Aspirasimediarakyat.com, Riau — Pengungkapan dugaan penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Riau kembali membuka tabir rapuhnya sistem distribusi energi nasional, di mana celah pengawasan dimanfaatkan oleh aktor-aktor terorganisir yang diduga melibatkan pengelola SPBU hingga jaringan distribusi ilegal, memperlihatkan bahwa subsidi yang seharusnya melindungi masyarakat justru berpotensi dibajak oleh praktik yang merugikan keuangan negara dan mencederai rasa keadilan publik secara luas.
Operasi penindakan yang dilakukan Kepolisian Resor Pelalawan melalui Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim menjadi titik awal terbongkarnya praktik yang diduga telah berlangsung sistematis di wilayah Kuala Kampar. Aparat mengungkap adanya aktivitas penimbunan solar bersubsidi dalam skala besar yang melibatkan berbagai pihak dengan peran yang saling terhubung.
Dalam pengembangan kasus tersebut, dua tersangka utama berhasil diamankan, yakni Za (41) selaku komisaris dan Ju (34) sebagai direktur SPBU Kompak. Penangkapan keduanya dilakukan di lokasi berbeda, menandakan bahwa aparat bergerak berdasarkan hasil pengumpulan informasi yang terstruktur dan berlapis.
Penangkapan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari penggerebekan sebelumnya terhadap sebuah gudang BBM ilegal di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar. Dari lokasi tersebut, aparat menemukan sekitar 13 ton solar bersubsidi yang diduga telah disimpan untuk kepentingan distribusi di luar mekanisme resmi.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan melalui Kanit Tipidter, Asbon Mairizal, menjelaskan bahwa kedua tersangka saat ini telah ditahan di Mapolres Pelalawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, seiring pendalaman terhadap jaringan distribusi yang diduga lebih luas.
Dalam pengungkapan awal, aparat juga telah mengamankan dua pelaku lain, yakni NDP (37) yang berperan sebagai pekerja di gudang dan HA (38) yang diketahui sebagai pemilik fasilitas penyimpanan ilegal tersebut. Temuan ini memperlihatkan adanya rantai distribusi yang tidak berdiri secara sporadis, melainkan terorganisir.
Tidak berhenti di situ, penyidik turut mengidentifikasi sejumlah pihak lain yang diduga terlibat, di antaranya RS sebagai pembeli sekaligus penyandang dana, MS sebagai sopir pengangkut, LP sebagai pemilik kendaraan, serta HR yang berperan sebagai operator SPBU. Kompleksitas peran ini menunjukkan pola distribusi yang telah dirancang untuk menghindari deteksi.
Modus operandi yang digunakan para pelaku tergolong rapi dan terencana. Kendaraan pengangkut dimodifikasi dengan tangki tambahan yang disembunyikan dan ditutup terpal, sehingga secara kasat mata tidak menimbulkan kecurigaan saat melintas di jalur distribusi.
Asbon Mairizal mengungkapkan bahwa Za ditangkap di wilayah Pangkalan Kerinci pada Ahad malam, sementara Ju diamankan di Kuala Kampar pada siang harinya. Keduanya diduga memiliki kendali terhadap operasional SPBU sekaligus mengetahui alur distribusi solar subsidi yang dialihkan ke gudang ilegal.
Fakta bahwa transaksi pembelian biosolar dari gudang tersebut dilakukan secara rutin menegaskan adanya pola bisnis ilegal yang berjalan dengan sistematis, bukan sekadar pelanggaran insidental. Hal ini memperkuat dugaan adanya praktik penyalahgunaan subsidi yang telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu.
Kasus di Kuala Kampar ini setidaknya telah menetapkan empat tersangka utama, dengan kemungkinan bertambah seiring pengembangan penyidikan. Aparat masih terus menelusuri aliran distribusi dan jaringan yang terlibat dalam praktik tersebut.
Fenomena serupa juga terungkap di wilayah Indragiri Hulu, di mana Polres setempat berhasil membongkar praktik ilegal pengangkutan dan niaga BBM subsidi yang melibatkan empat orang tersangka. Penindakan ini menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM subsidi tidak bersifat lokal, melainkan memiliki pola yang berulang di berbagai daerah.
Kapolres Indragiri Hulu melalui Kasi Humas, Misran, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan terhadap aktivitas pengisian BBM dalam jumlah tidak wajar di sebuah SPBU. Kecurigaan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembuntutan terhadap kendaraan yang dicurigai.
Dari hasil pemeriksaan terhadap kendaraan pickup yang dihentikan, petugas menemukan tangki modifikasi di bagian bak kendaraan yang berisi sekitar 200 liter biosolar bersubsidi. Temuan ini memperkuat indikasi adanya praktik pengangkutan ilegal yang memanfaatkan celah distribusi.
“Praktik seperti ini mencerminkan adanya distorsi dalam implementasi kebijakan subsidi energi yang sejatinya bertujuan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan. Dalam konteks regulasi, penyalahgunaan BBM subsidi dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.”
Di sisi lain, peran pengelola SPBU menjadi sorotan penting dalam kasus ini. Sebagai ujung tombak distribusi, SPBU seharusnya menjalankan fungsi pengawasan internal yang ketat, bukan justru menjadi titik awal kebocoran distribusi subsidi.
Manager SPBU Simpang PT KAT, Syahrial, mengaku telah berulang kali mengingatkan operator agar tidak melakukan pelanggaran di luar prosedur operasional. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran normatif, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan di tingkat lapangan.
Dari perspektif kebijakan publik, rangkaian kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan distribusi BBM subsidi bukan semata pada aspek regulasi, melainkan juga pada implementasi dan integritas pelaksana di lapangan. Tanpa pengawasan yang konsisten dan transparan, celah penyimpangan akan terus terbuka.
Lebih jauh, dampak dari praktik penimbunan dan distribusi ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi memicu kelangkaan di tingkat masyarakat. Kelompok yang seharusnya menerima manfaat justru menjadi pihak yang paling dirugikan.
Penegakan hukum yang tegas menjadi langkah penting, namun tidak cukup jika tidak diikuti dengan pembenahan sistem distribusi yang lebih akuntabel. Integrasi data, digitalisasi pengawasan, serta peningkatan transparansi menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup celah penyimpangan.
Di tengah dinamika tersebut, publik dihadapkan pada realitas bahwa subsidi energi yang dibiayai dari uang negara masih rentan diselewengkan oleh kepentingan sempit, sehingga menuntut komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap liter BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola energi nasional yang adil dan transparan.
