditas strategis menjadi perhatian utama, mulai dari cabai rawit merah, minyak goreng, gula konsumsi, daging ayam ras, hingga telur ayam ras—komoditas yang kerap menjadi “termometer” kesejahteraan masyarakat.
Perubahan harga komoditas tersebut, sebagaimana dipaparkan dalam rapat, menunjukkan adanya dinamika naik-turun yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari distribusi, cuaca ekstrem, hingga tekanan ekonomi global.
Fenomena itu menunjukkan bahwa inflasi tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari rantai panjang persoalan yang saling terkait, dari petani di hulu hingga konsumen di hilir.
Tak hanya persoalan domestik, forum juga menyoroti perkembangan lingkungan strategis global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok dunia dan volatilitas energi.
Selain itu, ancaman perubahan iklim melalui fenomena El Nino kembali menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu produksi pangan nasional, menurunkan hasil panen, dan memicu kenaikan harga.
Dalam konteks itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga.
Menurut Tomsi Tohir, pemerintah daerah tidak boleh pasif menunggu gejolak pasar membesar. Daerah harus hadir melalui langkah nyata seperti operasi pasar, penguatan distribusi, serta pemantauan harga secara rutin.
“Pesan tersebut relevan, sebab inflasi yang tidak terkendali pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga pangan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Banyuasin sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi lokal.”
Langkah itu diwujudkan melalui pemantauan harga bahan pokok secara intensif, koordinasi lintas perangkat daerah, pelaksanaan operasi pasar, serta optimalisasi distribusi pangan hingga ke wilayah-wilayah yang secara geografis lebih sulit dijangkau.
Namun rapat nasional tersebut tidak hanya membahas inflasi. Pemerintah pusat juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, salah satu prioritas nasional dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Program tersebut menuntut pemerintah daerah bergerak cepat, terutama dalam mempercepat perizinan, penyediaan lahan, dan dukungan regulasi agar kebutuhan dasar berupa tempat tinggal tidak menjadi barang mewah bagi rakyat kecil.
Dalam forum yang sama, pemerintah pusat juga mensosialisasikan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi.
Bagi masyarakat, kebijakan halal bukan sekadar label administratif, melainkan bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konsumen dalam memperoleh produk yang aman, jelas, dan sesuai keyakinan.
Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Ali Sadikin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Alpian Soleh, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Syahrial, bersama sejumlah perwakilan OPD lainnya.
Stabilitas ekonomi sejatinya bukan sekadar jargon dalam ruang rapat pemerintah, melainkan fondasi agar rakyat tetap mampu membeli kebutuhan pokok, memiliki rumah yang layak, dan merasa aman atas produk yang dikonsumsi; sebab ukuran keberhasilan kebijakan publik bukan hanya tercatat dalam laporan birokrasi, melainkan terasa nyata dalam ketenangan hidup masyarakat sehari-hari yang menjadi tujuan utama setiap pembangunan.
Editor: Kalturo
