Aspirasimediarakyat.com — Gelombang perjalanan global yang terus meningkat memasuki 2026 membawa paradoks yang semakin sulit diabaikan. Di satu sisi, mobilitas wisatawan menjadi sinyal pemulihan ekonomi dunia. Namun di sisi lain, ada bayang-bayang kelam berupa kerusakan ekosistem, konflik sosial, serta kegagalan tata kelola yang menyeruak di balik industri pariwisata yang terus membesar. Di titik inilah laporan “No List 2026” dari Fodor’s Travel hadir bukan sekadar daftar, tetapi sebuah tamparan keras bagi industri yang kerap menaruh keuntungan di atas keberlanjutan.
Kritik diarahkan pada kerakusan global yang menganggap pariwisata sebagai mesin uang tanpa henti. Layaknya gelombang yang terus menghantam tanpa jeda, jutaan wisatawan berbondong-bondong memasuki ruang hidup masyarakat setempat, mengikis batas antara petualangan dan perusakan. Overtourism berubah menjadi bentuk kolonialisme baru, sebuah penaklukan sunyi yang merampas ruang ekologis, identitas budaya, dan hak hidup masyarakat lokal — membuka mata bahwa apa yang disebut liburan bagi sebagian orang adalah beban berat bagi yang lain.
Dalam laporan yang dirilis pekan ini, Fodor’s menempatkan delapan destinasi global ke dalam daftar destinasi yang disarankan untuk sementara waktu tidak dikunjungi oleh wisatawan. Daftar tersebut merupakan hasil pengamatan terhadap tekanan lingkungan, lonjakan biaya hidup, sampai dampak sosial yang dirasakan warga lokal akibat arus wisatawan yang tak pernah surut.
Antartika menjadi destinasi pertama yang masuk daftar tersebut. Ekosistem kawasan kutub yang rapuh disebut berada dalam ancaman nyata akibat peningkatan aktivitas kapal ekspedisi dan wisatawan yang terus bertambah. Peneliti perubahan iklim, Dr. Helen Armitage, dalam pernyataannya kepada media internasional, menegaskan bahwa intervensi manusia sekecil apa pun dapat mempercepat kerusakan yang selama ini sudah sulit dikendalikan. “Kita sedang menyaksikan wilayah yang paling tidak tersentuh bumi berubah menjadi ruang komersial,” ujarnya.
Kepulauan Canary di Spanyol menghadapi tekanan yang lebih kompleks. Selain lonjakan wisatawan, protes besar warga meletus sepanjang 2024–2025 lantaran kenaikan biaya hidup yang ekstrem dan hilangnya akses terhadap hunian. Sejumlah aktivis menilai situasi tersebut telah mengancam keseimbangan sosial-ekonomi di wilayah tersebut.
Di Amerika Serikat, Glacier National Park di Montana mengalami ancaman ganda: kenaikan jumlah kunjungan dan percepatan penyusutan gletser akibat perubahan iklim. Otoritas taman nasional setempat mengakui bahwa kapasitas ekologis kawasan itu semakin berat menahan beban kunjungan massal, sementara pemulihan alam membutuhkan waktu yang semakin panjang.
Isola Sacra di Italia menghadapi isu berbeda. Rencana pembangunan pelabuhan besar yang berpotensi mengubah struktur pesisir mendapat penolakan dari aktivis lingkungan. Mereka menilai kebijakan pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan kerentanan ekosistem lokal serta ruang hidup masyarakat setempat.
Di Swiss, kawasan pegunungan Jungfrau kini berada dalam sorotan karena kepadatan wisatawan terus meningkat. Pemerintah Swiss dalam beberapa kesempatan menyatakan perlunya pembatasan jumlah kunjungan untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus kenyamanan warga.
Mexico City menjadi contoh lain dari dampak sosial overtourism. Kota metropolitan ini menghadapi kenaikan harga sewa, perubahan karakter lingkungan, serta tekanan terhadap masyarakat lokal yang semakin kewalahan menghadapi arus turis internasional yang kian membeludak.
Sementara itu, Mombasa di Kenya dan Montmartre di Paris menghadapi persoalan yang mirip—dari tekanan terhadap infrastruktur hingga hilangnya identitas budaya. Laporan Fodor’s mencatat bahwa pariwisata massal merusak dinamika sosial kota, membuat warga terpinggirkan di tempat tinggal mereka sendiri.
