Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Pernyataan mengenai dugaan adanya upaya “kudeta” terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilontarkan dari lingkaran kekuasaan memicu gelombang kritik dan kekhawatiran, bukan semata karena sensitivitas istilah tersebut dalam sejarah politik Indonesia, melainkan juga karena potensi dampaknya terhadap stabilitas persepsi publik, kepercayaan investor, serta arah komunikasi politik negara yang seharusnya dijaga tetap rasional, terukur, dan berbasis realitas objektif.
Polemik bermula dari pernyataan Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut adanya upaya pihak tertentu untuk mengguncang bahkan menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam forum publik, sehingga segera memantik perhatian luas.
Dalam narasi tersebut, Hashim mengungkap bahwa meskipun masa pemerintahan belum genap satu setengah tahun, sudah terdapat indikasi pihak-pihak yang ingin melakukan penggantian kekuasaan secara inkonstitusional. Istilah “kudeta” pun digunakan sebagai penekanan atas ancaman tersebut.
Namun, penggunaan istilah itu justru menuai respons kritis dari berbagai kalangan, termasuk politisi nasional. Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menilai pernyataan semacam itu seharusnya dihindari karena berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian nasional.
“Catatan saya, sebaiknya jangan buat pernyataan yang akan memengaruhi kinerja ekonomi kita,” ujar Deddy, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi politik, terutama dari lingkaran kekuasaan.
Ia menambahkan bahwa isu terkait stabilitas pemerintahan memiliki konsekuensi langsung terhadap iklim investasi. Dalam perspektif ekonomi, persepsi mengenai ketidakstabilan politik dapat menjadi sinyal negatif bagi pelaku usaha, baik domestik maupun internasional.
Menurut Deddy, apabila suatu pemerintahan dipersepsikan rentan atau negara dianggap tidak aman, maka minat investasi akan melemah. Kondisi ini berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi yang selama ini bergantung pada kepercayaan pasar.
“Kalau pemerintahan dianggap rentan dan negara tidak aman, siapa yang mau investasi,” ungkapnya, menyoroti keterkaitan erat antara stabilitas politik dan kepercayaan ekonomi.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kondisi objektif saat ini tidak menunjukkan adanya ancaman serius terhadap pemerintahan. Dukungan politik terhadap Presiden Prabowo dinilai kuat, baik dari parlemen maupun dari masyarakat.
Deddy juga menyebut bahwa dukungan dari institusi militer serta tidak adanya gerakan politik signifikan yang membahayakan menjadi indikator bahwa situasi nasional relatif stabil. Oleh karena itu, narasi mengenai kudeta dinilai tidak proporsional.
Dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, isu kudeta memiliki implikasi serius karena berkaitan dengan upaya pengambilalihan kekuasaan secara paksa di luar mekanisme konstitusional. Penggunaan istilah ini tanpa dasar kuat dapat memicu distorsi persepsi publik.
Deddy bahkan mempertanyakan pihak mana yang memiliki kapasitas dan kekuatan untuk melakukan tindakan semacam itu dalam konteks politik saat ini. Pertanyaan tersebut mengarah pada pentingnya rasionalitas dalam menyampaikan narasi politik.
Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi yang tidak terukur dapat menciptakan kebingungan di tengah masyarakat. Dalam situasi tertentu, kebingungan publik bisa berkembang menjadi ketidakpastian sosial yang lebih luas.
“Jadi tolong hati-hati mengeluarkan pernyataan. Jika kinerja kabinet baik dan kritik publik direspons dengan tepat maka tak ada yang perlu ditakuti,” tegasnya, menekankan pentingnya respons konstruktif terhadap kritik.
“Pernyataan kontroversial ini juga membuka ruang spekulasi mengenai dinamika internal pemerintahan. Deddy bahkan menyebut bahwa tantangan terbesar bagi presiden bisa saja berasal dari dalam, bukan dari luar sistem kekuasaan. “Lawan terkuat Presiden saat ini datang dari dalam pemerintahannya sendiri, bukan dari luar,” ujarnya, memberikan perspektif yang berbeda mengenai sumber potensi ketegangan politik.”
Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini mencerminkan pentingnya disiplin komunikasi publik oleh pejabat negara. Setiap pernyataan memiliki bobot politis yang dapat memengaruhi persepsi nasional maupun internasional.
Selain itu, isu ini juga menguji kedewasaan demokrasi Indonesia dalam menghadapi perbedaan pandangan. Kritik dan dinamika politik merupakan bagian dari sistem demokrasi, namun harus dikelola dalam kerangka konstitusional.
Penggunaan istilah ekstrem seperti “kudeta” tanpa landasan empiris yang jelas berpotensi mengaburkan batas antara kritik politik dan ancaman nyata, sehingga menciptakan ruang interpretasi yang liar.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, stabilitas politik menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, setiap narasi yang berpotensi mengganggu stabilitas harus dipertimbangkan secara matang.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak hanya diukur dari kekuatan politik, tetapi juga dari kemampuan mengelola komunikasi publik secara bijak dan bertanggung jawab.
Keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Isu kudeta yang mengemuka dalam diskursus publik saat ini lebih mencerminkan dinamika narasi politik ketimbang realitas ancaman konkret, sehingga diperlukan kehati-hatian agar tidak memperkeruh situasi yang sebenarnya berada dalam kondisi relatif stabil.
Dalam perspektif kepentingan rakyat, stabilitas bukan hanya soal keamanan politik, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi, kepastian hukum, dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, yang semuanya sangat bergantung pada kualitas komunikasi dan kebijakan para pemegang kekuasaan.
