Aspirasimediarakyat.com — Kobaran api dari sumur minyak ilegal di lahan HGU PT Hindoli, Musi Banyuasin, bukan sekadar peristiwa kebakaran biasa, melainkan potret buram praktik eksploitasi sumber daya tanpa kendali yang menyisakan jejak kerusakan lingkungan, ancaman keselamatan warga, serta pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi yang seharusnya menjadi tulang punggung kesejahteraan, bukan justru ladang risiko yang dipelihara oleh kelalaian sistemik.
Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Api dilaporkan mulai berkobar pada Selasa malam sekitar pukul 20.00 WIB dan dengan cepat meluas ke area sekitarnya.
Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menjelaskan bahwa tim gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, pengamanan, serta pengumpulan bukti awal.
Tim tersebut terdiri dari Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Sumsel, Satreskrim Polres Musi Banyuasin, dan jajaran Polsek Keluang yang bekerja secara terpadu di lapangan.
Dugaan awal menyebutkan kebakaran berasal dari salah satu sumur minyak ilegal yang berada di area tebing. Api kemudian menyambar tempat penampungan minyak mentah yang berada di sekitarnya.
Karakteristik minyak yang mudah terbakar membuat api menjalar cepat mengikuti aliran minyak ke area bawah tebing. Dalam hitungan waktu singkat, kobaran api melahap berbagai fasilitas yang berada di jalurnya.
Sejumlah kendaraan operasional, termasuk mobil pikap, truk, dan sepeda motor, tidak luput dari amukan api. Bahkan, warung milik warga yang berada di sekitar lokasi turut menjadi korban dalam insiden tersebut.
Hasil penyisiran aparat menunjukkan adanya sedikitnya 11 titik sumur minyak ilegal dalam kondisi hangus terbakar. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pengeboran ilegal telah berlangsung secara masif dan terorganisir.
Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material. Pihak perusahaan melaporkan bahwa lahan HGU yang terdampak mencapai kurang lebih 4,2 hektare, menunjukkan skala kerusakan lingkungan yang tidak kecil.
Dalam proses penyelidikan, aparat penegak hukum telah mengantongi sejumlah identitas yang diduga sebagai pemilik sumur ilegal. Mereka masing-masing berinisial M, R, K, dan I.
Meski demikian, penyelidikan tidak berhenti pada individu. Aparat juga mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik aktivitas ilegal tersebut.
Langkah pengamanan dilakukan dengan memasang garis polisi di seluruh area terdampak. Hal ini bertujuan untuk mencegah masyarakat mendekat, mengingat potensi bahaya yang masih mengintai.
Proses pengumpulan keterangan saksi terus dilakukan, termasuk dari pihak perusahaan serta individu yang diduga terlibat dalam pengelolaan sumur minyak ilegal tersebut.
Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa tim gabungan akan terus bekerja untuk mengungkap kepemilikan dan jaringan di balik sumur-sumur ilegal tersebut.
“Tim gabungan saat ini terus bekerja di lapangan untuk mengungkap kepemilikan sumur-sumur ilegal tersebut. Kami pastikan proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa praktik penambangan minyak ilegal memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, sekaligus berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.
“Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari persoalan struktural yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lemahnya pengawasan di wilayah kaya sumber daya.”
Di satu sisi, kebutuhan ekonomi masyarakat sering kali menjadi alasan pembenaran atas aktivitas ilegal. Namun di sisi lain, risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar dan dapat mengorbankan banyak pihak.
Polda Sumatera Selatan pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait sumur minyak ilegal sebagai bagian dari upaya kolektif menjaga keselamatan dan lingkungan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa eksploitasi sumber daya tanpa kendali ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat meledak dan melahap apa saja di sekitarnya, sehingga diperlukan keseriusan penegakan hukum, penguatan pengawasan, serta pendekatan kebijakan yang tidak hanya represif tetapi juga solutif agar sumber daya alam benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat, bukan ancaman yang terus berulang dan merusak sendi kehidupan bersama.