“Bagaimana industri pariwisata menjanjikan keindahan bagi pendatang sembari meninggalkan beban bagi tuan rumah? Di banyak kota dunia, rumah warga disulap menjadi akomodasi jangka pendek, harga pangan melambung, ruang publik terprivatisasi, dan jejak karbon perjalanan meningkat tanpa kendali. Di tengah semua ini, narasi pemasaran destinasi tetap manis, seolah wisata adalah hak tanpa batas. Padahal, yang terjadi justru eksploitasi diam-diam yang menggerus harkat ekologis dan sosial masyarakat lokal.”
Fodor’s Travel menegaskan bahwa daftar ini bukanlah ajakan untuk memboikot, melainkan panggilan untuk berpikir ulang. Wisatawan diminta mempertimbangkan dampak kunjungan terhadap lingkungan, budaya, dan keseimbangan hidup masyarakat.
Data Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) memperkirakan lonjakan wisatawan internasional meningkat sekitar 5 persen pada paruh pertama 2025, menandakan pemulihan pascapandemi. Namun pemulihan ini datang dengan ongkos lingkungan dan sosial yang semakin nyata.
Sejumlah pakar kebijakan pariwisata menilai bahwa pemerintah di berbagai negara perlu mulai menerapkan pembatasan kunjungan, pengaturan tarif lingkungan, hingga pembatasan pembangunan akomodasi untuk menjaga keseimbangan. Di Indonesia, isu serupa pernah menyeruak dalam diskusi publik terkait overtourism di Bali.
Wamenparekraf Ni Luh Puspa sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus mengevaluasi kapasitas daya dukung destinasi di Tanah Air agar tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama dengan negara-negara dalam No List. “Keseimbangan adalah kata kunci. Kita tidak bisa membiarkan destinasi rusak hanya karena mengejar jumlah kunjungan,” ujarnya.
Para aktivis lingkungan global juga menyerukan hal serupa. Mereka menilai perlu ada perubahan paradigma besar-besaran, bahwa wisata bukan hanya soal keindahan visual, tetapi tanggung jawab moral terhadap planet dan masyarakat setempat.
Dalam konteks tata kelola, sejumlah negara mulai merancang kebijakan yang lebih tegas: penutupan sementara kawasan tertentu, penyesuaian tarif lingkungan, dan pembatasan jumlah kunjungan harian. Namun kebijakan ini kerap berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan industri akomodasi yang kuat secara politik.
Beberapa analis menilai situasi ini merupakan ujian besar bagi integritas kebijakan global. Pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan agar tidak terjebak pada siklus eksploitasi destinasi.
Peneliti sosial pariwisata, Dr. Reza Mahadewa, menilai laporan Fodor’s adalah bentuk kritik terhadap ketidaksiapan tata kelola pariwisata global dalam menghadapi lonjakan wisata. “Selama industri tidak dibangun di atas kepentingan publik jangka panjang, maka tekanan sosial dan lingkungan akan terus meningkat,” katanya.
Dunia terlalu sering memandang pariwisata sebagai hadiah bagi pelancong, bukan sebagai ruang hidup bagi masyarakat lokal. Di tengah gegap gempita promosi destinasi, suara warga yang terpinggirkan kerap tenggelam. Bila keserakahan industri terus dibiarkan, maka yang tersisa hanyalah cangkang budaya tanpa jiwa, pesisir tanpa ikan, dan gunung tanpa salju. Pada akhirnya, masa depan pariwisata ditentukan bukan oleh jumlah wisatawan, melainkan keberanian dunia untuk menempatkan kepentingan publik dan kelestarian bumi sebagai fondasi utama.
Caption (60 kata):
Laporan “No List 2026” Fodor’s Travel—dirilis pekan ini—menyoroti delapan destinasi global yang tertekan akibat overtourism, kerusakan lingkungan, dan dampak sosial. Dari Antartika hingga Paris, laporan ini mengingatkan wisatawan agar lebih sadar akan dampak perjalanan. Pakar seperti Ni Luh Puspa dan Dr. Helen Armitage menegaskan pentingnya kebijakan berkelanjutan demi melindungi warga dan lingkungan.
