Aspirasimediarakyat.com, Medan – Dugaan penggelapan dana nasabah senilai puluhan miliar rupiah yang menyeret mantan pejabat internal bank pelat merah kembali membuka tabir rapuhnya pengawasan sektor keuangan, memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem pengendalian internal, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab institusi dalam menjaga kepercayaan publik yang selama ini menjadi fondasi utama stabilitas industri perbankan nasional.
Kasus yang mencuat di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, itu menyeret nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dalam pusaran sorotan publik.
Dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara menjadi titik krusial yang menguji komitmen perbankan dalam menjamin keamanan dana masyarakat.
Pihak BNI akhirnya buka suara melalui Direktur Human Capital & Compliance, Munadi Herlambang, yang menyatakan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan pengembalian dana anggota credit union Paroki Aek Nabara secara menyeluruh dan bertanggung jawab.
Dalam pernyataannya, Munadi menegaskan empati perusahaan terhadap korban. Ia menyebut BNI memahami kekhawatiran yang dirasakan nasabah dan berupaya menghadirkan solusi berbasis kepastian hukum melalui mekanisme perjanjian yang transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, BNI menjelaskan bahwa sejak kasus ini terungkap pada Februari 2026, berbagai langkah penyelesaian telah dilakukan. Salah satunya adalah pengembalian dana awal kepada pihak credit union sebagai bentuk itikad baik sekaligus tanggung jawab institusi terhadap nasabah.
“Sejak awal, BNI tidak tinggal diam. Kami menjalankan proses penyelesaian secara hati-hati agar tidak hanya cepat, tetapi juga sah secara hukum,” ujar Munadi, menekankan bahwa pendekatan yang diambil tidak semata reaktif, melainkan terstruktur. Namun, di balik pernyataan tersebut, muncul pertanyaan mendasar tentang bagaimana praktik di luar sistem resmi dapat berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi secara dini oleh mekanisme pengawasan internal.
BNI menyebut bahwa produk yang ditawarkan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi dan tidak tercatat dalam sistem operasional perseroan. Dengan kata lain, dugaan kejahatan ini diklaim sebagai tindakan individu yang dilakukan di luar kewenangan dan prosedur perusahaan.
“Pernyataan ini, meskipun memberikan garis batas tanggung jawab formal, tetap menyisakan ruang diskusi tentang sejauh mana institusi dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas pegawainya berada dalam koridor pengawasan yang efektif dan berlapis.”
Direktur Network & Retail Funding BNI, Rian Eriana Kaslan, menambahkan pentingnya literasi keuangan sebagai benteng awal bagi masyarakat dalam menghadapi potensi penipuan berkedok investasi. Ia mengimbau masyarakat untuk menghindari penawaran dengan imbal hasil tidak wajar.
Dalam konteks ini, literasi keuangan memang menjadi aspek penting, namun tanggung jawab perlindungan konsumen tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada nasabah, terutama dalam kasus yang melibatkan figur internal lembaga keuangan itu sendiri.
Di sisi penegakan hukum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara telah menetapkan satu tersangka berinisial AH, yang diketahui merupakan mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara di bawah Cabang Rantauprapat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol. Rahmat Budi Handoko, menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.
Kasus ini dilaporkan sejak 26 Februari 2026 oleh pihak internal BNI. Dugaan modus operandi yang digunakan cukup sistematis, yakni menawarkan produk fiktif bernama “BNI Deposito Investment” dengan iming-iming bunga 8 persen per tahun, jauh di atas rata-rata bunga deposito perbankan yang berkisar sekitar 3,7 persen.
Tidak berhenti di situ, tersangka juga diduga memalsukan dokumen, termasuk bilyet deposito dan tanda tangan nasabah, serta mengalihkan dana ke rekening pribadi, keluarga, hingga entitas usaha yang dimilikinya.
Nilai kerugian yang mencapai sekitar Rp28 miliar menjadikan kasus ini sebagai salah satu pengingat keras tentang risiko kejahatan keuangan yang dapat terjadi bahkan dalam sistem yang dianggap mapan sekalipun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengambil langkah dengan memanggil manajemen BNI dan meminta proses penyelesaian dilakukan secara cepat, transparan, serta memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam keterangannya, OJK menegaskan bahwa perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar dalam kondisi apa pun.
Hingga saat ini, BNI dilaporkan telah merealisasikan pengembalian dana sebesar Rp7 miliar kepada nasabah, sementara proses verifikasi terhadap sisa dana masih terus berjalan di bawah pengawasan otoritas.
Selain itu, OJK juga meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk meninjau aspek kepatuhan, pengendalian internal, serta tata kelola perusahaan guna mengidentifikasi akar masalah secara komprehensif.
Peristiwa ini menjadi cermin bahwa kepercayaan publik terhadap sistem keuangan tidak hanya dibangun melalui regulasi dan teknologi, tetapi juga melalui integritas individu serta efektivitas pengawasan yang konsisten.
Di tengah dinamika tersebut, publik menunggu bukan sekadar penyelesaian administratif, melainkan langkah nyata yang mampu memastikan kejadian serupa tidak terulang, karena setiap celah dalam sistem perbankan pada akhirnya akan berimbas langsung pada masyarakat luas yang menggantungkan harapan pada keamanan dan kepastian hukum dalam setiap rupiah yang mereka titipkan.
