Aspirasimediarakyat.com— Ada sebuah paradoks tua yang kerap muncul dalam sejarah peradaban: ketika dunia memamerkan kemajuan teknologi dan diplomasi, justru darah anak-anak yang kembali membasahi tanah konflik. Dalam pusaran tragedi itulah Indonesia menegaskan keberpihakannya—bahwa bangsa yang besar bukan diukur dari gemuruh kekuatan militernya, melainkan dari kesanggupan menjaga martabat manusia lain yang dirampas oleh mesin perang. Pernyataan keras itu mengemuka ketika Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk membantu pendidikan anak-anak Palestina korban genosida Israel, sebuah kebijakan yang tidak hanya bernuansa diplomatik, tetapi menyentuh kepentingan kemanusiaan rakyat Indonesia.
Nasaruddin menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah menyiapkan 58 Universitas Islam Negeri (UIN) di seluruh Indonesia serta sejumlah pondok pesantren untuk menerima anak-anak dan mahasiswa Palestina yang kehilangan akses pendidikan akibat perang. Kebijakan ini disebut sebagai tindak lanjut langsung dari amanat Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar korban konflik, terutama anak-anak, mendapat jalan baru untuk melanjutkan masa depan mereka.
Dalam sebuah forum internasional bertajuk Indonesia’s Contribution to Contemporary Global Peace and Conflict Resolution yang digelar di Auditorium UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (27/11/2025), Menag memaparkan langkah tersebut di hadapan para diplomat dan akademisi. Hadir dalam acara itu antara lain Wakil Menlu RI 2014–2019 Abdurrahman M. Fachir, Delegasi International IDEA Rizal Sukma, akademisi Dinna Prapto Raharja, serta perwakilan Indianapolis University USA Malika Ouacha.
Menurut Nasaruddin, Prabowo secara eksplisit meminta agar Indonesia membuka akses seluas-luasnya bagi korban perang yang ingin belajar. “Pak Prabowo akan mengundang orang-orang yang buta huruf, yang putus sekolah sekian lama di Palestina. Kami sudah menginventaris UIN atau pesantren mana anak-anak itu seandainya akan datang,” ujarnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi posisi Indonesia sebagai negara yang secara konsisten menunjukkan solidaritas terhadap Palestina, terutama di bidang pendidikan sebagai instrumen utama pemulihan kehidupan masa depan generasi muda.
Di sela acara, Abdurrahman Fachir memberikan komentar mengenai kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah Indonesia membuka akses pendidikan adalah strategi diplomasi damai yang memiliki daya ungkit besar. “Ketika kita memberi pendidikan, kita memberi masa depan. Ini langkah yang berdampak jangka panjang dalam stabilitas kawasan,” ujar Fachir.
“Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tragedi Gaza yang terus berlangsung memicu amarah publik internasional. Di tengah diskusi kebijakan, suara keras muncul—menggugat kebiadaban perang yang merampas generasi muda Palestina dari bangku sekolah. Dalam diskursus publik, ada retorika pedas yang menyebut mesin perang Israel telah menjelma penggiling masa depan, menghapus ruang aman bagi anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan buku, bukan sirene rudal.”
Dalam konteks regulasi, Menag menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan mandat kemanusiaan yang diatur dalam kebijakan diplomasi Indonesia, termasuk dalam kerangka UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan prinsip solidaritas bangsa-bangsa yang tertindas. Program tersebut juga bukan hal baru, melainkan keberlanjutan dari pengalaman Indonesia sebelumnya.
“Kita pernah mengirim sekitar 300 anak-anak Afghanistan ke sejumlah pesantren di Pulau Jawa saat negara mereka berkonflik. Jika anak Palestina ingin menuntut ilmu di Indonesia, kami sudah siap,” kata Nasaruddin, mengingatkan bahwa pendidikan lintas batas adalah bentuk konkret diplomasi kemanusiaan Indonesia.
Secara teknis, Kemenag masih menunggu instruksi lanjutan Presiden terkait mekanisme penempatan dan distribusi mahasiswa Palestina di UIN maupun pesantren. Menag menyebut seluruh kesiapan administrasi dapat diberlakukan cepat apabila keputusan politik final sudah diambil.
Komitmen Prabowo di bidang kemanusiaan telah beberapa kali disampaikan sebelumnya. Presiden menyatakan kesiapan pemerintahannya mengevakuasi hingga 1.000 warga Palestina dari Gaza, terutama mereka yang mengalami luka berat, trauma psikologis, dan anak-anak yatim yang membutuhkan perlindungan segera.
Pada April lalu, Prabowo bahkan mengumumkan rencana beasiswa khusus bagi mahasiswa Palestina melalui Universitas Pertahanan (Unhan), sebagai bagian dari diplomasi pendidikan Indonesia di sektor pertahanan dan perdamaian dunia.
Setelah Israel dan kelompok perlawanan Gaza menyepakati gencatan senjata pada 10 Oktober lalu, Prabowo memerintahkan TNI menyiapkan kontribusi bagi pasukan penjaga perdamaian internasional. TNI pun sudah menyatakan kesiapan mengerahkan hingga 20.000 personel untuk misi perdamaian ke wilayah Gaza, meski jadwal keberangkatan masih menunggu keputusan final PBB.
Dalam konteks ini, pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, menilai bahwa komitmen Indonesia menunjukkan pendekatan komprehensif. “Ada intervensi kemanusiaan berbasis pendidikan, ada komitmen pertahanan melalui pasukan perdamaian, dan ada diplomasi moral. Ini unik dan mencerminkan karakter politik luar negeri Indonesia,” katanya.
Sementara itu, di kalangan masyarakat, kebijakan ini mendapat tanggapan positif. Banyak organisasi masyarakat sipil menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata solidaritas bangsa Indonesia yang selama ini secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Di tengah dukungan tersebut, ada pula dorongan agar pemerintah memastikan fasilitas pendidikan yang disiapkan benar-benar memberikan rasa aman, akses psikososial, dan ruang adaptasi budaya bagi para anak Palestina. Beberapa lembaga pendidikan Islam telah menyatakan kesiapan memberikan konseling trauma dan pendampingan budaya bagi calon siswa Palestina.
Selain itu, program ini diyakini dapat memperkuat kerja sama akademik internasional, membuka peluang riset bersama mengenai rekonstruksi sosial pascakonflik, serta menciptakan jaringan global antara pelajar Indonesia dan Palestina.
Meski demikian, sorotan publik juga mengingatkan agar langkah kemanusiaan ini tidak dijadikan proyek seremonial. Banyak yang mengharapkan kebijakan ini tidak berhenti di tataran retorika atau simbolik, tetapi benar-benar berjalan dengan manajemen yang rapi, transparan, dan akuntabel.
Jika sebuah bangsa takut menolong anak-anak korban perang, maka bangsa itu kehilangan jiwanya. Sebuah tamparan halus, namun keras, yang mengingatkan bahwa politik luar negeri bukan hanya soal kepentingan negara, tetapi juga tentang mempertahankan kemanusiaan yang menjadi fondasi harga diri bangsa.
