Aspirasimediarakyat.com — Menu kering Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa saat Ramadan di Bulukumpa memicu perdebatan publik setelah paket berisi salak, kacang goreng, setengah jagung rebus, dan gorengan dinilai belum mencerminkan standar kecukupan gizi bagi anak-anak yang sedang berpuasa dan tetap menjalani aktivitas belajar, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas intervensi gizi, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan biologis, serta akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan.
Pagi itu Ramadan masih muda. Anak-anak datang ke sekolah dengan perut kosong, bukan karena tak ada makanan di rumah, tetapi karena mereka sedang belajar menahan lapar. Di atas meja dibagikan tas merah bertuliskan SPPG. Isinya sederhana: satu buah salak, sepuluh biji kacang goreng, setengah jagung rebus, dan goreng-gorengan. MBG hadir dalam bentuk menu kering.
Di bulan yang identik dengan empati terhadap yang lapar, justru muncul pertanyaan mendasar: apakah menu seperti ini cukup menopang tubuh anak-anak yang berpuasa? Apakah intervensi gizi tetap relevan ketika makanan tidak dikonsumsi pada jam belajar, melainkan dibawa pulang menunggu waktu berbuka?
Ibrahim Hading, salah satu orang tua siswa di Bulukumpa, mengaku prihatin. Ia tidak menolak programnya, namun mempertanyakan kualitas pelaksanaannya. “Seharusnya penyedia bisa menyediakan yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Ramadan bukan sekadar perubahan waktu makan, melainkan perubahan pola metabolisme. Anak-anak yang berpuasa membutuhkan asupan sahur dan berbuka yang cukup agar energi stabil hingga siang hari. Dalam konteks ini, MBG yang biasanya dikonsumsi saat jam sekolah kehilangan fungsi intervensi langsungnya.
Menu kering dipilih dengan alasan teknis: makanan basah mudah basi, distribusi lebih rumit, risiko keamanan pangan meningkat. Namun ketika makanan dibawa pulang dan tidak dikonsumsi saat jam belajar, maka tujuan menjaga konsentrasi dan stamina selama pembelajaran menjadi kabur.
Secara komposisi, salak menyumbang serat dan gula alami, jagung menyediakan karbohidrat, gorengan ubi menambah kalori dari minyak, dan kacang goreng memberi sedikit protein. Total energi diperkirakan berkisar 300–350 kilokalori.
Namun dari sisi protein, kandungannya diperkirakan hanya sekitar 4–6 gram. Padahal anak usia sekolah rata-rata membutuhkan 35–45 gram protein per hari untuk mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh.
Ramadan justru menuntut makanan berbuka yang mengandung protein memadai agar pemulihan energi optimal. Tanpa protein cukup, tubuh lebih banyak menerima karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi cepat, bukan zat pembangun.
Anak mungkin merasa kenyang. Tetapi kenyang tidak selalu identik dengan tercukupi gizinya.
Dominasi gorengan dalam paket tersebut juga memicu tanda tanya. Ubi adalah bahan pangan baik, demikian pula kacang. Namun ketika keduanya digoreng, kandungan lemak meningkat signifikan. Dalam porsi kecil mungkin tidak bermasalah, tetapi jika sebagian besar energi berasal dari minyak, kualitas asupan perlu ditinjau ulang.
“Apa tidak salah menu?” ungkap Ibrahim Hading. Nada suaranya lebih menggambarkan kegelisahan ketimbang kemarahan.
Baim, orang tua siswa lainnya, memahami kondisi Ramadan yang menuntut penyesuaian teknis. “Kita paham, sekarang bulan Ramadan, anak-anak berpuasa, wajar menu kering. Tapi tidak seperti ini juga kan menunya?” katanya.
Dengan anggaran yang sama, ia mempertanyakan kemungkinan substitusi bahan. Telur rebus, tempe kukus, atau susu UHT ukuran kecil dinilai lebih representatif sebagai sumber protein. “Janganlah yang penting dibagikan saja MBG-nya, sesuaikan jugalah. Ini kan program publik, bukan hanya soal realisasi anggaran. Ia soal dampak,” tuturnya.
Kebijakan publik yang baik tidak berhenti pada distribusi, tetapi pada substansi manfaatnya. Jika intervensi gizi hanya berubah menjadi formalitas administratif, maka yang tersisa hanyalah angka realisasi tanpa makna biologis bagi anak-anak.
“Program publik tidak boleh sekadar menjadi ritual pembagian paket tanpa jiwa gizi yang utuh. Ketika kualitas tereduksi demi kepraktisan, maka yang dipertaruhkan adalah hak anak atas asupan yang layak.”
Seorang ahli gizi yang dimintai tanggapan menyatakan bahwa penyesuaian menu Ramadan seharusnya berbasis kebutuhan metabolik. “Menu berbuka idealnya mengandung karbohidrat kompleks, protein cukup, serta mikronutrien. Jika protein minim, maka fungsi pertumbuhan tidak optimal,” jelasnya.
Dalam kerangka regulasi, MBG sebagai program nasional wajib memenuhi standar kecukupan gizi yang telah ditetapkan dalam pedoman teknis. Evaluasi berkala dan mekanisme pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan kualitas tidak menurun karena faktor teknis.
Kritik dari orang tua bukanlah serangan terhadap program, melainkan bentuk partisipasi publik. Ibrahim Hading menegaskan bahwa MBG adalah program baik dalam semangatnya. Negara ingin hadir. Namun Ramadan seharusnya menjadi momentum refleksi kebijakan.
Jika kita menyebutnya “Makanan Bergizi Gratis”, maka standar bergizinya tidak boleh ikut berpuasa juga. Rakyat mendengar ketika kebijakan diumumkan, rakyat melihat ketika paket dibagikan, rakyat bersuara ketika kualitas dipertanyakan, dan rakyat bergerak ketika hak anak atas gizi layak terasa dipangkas oleh kompromi yang terlalu praktis; harapan dalam tas merah itu mungkin ringan ketika dibawa pulang, tetapi tanggung jawab negara di dalamnya tidak boleh pernah menjadi ringan.
